Suara.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mendapatkan tugas anyar yakni menyalurkan bantuan sosial (bansos) pengalihan subsidi BBM. Namun, ia mengaku tak tahu menahu apakah harga BBM subsidi akan naik atau tidak.
Hal tersebut disampaikan Risma usai mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Kantor Presiden, Senin (29/8/2022).
"Aku nggak tahu (Kalau soal BBM dinaikkan)," kata Risma di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Risma juga menjelaskan jika penyaluran bansos pengalihan subsidi BBM itu, diberikan untuk membantu masyarakat untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Bansos pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun itu disalurkan untuk 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai.
Ia melanjutkan, penyaluran bantuan sosial pengalihan subsidi BBM itu nantinya akan dibagi menjadi dua sesi senilai Rp 300 ribu untuk sekali penyaluran. Ia lantas menerangkan jika bansos pengalihan subsidi BBM itu disalurkan agar dapat membantu masyarakat membeli kebutuhan sehari-hari.
"Nanti masyarakat yang akan. Yang jelas nggak boleh untuk rokok, nggak boleh untuk minuman keras. (Bansos) Untuk kebutuhan pokok," tuturnya.
Risma menyebut untuk penyaluran bansos pengalihan subsidi BBM tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) akan menggandeng PT POS Indonesia. Menurutnya, PT POS Indonesia akan melakukan percepatan penyaluran bansos pengalihan subsidi BBM dengan cara mengantarkannya langsung ke rumah.
" PT POS punya kewajiban ngantar meskipun mereka gak keberatan datang ke kantor POS tapi PT POS kewajibannya melaporkan kepada saya itu foto rumah, sama foto dia di rumah itu," ucap Risma.
Bansos Subsidi BBM
Sinyal kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya yang bersubsidi makin terang benderang. Pemerintah pun berencana untuk mengalihkan sejumlah anggaran subsidi BBM kepada program bantuan sosial (bansos).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun.
Bantalan sosial tambahan tersebut akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp12,4 triliun.
"Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar 12,4 triliun rupiah yang akan mulai dibayarkan oleh ibu Mensos 150 ribu selama 4 kali," kata Sri Mulyani dalam konferensi persnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/8/2022).
"Jadi dalam hal ini ibu Mensos (Tri Rismaharini) akan membayarkannya 2 kali yaitu 300 ribu pertama dan 300 ribu kedua, nanti ibu mensos akan bisa menjelaskan secara lebih detil," sambungnya.
Nantinya penyaluran bansos kompensasi kenaikan harga BBM ini akan dibayarkan melalui berbagai saluran Kantor Pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima dengan anggaran Rp12,4 triliun.
Berita Terkait
-
Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP AKR Mulai 1 Juni 2025, Pertamax Naik!
-
Antisipasi Harga BBM Naik: 10 Rekomendasi Mobil Bekas Super Irit, Pilihan Cerdas dan Turunkan Ego
-
Harga Pertamax Naik! BBM di Indonesia vs Malaysia vs Singapura, Siapa Paling Murah?
-
Kapan Harga BBM Naik? Kemenkeu Buka Suara
-
Setelah Juni Harga BBM Naik? Begini Kata Sri Mulyani
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO