Ingin Usung Ketum Masing-Masing, PKB-Gerindra Pilih Cak Imin Atau Prabowo Jadi Capres 2024?

Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra sama-sama menginginkan ketua umum mereka untuk menjadi calon presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun keinginan itu terjegal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

PKB dan Gerindra, kekinian justru melakukan penjajakan koalisi lebih serius, kendati sama-sama menginginkan posisi capres untuk ketum mereka.

Diketahui PKB yang mengantongi suara 10 persen dan bisa memiliki 22 persen suara apabila digabungkan dengan suara Gerindra di dalam satu koalisi. Dengan begitu PKB dan Gerindra bisa mengusung capres dan cawapres mereka sendiri.

Menjadi pertanyaan, siapakah capres yang nantinya akan diusung bila koalisi PKB dan Gerindra benar-benar terbentuk? Mengingat antara Muhaimin atau Cak Imin dan Prabowo sama-sama ingin menjadi capres.

Menjawab pertanyaan itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menanggapi santai. Menurutnya hal tersebut hanya masalah teknis dan bisa selesai hanya melalui pembicaraan dua partai.

"Semua akan mudah kalau dibicarakan bersama," kata Jazilul dalam keterangannya saat pembukaan coaching clinic di Kota Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Rabu (10/8/2022).

Di satu sisi, Jazilul menyampaikan gairah PKB terkait kursi capres untuk ketua umum. Ia memastikan bahwa PKB akan mengusung Muhaimin sebagai capres.

"Mandat dari Muktamar Bali menjadikan Gus Muhaimin capres 2024," kata Jazilul.

Sebelumnya, diakui Muhaimin Iskandar atau Cak Imin hal-hal terkait capres dan cawapres memang merupakan hal teknis.

Baca Juga: Jelang Penutupan Acara ICE, Pemko Siantar Unjuk Kerajinan Andalannnya

"Soal siapa dan bagaimana posisi-posisi, itu bagian teknis saja," kata Muhaimin dalam keterangannya dikutip Kamis (4/8/2022).

Muhaimin sendiri menilai siapapun capres dan cawapresnya kelak, terpenting ialah yang memiliki impian sama untuk perbaikan Indonesia ke depan.

"Yang penting ada tekad untuk secara bersama-sama memperbaiki Indonesia menjadi lebih baik," kata Muhaimin.

Prabowo Siap Dicalonkan jadi Capres

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan akan menerima keputusan partai apabila dirinya kembali diminta untuk mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres 2024.

Prabowo beralasan keputusan itu akan ia terima sebagai suatu tugas yang suci.

"Saya anggap tugas itu tugas yang suci untuk berbakti dan mengabdi kepada rakyat, tentunya harus saya terima dengan baik seandainya nanti dicalonkan," kata Prabowo di kantor KPU RI, Senin (8/8/2022).

Kendati begitu, Prabowo masih ingin melihat hasil rapimnas terlebih dahulu. Diketahui melalui rapimnas yang dijadwalkan akhir pekan ini, Partai Gerindra akan menanyakan kesiapan Prabowo maju menjadi capres.

"Ya kita lihat hasil rapimnas. Tapi kalau saya dapat tugas," ujar Prabowo.

Sementara itu, terkait pelaksanaan rapimnas, Prabowo mengatakan akan digelar mulai 12 Agustus 2022.

"Baru nanti tanggal 13, kita insyaallah kalau lancar semua mungkin kita akan adakan pertemuan," kata Prabowo.

Partai Gerindra memutuskan memundurkan jadwal Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) untuk meminta jawaban Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024. Sedianya Rapimnas Gerindra itu digelar Sabtu 30 Juli 2022 diubah menjadi 13 Agustus 2022.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, keputusan untuk memundurkan pelaksanaan Rapimnas tersebut usai pihaknya melakukan pertemuan dengan jajaran elite PKB soal kemungkinan berkoalisi.

"Iya (diundur) karena tadinya hanya Rapimnas Gerindra serta pengumuman pencapresan pak Prabowo dari hasil pertemuan dengan PKB didapat tanggal cocok," kata Dasco saat dikonfirmasi, Rabu (27/7/2022).

Menurut Dasco, Gerindra lewat forum Rapimnas itu hanya akan meminta jawaban Prabowo maju sebagai capres. Namun adanya keputusan setelah bertemu PKB, agenda berubah.

Nantinya Gerindra dan PKB di tanggal 13 Agustus 2022 nanti akan sekaligus mendeklarasikan berkoalisi untuk Pilpres 2024.

"Itu Rapimnas pencapresan sekaligus Deklarasi koalisi ya itu tanggal segitu (13 Agustus). Sehingga diundur yang sedianya tanggal 30 Juli diundur," tuturnya.