Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Tito menyebut di tengah terganggunya sistem ekonomi akibat pandemi dan perang Ukraina-Rusia, penggunaan produk dalam menjadi salah satu cara untuk mengendalikan laju inflasi. Penggunaan produk dalam negeri juga dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dan independen.
"Kita harus mandiri, semampu mungkin, tidak bisa mandiri total tapi semampu mungkin kita mandiri, kita harus menghindari ketergantungan dari luar negeri, apa salah satunya? Salah satunya menggunakan produksi dalam negeri," ujar Tito saat membuka Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Procurement Network (APN) 2022 Expo & Forum di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (24/8/2022).
Tito menjelaskan, kampanye penggunaan produk dalam negeri telah lama dilakukan pemerintah. Namun, agar lebih efektif, Presiden Jokowi telah mengarahkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar membuat sistem yang mendukung penggunaan produk dalam negeri. Arahan ini kata Tito kemudian direspons dengan membangun sistem e-Katalog dan Toko Daring.
"Ini kalau dua (e-Katalog dan Toko Daring) ini jalan akan menghemat luar biasa dan mendorong produksi dalam negeri," terangnya.
Kemendagri kata Tito juga memberikan dukungan dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah daerah (Pemda). Upaya itu dilakukan dengan mewajibkan Pemda mengalokasikan paling sedikit 40 persen anggaran belanja barang dan jasa untuk penggunaan produk dalam negeri.
"Inflasi ini tidak perlu menjadi momok kalau seandainya kita sebagian besar produk yang dipakai rakyat ada dalam negeri," terangnya.
Tito membeberkan berbagai manfaat ketika penggunaan produk dalam negeri meningkat. Melalui langkah ini diyakini dapat membuat peredaran uang di dalam negeri meningkat, sehingga mampu memperkuat daya beli masyarakat. Hal ini juga dapat membangkitkan pengusaha dalam negeri, utamanya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Banyak negara-negara yang survive karena UMKM-nya, saya tidak bermaksud mengecilkan pengusaha besar ya," kata Tito.
Karena itu, mantan Kapolri mengapresiasi atas terlaksananya gelaran APKASI APN 2022 Expo & Forum yang merupakan bagian dari langkah untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri.
Menurutnya, APKASI merupakan salah satu pihak yang konsisten dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri di daerah.
Berita Terkait
-
Ogah Uang Rakyat Dibelikan Barang Impor, Jokowi Tegaskas APBN, APBD dan Anggaran BUMN untuk Beli Produk Dalam Negeri
-
Rayakan HUT RI ke-77, Retail Supermarket Ini Gaungkan Semangat Cinta, Beli, dan Pakai Produk Dalam Negeri
-
Jokowi Minta Kementerian dan Lembaga Borong Produk Dalam Negeri untuk Jaga Pertumbuhan Ekonomi
-
Mendagri Minta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Mampu Tingkatkan Integritas
-
Terkait Pengadaan Barang dan Jasa, Mendagri Dorong Pemda Alokasikan 40% Anggaran untuk Belanja Produk Dalam Negeri
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP