Suara.com - Pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo soal ajakan menghindari polarisasi atau politik identitas saat Pemilihan Umum 2024.
Menurutnya, catatan dari Presiden Jokowi mengenai politik identitas itu sangat baik lantaran polarisasi atau politik identitas menjadi salah satu persoalan utama.
"Saya pikir bahwa catatan dari presiden terkait polarisasi ini sangat baik. Polarisasi atau politik identitas itu menjadi salah satu persoalan utama dalam proses politik Indonesia," ujarnya dihubungi di Surabaya, Selasa (16/8/2022).
Airlangga mengatakan bahwa sudah beberapa tahun terjadi kecenderungan politik identitas, terutama dalam proses elektoral berskala besar.
Lebih lanjut, Airlangga menyatakan perlunya ulasan lebih mendalam bahwa ada beberapa hal yang mendorong penguatan polarisasi sampai sekarang berpotensi tampil kembali.
"Kita harus melihat dimensi polarisasi identitas itu bukan hanya dalam persoalan politik yang dipisahkan dari masalah sosial lain. Ketimpangan sosial ekonomi itu yang semakin lama semakin besar turut memperkuat politik identitas," ucapnya.
"Dalam artian bahwa masalah ketimpangan sosial dan rawan-nya ketahanan ekonomi tidak hanya terjadi di kalangan simpatisan kelas bawah, tapi juga di kalangan menengah urban," tambah dia.
Menurutnya, melemahnya daya beli masyarakat urban berpotensi menjadi terget penyebaran dari polarisasi identitas.
Hal Ini, kata Airlangga, menjadi masalah karena kelas menengah pendidikannya tinggi, tapi ekspektasi terhadap penghasilan berbanding terbalik dengan kenyataan.
"Itu membuat mereka mudah terprovokasi dengan propaganda polarisasi identitas," tutur dia.
Berikutnya, polarisasi identitas kerap kali dijadikan instrumen politik oleh elite politik yang terhubung dengan elite bisnis sebagai mekanisme rencana untuk memenangkan elektoral.
"Elite ini yang kerap melihat dan memberikan ruang bagi tampilnya politik identitas. Kedua hal ini harus diuraikan," kata Airlangga.
Selanjutnya, lanjut dia, untuk meredam perlu didorong penguatan demokrasi sehingga dengan penguatan ini hadirnya partai politik yang menjadi kanal maka ruang politik yang sehat bisa meredam kecenderungan polarisasi identitas.
"Saya pikir tiga hal itu yang perlu menjadi catatan dari uraian yang baik dari presiden terkait dengan problem politik identitas ini," kata dia. [ANTARA]
Tag
Berita Terkait
-
Dalam Pidato Sidang Tahunan 2022, Jokowi Sampaikan Apresiasi untuk Tokoh dan Lembaga Negara Atasi Persoalan Bangsa
-
5 Isi Pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2022, Singgung Krisis Ekonomi sampai Korupsi
-
Jokowi Singgung Agenda Nasional Berlanjut saat Pidato di Sidang Tahunan MPR, Surya Paloh: Memang Tantangannya Berat
-
Joe Biden Kirim Ucapan Selamat Hari Kemerdekaan RI Ke-77 Pada Presiden Jokowi
-
Presiden Joko Widodo Sebut Belanja Negara Dalam RAPBN 2023 Rp3.041,7 Triliun
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Merasa Dibohongi, Elza Syarief Mundur sebagai Pengacara Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
Terkini
-
Era Jokowi 'Main Halus', Zaman Prabowo 'Lebih Keras': Pakar Kuliti Bedanya
-
Tinggalkan Ganja, BNN Bakal Sulap Petani di Aceh Jadi Pengusaha Kopi Produktif
-
KPK Cecar Eks Stafsus Yaqut Soal Aliran Duit USD 1 Juta ke Pansus Haji DPR
-
Kejagung Segel Gudang Motor Listrik MBG di Bogor
-
KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
-
Tunggakan Rusun DKI Disorot BPK, DPRD Minta Pemprov Tak Korbankan Warga Miskin
-
Bukti Transfer Diserahkan ke KPK, Aliran Dana Kasus Blueray Cargo Diklaim Tak Bisa Disangkal
-
Kasatgas PRR Tegaskan Hibah Antar Daerah Harus Tuntas Pekan Depan Demi Percepatan Pemulihan
-
Kasatgas Tito Ingatkan Daerah Terdampak Bencana Percepat Realisasi Tambahan TKD
-
Respons Ultimatum Mahasiswa, Wapres Gibran Janji Sikat Korupsi di Program MBG!