Upaya untuk menurunkan kasus
Wabah PMK di Indonesia saat ini menjadiyang terbesar sejak tahun 1990 denganperkiraan kerugian bagi perekonomian Indonesia mencapaiRp1,7 triliun per bulan.
Sejak bulan Mei lalu ketika kasus pertama terdeteksi sudah lebih dari 479 ribu hewan terkena virus tersebut,
Lebih dari sembilan ribu, sebagian besar sapi ternak, terpaksa disembelih dan lima ribu ekor lainnya mati.
Menurut Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan Penyakit Kuku dan Mulut, Profesor Wiku Adisasmito, selama beberapa pekan terakhir sudah tidak ada kasus baru lagi di enam provinsi.
Wikumemperkirakan tidak akan ada lagi penambahan kasus baru di seluruh Indonesia akhir tahun nanti.
Program vaksinasi terus dilakukan dan saat ini sudah1,2 juta vaksinasi yang diberikan.
Pekan lalu, PemerintahAustralia juga mengeluarkan paket biosekuriti baru kepada Indonesia sebesarAU$10 juta dan AU$4 juta diantaranya untuk pembelian vaksin PMK.
Robi mengatakan kasus PMK sudah melandai jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.
"
Baca Juga: Menko PMK Serahkan Bendera Estafet Penyelenggaraan IOI 2023 kepada Hungaria
"Tidak seperti di April dan Mei di mana kita saksikan adanya antrean di rumah potong, gambar-gambar hewan tidak bisa berdiri, atau tidak mau makan. Itu masa yang sangat menyedihkan.'
"Professor Rochadi Tawaf dari Pemberdayaan Pertanian di Jawa Barat mengatakan sampai sejauh inibelum ada data yang akurat untuk menggambarkan situasi sebenarnya.
Namun menurutnyasituasi membaik setelah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diperintahkan untuk menangani wabah tersebut.
"Bagi saya, yang terjadi adalah kombinasi dengan Pemerintah lebih serius menangani wabah dan juga di kalangan petani dan masyarakat juga memberikan kontribusi dengan merawat ternak mereka lebih baik dari sebelumnya," kata Professor Rochadi.
"Di media pemberitaan tidaklah segencar sebelumnya. Jadi tidak banyak lagi pemberitaan dan gambar misalnya di media sosial berkenaan dengan kasus PMK seperti sebelumnya."
Provinsi Jawa Timur saat ini memiliki angka kasus PMK tertinggi.
Berita Terkait
-
Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
-
6 Rekomendasi Skincare Viva untuk Anti-Aging, Harga Mulai Rp13 Ribuan
-
Kasus Chromebook: Eks Dirjen PAUD Sebut Integritas Nadiem Sebagai Menteri Sangat Kuat
-
Aldila Sutjiadi Melaju ke Babak Kedua Australian Open, Tumbangkan Petenis Tuan Rumah
-
Sepatu Ballet Puma Speedcat vs Adidas Taekwondo Mei, Mana yang Lebih Worth to Buy?
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 7 Sepatu Nike Tanpa Tali yang Praktis dan Super Nyaman untuk Lansia
Pilihan
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
Terkini
-
Cuaca Buruk Hambat Evakuasi ABK KM Bintang Laut, Tim SAR Fokus Selamatkan Korban di Perairan Arafura
-
Kuasa Hukum Ungkap Kejanggalan dalam Kasus Dugaan Kesaksian Palsu Direktur PT WKM
-
Kejagung Masih Dalami Dugaan Tindak Pidana 28 Perusahaan yang Izinnya Dicabut Buntut Banjir Sumatra
-
Soroti Tata Kelola Aset dan Karier Jaksa Daerah, DPR Minta Kejagung Lakukan Pembenahan Menyeluruh
-
Berdiri di Atas Tanah Kemenhan, Nusron Wahid Cabut HGU Raksasa Gula Sugar Group Companies
-
Akhirnya Diperbaiki, 'Jebakan Batman' Jalan Juanda Depok yang Bikin Celaka Pengendara
-
Fadli Zon Sebut Pemerintah Tak Intervensi Urusan Keraton Solo: Fokus Kami Hanya Cagar Budaya
-
Tim Peneliti Ijazah Jokowi Buka Suara, Sebut Dokumen KPU Harusnya Sah Diuji Publik
-
Dari Kopi, Nongkrong, Lalu Investasi: Strategi Indonesia Pikat Investor di WEF Davos 2026
-
DPR Godok RUU Jabatan Hakim: Usia Pensiun Ditambah, Rekrutmen Hakim Kini Mandiri oleh MA