Suara.com - Pengaruh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai masih besar. Hal ini ditandai dengan adanya fenomena "Jokowi Effect" seperti yang terjadi 10 tahun lalu.
Menurut pengamat komunikasi dan politik Universitas Airlangga, Suko Widodo, fenomena "Jokowi Effect" terlihat dalam kegiatan relawan Sapuldi, di mana momen itu mirip peristiwa saat Jokowi maju sebagai presiden 10 tahun lalu.
"Saat kegiatan relawan 'Sapulidi' itu menunjukkan bahwa masih ada fenomena 'Jokowi Effect' seperti peristiwa 10 tahun lalu ketika Pak Jokowi maju pemilihan presiden," ujar Suko Widodo di Surabaya, Senin (22/8/2022).
Menurut Sukowi, sapaan Suko Widodo, sosok Jokowi masih memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pusaran politik di Indonesia, walau sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2024.
Sebagai contoh adalah pernyataan ojo kesusu atau jangan buru-buru yang diucapkan Jokowi. Sukowi menilai pesan itu menunjukkan bahwa sosok Jokowi masih bisa mengendalikan relawan dan massa pendukungnya.
"Kata-kata ojo kesusu memperlihatkan bahwa Pak Jokowi masih bisa mengendalikan massa atau relawan. Acara tersebut sebagai bentuk show of force dari Pak Jokowi," jelas dosen FISIP Unair ini.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meminta relawannya untuk santai mawon (santai saja) dan ojo kesusu dalam memikirkan calon presiden atau capres 2024.
"Banyak yang bisik-bisik ke saya, 'Pak niki dukung sinten nggeh? (Pak ini dukung siapa ya?). Lalu saya jawab santai mawon, ojo kesusu. Ojo nganti keliru (jangan sampai salah)," kata Jokowi dalam sambutannya saat menghadiri kegiatan relawan "Sapulidi" di Surabaya, Minggu (21/8/2022) petang.
Sebagai informasi, kegiatan bertajuk "2024 Satu Komando Ikut Pak Jokowi" itu dihadiri oleh ribuan massa. Acara tersebut diselenggarakan di Stadion Gelora 10 November Surabaya.
Baca Juga: Ditanya soal Ganjar, Surya Paloh Kini Malah Blak-blakan Lirik Puan Maharani jadi Bacapres 2024
Menurut Jokowi, Pilpres 2024 masih jauh sehingga tidak perlu ditentukan sekarang. Jokowi juga menegaskan saat ini terpenting adalah fokus mengurus permasalahan ekonomi di Tanah Air.
"Yang penting sekarang urusan ekonomi diselesaikan dulu secara bersama-sama," tegas Jokowi.
Dalam kesempatan ini, Jokowi turut meminta para relawan untuk selalu menjaga silaturahim, bersatu dan kompak agar tidak keliru menentukan pemimpin pada masa depan.
"Sapulidi ini adalah kapal besar yang memiliki banyak massa. Oleh sebab itu, sebagai penumpang harus kompak, erat berangkulan dan menjaga persatuan," pesan Jokowi.
"Yang paling penting harus solid dan terus menjaga komunikasi di antara kita," tegasnya.
Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa tidak mudah mengelola negara yang memiliki sekitar 278 juta penduduk, hidup pada 17 ribu lebih pulau, dan terdiri dari 714 etnis.
Berita Terkait
-
Ditanya soal Ganjar, Surya Paloh Kini Malah Blak-blakan Lirik Puan Maharani jadi Bacapres 2024
-
Jokowi Inginkan Food Estate Berbasis Mangga Tembus Pasar Internasional
-
Presiden Jokowi Serahkan 3.000 Sertifikat Tanah Rakyat di Sidoarjo
-
Jokowi Ultimatum Para Mafia Tanah: Kalau Masih Ada yang Main-main, Detik Ini juga Gebuk!
-
Jokowi Luncurkan Lumbung Pangan Mangga Raksasa, Targetkan Pasar Jepang Hingga Eropa
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka