Suara.com - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyoroti soal masih terjadinya tindakan diskriminasi terhadap siswa di ibu kota. Bahkan sejak tahun 2020, terdapat 10 kasus diskriminasi di sekolah negeri. Atas dasar ini, Fraksi PDIP DPRD DKI memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Rabu (10/8) di gedung DPRD.
Dalam pemaparannya, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Dwi Rio Sambodo menyebut bentuk diskriminasi kepada siswa di sekolah kebanyakan dilakukan guru ke murid. Mulai dari meminta siswi nasrani memakai hijab hingga mengajak siswa memilih ketua Osis dengan kepercayaan sama.
10 sekolah yang disebutkan terjadi kasus dikriminasi di antaranya adalah SMAN 58 Jakarta Timur, SMAN 101 Jakarta Barat, SMPN 46 Jakarta Selatan, SDN 2 Jakarta Pusat, dan SMKN 6 Jakarta Selatan, SMPN 75 Jakarta Barat.
Lalu, SMPN 74 Jakarta Timur, SDN 03 Tanah Sareal Jakarta Barat, SMPN 250 Jakarta Selatan, dan SDN 3 Cilangkap Jakarta Timur
"Ada 10 case yang kami ungkap. Pertama, di SMAN 58 Jakarta Timur. Kami sudah mediasi kepad beberapa stake golder. Ini (dugaan aksi diskriminasi) mengenai larangan atau imbauan untuk tidak memilih Ketua OSIS yang berbeda agama," ujar Rio dalam pertemuan itu.
Menambahkan, Wakil Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Ima Mahdiah menyebut kasus diskriminasi kepada siswa sudah terjadi sejak lama. Ia mengaku kecewa terlebih pelakunya adalah guru.
"Dan kebanyakan yang melakukan ini adalah guru pendidikan, guru kewarganegaraan ini yang menurut saya harusnya benar-benar menjaga keberagaman," ucapnya.
Karena itu, ia meminta Disdik DKI menjatuhkan sanksi tegas kepada para guru pelaku diskriminasi ini. Ia tak ingin ke depannya menerima lagi laporan serupa dari para orang tua siswa.
"Kemaren saya dapat laporan kepala sekolah dan guru sudah mengakui saya rasa ini harus ada sanksi serius dari ibu kadis dari dinas pendidikan."
Baca Juga: Fraksi PDIP DPRD DKI Desak Anies Tindak Oknum Guru Intoleran di Sekolah
Berita Terkait
-
Fraksi PDIP DPRD DKI Desak Anies Tindak Oknum Guru Intoleran di Sekolah
-
Anggota Fraksi PDIP Menyebutkan Tersangka Baru Bukan Orang Sembarangan, Singgung Nama Irjen Ferdy Sambo
-
Legislator PDIP Merasakan Langsung Kasus Brigadir J Ganggu Kinerja Anggota Polisi di Akar Rumput
-
Prof Azyumardi Azra: Dewan Pers Tak Pernah Diajak Dialog Langsung Terkait RKUHP
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar