Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempersilahkan seluruh jajarannya untuk bertindak tegas dan keras terhadap mafia tanah yang menyulitkan masyarakat dalam mengurus sertifikat. Misalnya, digebuk.
"Kalau masih ada mafia tanah yang main-main, silakan detik itu juga, gebuk. Ini meruwetkan ngurus sertifikat (tanah). Tidak bisa kita biarkan rakyat tidak dilayani urus sertifikat, setuju enggak?" tegas Jokowi.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam sambutannya saat menyerahkan sertifikat tanah di Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (22/8/2022).
Lantas, apa saja yang dibahas pada momen Jokowi persilahkan jajarannya gebuk mafia tanah tersebut? Simak sejumlah faktanya berikut ini.
Perintahkan ATR/BPN Berantas Mafia Tanah
Jokowi sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto untuk memberantas mafia tanah.
"Saya sudah perintahkan ke Menteri ATR/BPN agar ini terus dipercepat. Supaya seluruh masyarakat pegang bukti hak kepemilikan tanah yaitu sertifikat," lanjut Jokowi.
Ingatkan Masyarakat Simpan Sertifikat Tanah Baik-baik
Jokowi juga mengingatkan, agar masyarakat menyimpan dengan baik sertifikat tanah yang merupakan dokumen penting berisi informasi hak kepemilikan atas bidang tanah.
Baca Juga: Presiden Jokowi Tinjau Revitalisasi TMII
Sebab, menurut Jokowi, konflik maupun sengketa tanah di daerah, masih banyak terjadi lantaran masyarakat tidak memegang hak hukum atas tanah tersebut.
"Ini penting, (sertifikat tanah) ini adalah bukti hak kepemilikan tanah. Kalau ada yang mengklaim 'Ini tanah saya,' (tunjukkan) 'Oh bukan, tanah saya, sertifikatnya ada'. (Mereka) enggak bisa apa-apa. Ini adalah bukti hak hukum atas tanah," pesan Jokowi.
Menargetkan Jumlah Sertifikat Per Tahun
Dalam kesempatan itu, Jokowi menjelaskan bahwa pada tahun 2016, ia mulai menargetkan Kementerian ATR/BPN mengeluarkan lima juta sertifikat dalam setahun.
"Saat itu, tahun 2016, saya minta buat lima juta setahun. Saya tunggu, coba bisa enggak lima juta, ternyata bisa. Saya naikkan lagi tujuh juta, ternyata juga selesai. (Saya) naikkan lagi sembilan juta, ternyata juga bisa. Artinya, kalau kita mau, itu sebetulnya bisa," ungkap Jokowi.
Bagikan Tiga Ribu Sertifikat Tanah
Tag
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi Tinjau Revitalisasi TMII
-
Isu Lama Tenggelam, Presiden Jokowi Akhirnya Bicara Wacana Tiga Periode: Ya Kalau Menurut Saya Boleh-boleh Saja
-
Cacar Monyet Tak Menular Lewat Droplet, Jokowi Imbau Masyarakat Tidak Panik
-
Revitalisasi TMII yang Habiskan Dana Rp1,1 Triliun, Jokowi Minta Harga Tiketnya Jangan Mahal-Mahal
-
Bobby Nasution Minta Terbitkan Sertifikat Aset Pemkot Medan yang Belum Bersertifikat
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Duka Longsor Cilacap: 16 Nyawa Melayang, BNPB Akui Peringatan Dini Bencana Masih Rapuh
-
Misteri Kematian Brigadir Esco: Istri Jadi Tersangka, Benarkah Ada Perwira 'W' Terlibat?
-
Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Stafsus BGN Tak Khawatir Anaknya Keracunan karena Ikut Dapat MBG: Alhamdulillah Aman
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Pemkab Jember Kebut Perbaikan Jalan di Ratusan Titik, Target Rampung Akhir 2025
-
Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Petinggi Ditjen Pajak, Usut Dugaan Suap Tax Amnesty
-
Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi
-
Muhammad Rullyandi Sebut Polri Harus Lepas dari Politik Praktis, Menuju Paradigma Baru!