Suara.com - Tenaga ahli Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Ali Mochtar Ngabalin menjadi sorotan usai tampil jadi salah satu pembicara yang menanggapi rekonstruksi kasus Brigadir J.
Pasalnya, Ali Ngabalin tampak marah-marah hingga mengeluarkan makian saat tak sepakat dengan pembicara lain.
Kemarahan Ali Ngabalin bermula saat mantan anggota DPR RI Komisi III, Panda Nababan mengkritisi kinerja kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Panda Nababan, kasus Brigadir J bisa menjadi momen baik bagi presiden untuk merombak kepolisian.
Namun seolah tak terima, Ali Ngabalin menyebutkan bahwa baik Panda Nababan maupun pembicara lain yang diundang di Catatan Demokrasi TvOne tak berhak menghakimi institusi kepolisian.
"Saya mau bilang bahwa saya bang Panda dan kita semua yang ada di sini, kita ini bukan hakim untuk mengadili itu polisi," kata Ngabalin.
"Ati-ati lo, polisi itu institusi negara saya bilang supaya kita ini jangan terjadi distorsi bapak, jangan kita terlalu maju kangan kita seenak perutnya berteriak ke sana kemari," tambahnya.
Lebih lanjut Ngabalin menyebutkan bahwa kasus Brigadir J memang bisa menjadi kesempatan polisi melakukan evaluasi.
"Tapi apa kewenangan kita untuk melakukan itu, kita berikan kepercayaan kepada polisi institusi negara, orang-orang ini terproses pak menjadi jenderal, menjadi pemimpin itu terproses," ungkap Ngabalin.
"Jangan dibikin begitu polisinya jangan bikin distorsi, kalian siapa sih?" tambahnya lagi.
Kemudian, Ngabalin membela Kapolri bahwa Listyo Sigit sudah melakukan tindakan dengan menjatuhkan PTDH pada Ferdy Sambo.
Ngabalin juga menyebutkan bahwa rekonstruksi sebagai bagian dari proses untuk memperagakan berita acara dari pernyataan saksi.
"Kenapa kita jadi mengadili polisi, sementara polisi adalah instirusi negara saya tidak setuju dengan pernyataan yang menyesatkan rakyat," kata Ngabalin.
Menanggapi pernyataan Ngabalin, Panda Nababan menyatakan bahwa Ngabalin salah presepsi jika yang dia maksud mengahakimi polisi termasuk menyopot Kapolri.
Panda kemudian meluruskan bahwa momen ini adalah saatnya untuk presiden bersama Kapolri membenahi dan merombak institusi Polri.
Berita Terkait
-
Terpopuler: Wali Kota Bandung Yana Mulyana Disentil Kemenag, Wagub Jabar Sarankan Poligami daripada Jajan Sembarangan
-
Terpopuler: Ferdy Sambo Tolak Rekonstruksi Bareng Bharada E, Viral Laga Tarkam Terhenti karena Kehadiran Seorang Wanita
-
Putri Candrawathi Tak Bisa ke Luar Negeri Hingga 11 September 2022
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun