Suara.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mendapatkan tugas anyar yakni menyalurkan bantuan sosial (bansos) pengalihan subsidi BBM. Namun, ia mengaku tak tahu menahu apakah harga BBM subsidi akan naik atau tidak.
Hal tersebut disampaikan Risma usai mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Kantor Presiden, Senin (29/8/2022).
"Aku nggak tahu (Kalau soal BBM dinaikkan)," kata Risma di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Risma juga menjelaskan jika penyaluran bansos pengalihan subsidi BBM itu, diberikan untuk membantu masyarakat untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Bansos pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun itu disalurkan untuk 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai.
Ia melanjutkan, penyaluran bantuan sosial pengalihan subsidi BBM itu nantinya akan dibagi menjadi dua sesi senilai Rp 300 ribu untuk sekali penyaluran. Ia lantas menerangkan jika bansos pengalihan subsidi BBM itu disalurkan agar dapat membantu masyarakat membeli kebutuhan sehari-hari.
"Nanti masyarakat yang akan. Yang jelas nggak boleh untuk rokok, nggak boleh untuk minuman keras. (Bansos) Untuk kebutuhan pokok," tuturnya.
Risma menyebut untuk penyaluran bansos pengalihan subsidi BBM tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) akan menggandeng PT POS Indonesia. Menurutnya, PT POS Indonesia akan melakukan percepatan penyaluran bansos pengalihan subsidi BBM dengan cara mengantarkannya langsung ke rumah.
" PT POS punya kewajiban ngantar meskipun mereka gak keberatan datang ke kantor POS tapi PT POS kewajibannya melaporkan kepada saya itu foto rumah, sama foto dia di rumah itu," ucap Risma.
Bansos Subsidi BBM
Sinyal kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya yang bersubsidi makin terang benderang. Pemerintah pun berencana untuk mengalihkan sejumlah anggaran subsidi BBM kepada program bantuan sosial (bansos).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun.
Bantalan sosial tambahan tersebut akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp12,4 triliun.
"Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar 12,4 triliun rupiah yang akan mulai dibayarkan oleh ibu Mensos 150 ribu selama 4 kali," kata Sri Mulyani dalam konferensi persnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/8/2022).
"Jadi dalam hal ini ibu Mensos (Tri Rismaharini) akan membayarkannya 2 kali yaitu 300 ribu pertama dan 300 ribu kedua, nanti ibu mensos akan bisa menjelaskan secara lebih detil," sambungnya.
Nantinya penyaluran bansos kompensasi kenaikan harga BBM ini akan dibayarkan melalui berbagai saluran Kantor Pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima dengan anggaran Rp12,4 triliun.
Berita Terkait
-
Harga BBM Pertamina Naik Lagi, Pertamax Turbo Hingga Pertamina Dex Melambung
-
Perbandingan Harga BBM ASEAN 2026, Indonesia Ada di Posisi Mana?
-
PPN Jalan Tol dan Harga BBM Naik: Mengapa Napas Kelas Menengah RI Semakin Sesak?
-
Harga BBM Naik Drastis, Bagaimana Harga Bahan Bakar Shell?
-
Harga BBM Naik! Bahlil Sentil Orang Kaya: Jangan Pakai Pertalite, Apa Enggak Malu?
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara