Suara.com - Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono meminta agar penyidik pangkalan dan penyidik KRI tidak takut untuk diintervensi atau terkecoh oleh makelar kasus.
"Saya tegaskan kembali, khususnya penyidik pangkalan, khususnya penyidik KRI jangan takut diintervensi atau terkecoh dengan adanya 'markus'," kata Yudo usai menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara TNI AL dan PT. Verona Indah Picture selaku production house, di atas KRI Banda Aceh - 593 yang bersandar di Dermaga Kolinlamil, Jakarta Utara, hari ini.
Dia menegaskan sesuai dengan kewenangannya, TNI AL bertugas sebagai penegak hukum dan penyidik atas kasus-kasus tindak pidana di laut.
Di era media sosial saat ini, Yudo mengatakan ada kemudahan untuk orang menipu mengatasnamakan Angkatan Laut guna bisa menyelesaikan kasus-kasus tertentu.
Oleh karena itu, dia memerintahkan prajuritnya untuk lebih berhati-hati.
"Jangan sampai nanti orang merasa dekat dengan saya atau punya foto dengan saya terus ini loh perintahnya Kasal. Nah, jangan sampai. Makanya, saya sampaikan, kalau ada intervensi seperti itu, langsung telepon saya. Mereka punya nomor telepon saya semua. Prajurit AL nggak perlu takut pada Kasal sehingga mereka tahu bahwa ini betul-betul bukan dari Kasal atau pejabat lain. Ini sebagai antisipasi," kata Yudo.
TNI AL ke depan harus lebih mengantisipasi hal-hal seperti ini karena peristiwa seperti ini sempat terjadi.
"Dulu pernah ada memang. Ini jangan sampai seperti dulu," kata Yudo.
Saat pengarahan kepada seluruh peserta Apel Komandan Satuan (AKS) TNI AL di Akademi Angkatan Laut, Surabaya, pada Sabtu (27/8), Yudo meminta kepada prajurit TNI AL mewaspadai markus, baik dari dalam maupun dari luar TNI AL yang mengaku teman dekat pejabat dan bisa menyelesaikan masalah dengan imbalan tertentu.
Dia mengatakan banyak personel Angkatan Laut yang sedang tertimpa permasalahan/kasus ditawarkan oleh pihak-pihak tertentu dengan janji akan menyelesaikan permasalahan, tentunya dengan meminta sejumlah uang agar permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan.
"Hal ini akan sangat berbahaya karena semua orang yang terlibat di dalam akan dikenai sanksi. Baik penyidik atau orang yang berkasus, dua-duanya akan kena semua," kata Yudo.
Demikian juga apabila di tingkat Kotama maupun di Pangkalan Angkatan Laut yang sedang menangani suatu kasus, kemudian dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan meminta para komandan satuan tersebut agar menghentikan proses hukum kasus yang sedang ditangani dengan mengaku dari Markas Besar Angkatan Laut atau atas perintah Kasal.
Oleh karena itu, Yudo meminta agar para komandan satuan jangan langsung percaya tanpa ada cross check kepada Mabesal atau Kasal langsung mengenai kebenaran permintaan tersebut.
Apabila kejadian tersebut terjadi, Kasal memerintahkan kepada Pomal untuk melaksanakan pemeriksaan kepada seluruh personel yang terlibat di dalamnya.
"Semua pelanggaran hukum pidana maupun disiplin tersebut harus diproses Berita Acara Pemeriksaan oleh Pomal," kata Yudo. [Antara]
Berita Terkait
-
Profil Yudo Margono dan Kariernya, dari Panglima TNI jadi Komut BUMN
-
LHKPN Yudo Margono: Eks Panglima TNI Punya 59 Tanah, Istrinya Kini Jadi Kapolres Salatiga
-
Nyaris Rp1 Triliun, MA Serahkan Kejagung Usut Duit Zarof Ricar Selama 10 Tahun jadi Makelar Kasus
-
Polemik Makelar Kasus, Krisis Kepercayaan dan Urgensi Reformasi Peradilan
-
Rekam Jejak Zarof Ricar, Pernah di PSSI Hingga Kini Terjerat Makelar Kasus
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik