Suara.com - Pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo soal ajakan menghindari polarisasi atau politik identitas saat Pemilihan Umum 2024.
Menurutnya, catatan dari Presiden Jokowi mengenai politik identitas itu sangat baik lantaran polarisasi atau politik identitas menjadi salah satu persoalan utama.
"Saya pikir bahwa catatan dari presiden terkait polarisasi ini sangat baik. Polarisasi atau politik identitas itu menjadi salah satu persoalan utama dalam proses politik Indonesia," ujarnya dihubungi di Surabaya, Selasa (16/8/2022).
Airlangga mengatakan bahwa sudah beberapa tahun terjadi kecenderungan politik identitas, terutama dalam proses elektoral berskala besar.
Lebih lanjut, Airlangga menyatakan perlunya ulasan lebih mendalam bahwa ada beberapa hal yang mendorong penguatan polarisasi sampai sekarang berpotensi tampil kembali.
"Kita harus melihat dimensi polarisasi identitas itu bukan hanya dalam persoalan politik yang dipisahkan dari masalah sosial lain. Ketimpangan sosial ekonomi itu yang semakin lama semakin besar turut memperkuat politik identitas," ucapnya.
"Dalam artian bahwa masalah ketimpangan sosial dan rawan-nya ketahanan ekonomi tidak hanya terjadi di kalangan simpatisan kelas bawah, tapi juga di kalangan menengah urban," tambah dia.
Menurutnya, melemahnya daya beli masyarakat urban berpotensi menjadi terget penyebaran dari polarisasi identitas.
Hal Ini, kata Airlangga, menjadi masalah karena kelas menengah pendidikannya tinggi, tapi ekspektasi terhadap penghasilan berbanding terbalik dengan kenyataan.
"Itu membuat mereka mudah terprovokasi dengan propaganda polarisasi identitas," tutur dia.
Berikutnya, polarisasi identitas kerap kali dijadikan instrumen politik oleh elite politik yang terhubung dengan elite bisnis sebagai mekanisme rencana untuk memenangkan elektoral.
"Elite ini yang kerap melihat dan memberikan ruang bagi tampilnya politik identitas. Kedua hal ini harus diuraikan," kata Airlangga.
Selanjutnya, lanjut dia, untuk meredam perlu didorong penguatan demokrasi sehingga dengan penguatan ini hadirnya partai politik yang menjadi kanal maka ruang politik yang sehat bisa meredam kecenderungan polarisasi identitas.
"Saya pikir tiga hal itu yang perlu menjadi catatan dari uraian yang baik dari presiden terkait dengan problem politik identitas ini," kata dia. [ANTARA]
Tag
Berita Terkait
-
Dalam Pidato Sidang Tahunan 2022, Jokowi Sampaikan Apresiasi untuk Tokoh dan Lembaga Negara Atasi Persoalan Bangsa
-
5 Isi Pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2022, Singgung Krisis Ekonomi sampai Korupsi
-
Jokowi Singgung Agenda Nasional Berlanjut saat Pidato di Sidang Tahunan MPR, Surya Paloh: Memang Tantangannya Berat
-
Joe Biden Kirim Ucapan Selamat Hari Kemerdekaan RI Ke-77 Pada Presiden Jokowi
-
Presiden Joko Widodo Sebut Belanja Negara Dalam RAPBN 2023 Rp3.041,7 Triliun
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 5 Bedak Wardah High Coverage untuk Flek Hitam Membandel Usia 55 Tahun
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- 3 Pilihan HP Infinix 5G dengan Performa Tinggi dan Layar AMOLED
Pilihan
-
Siapkan Uang Rp100 Miliar! Orang Terkaya RI Ini Serok 84 Juta Lembar Saham saat IHSG Anjlok
-
5 HP Memori 512 GB Paling Murah, Terbaik untuk Gamer dan Kreator Konten Budget Terbatas
-
7 HP RAM 8 GB Rp2 Jutaan Terbaik dengan Baterai Jumbo, Cocok buat Multitasking dan Gaming Harian
-
IHSG Anjlok, Purbaya: Jangan Takut, Saya Menteri Keuangan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
Terkini
-
Gus Yahya Tempuh Jalan Islah, Imam Jazuli: Pengakuan De Facto Otoritas Syuriyah
-
Genangan Surut, Jalan Daan Mogot Sudah Bisa Dilintasi Kendaraan
-
BMKG: Jabodetabek di Puncak Musim Hujan, Waspada Cuaca Ekstrem hingga Mei 2026
-
KPK: Pemeriksaan Gus Alex oleh Auditor BPK Fokus Hitung Kerugian Negara
-
Vonis 6 Bulan untuk Demonstran: Lega Orang Tua, Tapi Ada yang Janggal Soal Kekerasan Polisi!
-
Banjir Jakarta Meluas Kamis Malam: 46 RT dan 13 Ruas Jalan Terendam
-
Gabung PSI, Rusdi Masse Dijuluki 'Jokowinya Sulsel' dan Siap Tempati Posisi Strategis DPP
-
Ray Rangkuti Kritik Standar Etika Pejabat: Jalur Pintas hingga DPR Jadi 'Dewan Perwakilan Partai'
-
Kemensos Dampingi Keluarga Randika yang Viral Disebut Meninggal Kelaparan
-
Tunggu Hal Ini Lengkap, Kaesang Bakal Umumkan Sosok 'Mr J' di Waktu yang Tepat