Suara.com - Anggota DPR RI fraksi PKS, Johan Rosihan, turut memberikan komentarnya terkait kebijakakan kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodo dari Rp150 ribu menjadi Rp3,75 juta. Menurutnya dengan kebijakan tersebut pemerintah telah gagal paham.
Terlebih dalam kebijakan itu tidak ada payung hukum yang kuat sehingga menimbulkan polemik dan penolakan luas dari berbagai kalangan masyarakat.
"Saya ingatkan Pemerintah jangan gagal paham dalam membuat ketentuan soal tarif tiket masuk TN Komodo ini, sebab diperlukan payung hukum seperti Perda dan regulasi turunannya agar kebijakan tersebut memang telah melewati proses yang cukup matang yakni melalui proses pembahasan yang melibatkan banyak stakeholders dan berbagai masukan public," kata Johan dikutip dari website resmi Fraksi PKS DPR RI, Jumat (5/8/2022).
Menurutnya, penetapan kenaikan tarif secara serampangan justru akan berdampak pada penolakan secara luas. Apalagi kenaikan tarif dinilainya hanya akan mematikan usaha-usaha kecil milik masyarakat dan hanya menguntungkan segelintir pihak.
"Saya mendorong agar Pemerintah menata kegiatan bisnis pariwisata dan bentuk bisnis lainnya di TN Komodo secara komprehensif dengan berprinsip tetap menjaga kelestarian populasi Komodo, kenyamanan pengunjung dan melibatkan berbagai kelompok pegiat pariwisata dan pemberdayaan masyarakat," tuturnya.
Batlkan Kenaikan Tiket Masuk TN Komodo
Anggota Komisi IV DPR RI ini mendesak pemerintah perlu untuk membatalkan kenaikan harga tiket masuk TN Komodo dan segera mengkaji Kembali secara utuh terkait skema paket wisata yang menguntungkan semua pihak dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
"Para pelaku dan pegiat pariwisata labuan bajo harus selalu dilibatkan dan didengar aspirasi mereka agar timbul Kerjasama dan partisipasi demi masa depan pariwisata TN Komodo," tuturnya.
"Berbagai paket wisata mesti dirancang dengan berbasis data dan ilmu pengetahuan agar pengelolaannya professional dan tidak tendensius hanya menguntungkan beberapa kelompok bisnis tertentu," sambungnya.
Baca Juga: Harga Tiket Komodo Naik hingga Rp3 Juta Tuai Pro-Kontra, Berikut Rinciannya!
Penolakan
Diketahui, sejumlah pelaku usaha pariwisata di Labuan Bajo menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Labuan Bajo dalam beberapa hari terakhir.
Mereka menolak kenaikan harga tiket masuk ke Pulau Komodo yang semula Rp150 ribu menjadi Rp3,75 juta per orang.
Sementara itu sejumlah pelaku usaha pariwisata mengatakan akan mogok massal selama satu bulan. Terhitung mulai 1 hingga 31 Agustus 2022.
Pengusaha di Labuan Bajo atau Taman Nasional Komodo dan semua destinasi wisata Manggarai Barat tidak akan melayanani aktivitas wisata dalam bentuk apa pun.
Layanan transportasi, kapal wisata, tour guide, hotel da restoran tidak akan melayani wisatawan.
Sebagai bentuk protes terhadap rencana kenaikan tiket TNK yang dibungkus dengan bahasa kontribusi konservasi dan monopoli bisnis PT Flobamor di Taman Nasional Komodo.
"Mohon kepada siapa pun yang berencana liburan ke Labuan Bajo pada bulan Agustus untuk dibatalkan dan atau ditunda," tulis akun Facebook Boe Berkelana.
Mengutip Antara, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur mengirim personel Brimob Polda NTT untuk membantu pengamanan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, setelah berbagai aksi unjuk rasa dari para pelaku wisata terkait dengan kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo.
"Polda mengirimkan tambahan anggota untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan wisatawan yang berwisata di sejumlah kawasan wisata Labuan Bajo," kata Kapolda NTT Irjen Pol Setyo Budiyanto melalui pesan WhatsApp di Kupang, Minggu malam 31 Juli 2022.
Berita Terkait
-
Harga Tiket Komodo Naik hingga Rp3 Juta Tuai Pro-Kontra, Berikut Rinciannya!
-
Pemerintah Diminta Lakukan Referendum Tentukan Kenaikan Tarif Tiket Pulau Komodo
-
Cegah Selisih Paham, Peneliti TII Sebut Perlu Sosialisasi Kenaikan Tarif Taman Nasional Komodo
-
Agar Tak Sepihak, Pemerintah Diusulkan Lakukan Referendum Tentukan Kebijakan Tiket Pulau Komodo Naik atau Tidak
-
Alasan Pemerintah Naikkan Tiket Pulau Komodo, Benarkah demi Konservasi Lingkungan?
Terpopuler
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- 5 Fakta Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Publik Penasaran!
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
Pilihan
-
Perang Tahta Sneakers Putih: Duel Abadi Adidas Superstar vs Stan Smith. Siapa Rajanya?
-
Viral Taiwan Resmi Larang Indomie Soto Banjar Usai Temukan Kandungan Berbahaya
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
Terkini
-
Skandal Korupsi Haji Rp1 Triliun, Kapan KPK Umumkan Tersangka Agar Tak Rusak Reputasi NU?
-
Menteri dan Anggota DPR Malaysia Terima Surat Ancaman, Pelaku Minta Tebusan 100.000 Dolar AS
-
Gus Yaqut Terima Aliran Dana Korupsi Haji Rp1 Triliun Lewat Perantara?
-
Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
-
Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
-
Pemda NTB Diminta Segera Pulihkan Kondisi dan Aktifkan Siskamling oleh Wamendagri
-
Roy Suryo Bawa 'Jokowis White Paper' ke DPR, Ijazah SMA Gibran Disebut 'Dagelan Srimulat'
-
Laskar Cinta Jokowi Sebut Pergantian Kapolri Listyo Bisa Jadi Bumerang, Said Didu: Makin Jelas
-
TNI Nyatakan Terbuka Bekerja Sama dengan Tim Investigasi Kerusuhan Agustus
-
Gempar Ciracas! Mahasiswi Ditemukan Tewas Mengenaskan di Indekos, Terduga Pelaku Masih Bawah Umur