Suara.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Sevaka Bhakti Wijaya Kabupaten Sukoharjo, Kamis (25/8/2022). Saat ini, sudah ada sebanyak 13 mal pelayanan publik di Jawa Tengah.
Persemian yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemukulan gong itu juga dihadiri Deputi Pelayanan Publik Kementrian PAN-RB Diah Natalisa, serta Bupati Sukoharjo Etik Suryani.
"Iya, ini bagian dari komitmen pemerintah bagaimana pelayanan masyarakat bisa mudah, murah, cepat. Terus kemudian disatukan biar masyarakat tidak lari ke sana dan kemari," ujar Ganjar.
Ia berharap kemudahan layanan tersebut dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, ke depan juga terus dikembangkan secara online.
"Harapan saya ini bagian dari mempermudah layanan. Yang kedua mungkin tidak cukup di sini, kita bisa extand yang online. Maka saya minta yang masuk ke sini dilayani dengan baik, dengan senyum, dengan sapa," lanjutnya.
Orang nomor satu di Jawa Tengah juga memuji Gedung MPP Sevaka Bhakti Wijaya, yang bagus dengan berbagai fasilitas yang ada.
"Karena gedungnya bagus banget ini. Ini kayaknya gedung paling bagus sementara yang ada di Jateng," paparnya.
Sejauh ini, ungkap Ganjar, sudah ada 13 Mal Pelayanan Publik yang ada di Jawa Tengah. Tahun ini, rencananya akan ditambah 5 lagi.
"Ada 13 (MPP) di Jateng. Tahun ini tambah 5 lagi. Ini layanan secara fisiknya saja, digitalnya sudah berjalan, disatukan di sini biar masyarakat mendapat pelayanan satu atap," imbuhnya.
Baca Juga: Tampilan Situs Kejari Garut Diretas Jadi Gambar Kasus Brigadir J
Menurut Ganjar, MPP mampu mengubah perilaku pelayanan pemerintah bagi masyarakat.
"Mudah-mudahan kalau semua bisa transparan, terbiasa melayani masyarakat akan bisa mengubah perilakunya untuk melayani yang baik, yang prima dan tidak korupsi, tidak pungli. Sehingga masyarakat terpuaskan," terangnya.
Sementara, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani dalam sambutannya menyampaikan bahwa MPP Sevaka Bhakti Wijaya berdiri di atas lahan seluas 3.600 meter persegi dengan luas bangunan 2.620 meter persegi.
"Dibangun dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 senilai Rp21,4 miliar," katanya.
Menurutnya, MPP hadir untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamaman kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.
"Saat telah bergabung 32 instansi dan 138 jenis layanan yang ada di MPP ini," tandasnya.
Berita Terkait
-
Resmikan Mal Pelayanan Publik, Ganjar: Layani Masyarakat dengan Baik
-
Seluruh Daerah di Jawa Barat Didorong Hadirkan Mal Layanan Publik
-
Iis dan Budi Pasangan Pertama yang Menikah di Mal Pelayanan Publik Bandung
-
Mahfud MD Berharap SDM Mal Pelayanan Publik Kota Bandung Ditingkatkan
-
Apa Saja Pelayanan Publik yang ada di MPP Kota Bandung?
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
-
Tekad Besar Putu Panji Usai Timnas Indonesia Tersingkir di Piala Dunia U-17 2025
Terkini
-
Babak Baru Kasus Korupsi CSR BI-OJK: KPK Kejar Aliran Dana, 2 Staf Ahli Heri Gunawan Diperiksa
-
Babak Baru Ledakan SMAN 72: Ayah Terduga Pelaku Diperiksa Intensif, Polisi Ungkap Fakta Ini
-
DPR-Pemerintah Mulai 'Bedah' 29 Klaster RUU KUHAP: Sejumlah Pasal Sudah Disepakati, Ini di Antaranya
-
Sisi Gelap Taman Daan Mogot, Disebut Jadi Lokasi Prostitusi Sesama Jenis Tiap Tengah Malam
-
Luruskan Simpang Siur, Ini Klarifikasi Resmi Aliansi Terkait 7 Daftar Organisasi Advokat yang Diakui
-
Kasus Femisida Melonjak, Komnas Perempuan Sebut Negara Belum Akui sebagai Kejahatan Serius
-
Anak Menteri Keuangan Blak-blakan: Purbaya Ternyata Tak Setuju dengan Redenominasi Rupiah
-
Percepat Tanggulangi Kemiskinan, Gubernur Ahmad Luthfi Gandeng Berbagai Stakeholder
-
Tok! MK Putuskan Jabatan Kapolri Tak Ikut Presiden, Jaga Polri dari Intervensi Politik
-
Siswa SMAN 72 Bantah Ada Bullying di Sekolah: Jangan Termakan Hoaks