Suara.com - Belum jelas kapan BBM naik. Namun pemerintah sudah menyatakan BBM bersubsidi pertalite dan solar sudah pasti naik harga. Tinggal menunggu pengumuman kenaikan BBM saja.
Jelang kenaikan BBM pertalite dan solar, pemerintah sudah melakukan berbagai hal, salah satunya pemberian bansos pengalihan subsidi BBM 2022.
Hari ini saja sudah dilakukan kick off pemberian bansos. Presiden Jokowi memulainya dari Papua. Jokowi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai BBM (BLT BBM) tahap I kepada 20,6 juta KPM seluruh Indonesia. Penyaluran dimulai dari wilayah Indonesia timur yaitu Provinsi Papua.
Ada tiga jenis jenis tambahan bantalan sosial atau bansos pengalihan subsidi BBM. Di antaranya BLT, bantuan subsidi upah dan subsidi transportasi angkutan umum.
Masing-masing itu semua akan diberikan bertahap dan dengan jumlah tertentu. BLT akan diberikan kepada kelompok keluarga yang rentan terhadap perubahan harga. Bantuan subsidi upah yang direncanakan akan disalurkan kepada 16 juta pekerja. Syarat penerima adalah pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta rupiah per bulan.
Lalu subsidi transportasi angkutan umum akan disalurkan melalui pemerintah daerah. Total anggaran yang dirancang untuk subsidi transportasi angkutan umum sebesar Rp 22,1 triliun, diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Prediksi harga BBM setelah naik
Kemungkinan kenaikan harga Pertalite di SPBU Pertamina masih akan berada di bawah Rp 10.000 per liter dengan range kenaikan Rp 1.000 sampai Rp 2.500 dari harga yang saat ini Rp 7.650 per liter.
Salah satu yang menjadi biang kerok harga BBM harus naik adalah kenaikan harga minyak mentah karena perang Rusia-Ukraina. Sehingga subsidi untuk pertalite dan solar terus membengkak, ini juga jadi faktor berikutnya.
Baca Juga: Wacana Kenaikan Harga BBM Subsidi dan Pengakuan Masa 'Paceklik' Sopir Angkutan Kota Purwokerto
Belanja subsidi energi khususnya BBM dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2022 tiba-tiba melesat tinggi, dari awalnya hanya sebesar Rp152 triliun diperkirakan menjadi Rp698 triliun. Jadi, sampai akhir tahun uang negara yang dikeluarkan sampai Rp698 triliun, dan itu duit semua.
Duit subsidi itu diambil dari APBN, dan menurut Sri Mulyani, keuangan negara sangat terguncang. Semua itu dilakukan agar warga tetap bisa beli bahan pokok.
Tag
Berita Terkait
-
Shell Indonesia Tunjuk Andri Pratiwa Jadi Presiden Direktur Baru di Tengah Kelangkaan BBM
-
Malaysia di Ambang Krisis BBM
-
Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Tak Ada Pendaftaran: Anak Lulus, Orang Tua Harus Lepas Bansos!
-
Negosiasi AS-Iran Buntu, Harga Minyak Dunia Membara: Sinyal Bahaya buat BBM Nasional?
-
Malaysia Mulai Krisis BBM Juni 2026, Bagaimana dengan Indonesia?
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas
-
Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka
-
Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi
-
Biaya Haji 2026 Tak Naik, Tapi Sumber Dana Rp1,77 Triliun Masih Gelap
-
Pastikan Ketersediaan Minyakita Aman, Dirut Bulog Sidak Pasar-pasar Di Jakarta
-
Warisan Orba dan Rawan Intervensi, Pakar Usul Peradilan Militer RI Adopsi Sistem Eropa