Suara.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menunjuk Gudfan Arif Ghofur sebagai pelaksana tugas (Plt) Bendahara Umum PBNU. Arif Ghofur menggantikan Mardani Maming yang terjerat kasus korupsi di KPK.
Penunjukkan Gudfan melalui forum rapat harian syuriyah dan tanfidziyah, di Yogyakarta pada Rabu, 10 Agustus 2022 yang ditandatangani Rais 'Aam PBNU Miftachul Akhyar, Katib 'Aam PBNU Akhmad Said Asrori, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf.
Gus Gudfan menceritakan proses hingga akhirnya ditunjuk menjadi Plt Bendum PBNU. Ia mengatakan namanya sudah sejak lama disebut-sebut akan melaksanakan tugas menjadi pelaksana tugas bendahara umum.
Ia pun menerima banyak panggilan dan permintaan dari para kiai.
"Sudah dipanggil sebelumnya. Semua minta saya. Rais 'aam, Sekjen, Ketum, sudah bulat meminta saya untuk jadi Plt (Bendum)," ujar Gus Gudfan yang dikutip dari nu.or.id, Jumat (12/8/2022).
Sebelum menerima tawaran itu, Gus Gudfan sempat meminta para kiai untuk terlebih dulu mencari alternatif atau orang lain yang bisa ditunjuk sebagai Plt Bendum PBNU.
Namun, kata dia peraturan perkumpulan mengamanatkan agar Plt Bendum PBNU harus dari jajaran bendahara.
Bahkan kata Gus Gudfan, 11 orang di jajaran bendahara PBNU juga memintanya untuk menjadi Plt Bendum PBNU.
Karena itu, para kiai menunjuk Gus Gudfan agar dalam sementara waktu ini melaksanakan tugas yang semula diemban Mardani H Maming.
Baca Juga: Mardani Maming Terjerat Kasus Korupsi, Gudfan Arif Ditunjuk Jadi Plt Bendum PBNU
"Kawan-kawan di internal bendahara juga minta saya. Kiai-kiai, rais 'aam, minta saya juga. Saya nggak bisa menghindar," ucap putra Pengasuh Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, Jawa Timur, KH Abdul Ghofur itu.
Lebih lanjut, Gus Gudfan mengaku sempat menghindar dan menolak menjadi Plt Bendum PBNU. Karena menurutnya, dirinya masih jauh dari sempurna.
"Awalnya saya menghindar terus. Sempat menolak. Kalau saya sih inginnya cari yang top. Saya masih jauh dari sempurna. Saya masih banyak yang harus diselesaikan," imbuh pengusaha yang bergerak di sektor migas, IT, dan tambang batu bara ini.
Namun, karena terus-menerus diminta oleh para kiai, dirinya akhirnya bersedia untuk mengemban amanah sebagai Plt Bendum PBNU.
Untuk diketahui, Mardani Maming merupakan mantan Bendahara Umum PBNU. Kader PDI Perjuangan itu terseret dugaan kasus suap izin pertambangan saat ia menjabat bupati Tanah Bumbu.
Berita Terkait
-
10 Rekomendasi Film Perjuangan Buat Ditonton Saat HUT RI ke-77
-
Mendag Bersama PBNU Kolaborasi Dorong UMKM Santri Naik Kelas
-
Mardani Maming Terjerat Kasus Korupsi, Gudfan Arif Ditunjuk Jadi Plt Bendum PBNU
-
Innalilllahi, Ketua Dewan Syuro Rabithah Alawiyah Habib Zein bin Umar bin Smith Meninggal Dunia
-
Periksa 2 Saksi, KPK Telisik Penggunaan Lahan Untuk Bangun Pelabuhan Oleh Mardani Maming
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut