Suara.com - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyoroti soal masih terjadinya tindakan diskriminasi terhadap siswa di ibu kota. Bahkan sejak tahun 2020, terdapat 10 kasus diskriminasi di sekolah negeri. Atas dasar ini, Fraksi PDIP DPRD DKI memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Rabu (10/8) di gedung DPRD.
Dalam pemaparannya, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Dwi Rio Sambodo menyebut bentuk diskriminasi kepada siswa di sekolah kebanyakan dilakukan guru ke murid. Mulai dari meminta siswi nasrani memakai hijab hingga mengajak siswa memilih ketua Osis dengan kepercayaan sama.
10 sekolah yang disebutkan terjadi kasus dikriminasi di antaranya adalah SMAN 58 Jakarta Timur, SMAN 101 Jakarta Barat, SMPN 46 Jakarta Selatan, SDN 2 Jakarta Pusat, dan SMKN 6 Jakarta Selatan, SMPN 75 Jakarta Barat.
Lalu, SMPN 74 Jakarta Timur, SDN 03 Tanah Sareal Jakarta Barat, SMPN 250 Jakarta Selatan, dan SDN 3 Cilangkap Jakarta Timur
"Ada 10 case yang kami ungkap. Pertama, di SMAN 58 Jakarta Timur. Kami sudah mediasi kepad beberapa stake golder. Ini (dugaan aksi diskriminasi) mengenai larangan atau imbauan untuk tidak memilih Ketua OSIS yang berbeda agama," ujar Rio dalam pertemuan itu.
Menambahkan, Wakil Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Ima Mahdiah menyebut kasus diskriminasi kepada siswa sudah terjadi sejak lama. Ia mengaku kecewa terlebih pelakunya adalah guru.
"Dan kebanyakan yang melakukan ini adalah guru pendidikan, guru kewarganegaraan ini yang menurut saya harusnya benar-benar menjaga keberagaman," ucapnya.
Karena itu, ia meminta Disdik DKI menjatuhkan sanksi tegas kepada para guru pelaku diskriminasi ini. Ia tak ingin ke depannya menerima lagi laporan serupa dari para orang tua siswa.
"Kemaren saya dapat laporan kepala sekolah dan guru sudah mengakui saya rasa ini harus ada sanksi serius dari ibu kadis dari dinas pendidikan."
Baca Juga: Fraksi PDIP DPRD DKI Desak Anies Tindak Oknum Guru Intoleran di Sekolah
Berita Terkait
-
Fraksi PDIP DPRD DKI Desak Anies Tindak Oknum Guru Intoleran di Sekolah
-
Anggota Fraksi PDIP Menyebutkan Tersangka Baru Bukan Orang Sembarangan, Singgung Nama Irjen Ferdy Sambo
-
Legislator PDIP Merasakan Langsung Kasus Brigadir J Ganggu Kinerja Anggota Polisi di Akar Rumput
-
Prof Azyumardi Azra: Dewan Pers Tak Pernah Diajak Dialog Langsung Terkait RKUHP
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat