Suara.com - Pemilu 2024 sudah masuk pemanasan. Belakangan muncul kembali isu Jokowi 3 periode hingga muncul nama-nama bakal calon presiden Puan Maharani dan Anies Baswedan.
Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024 akan menjadi pemilihan presiden langsung kelima di Indonesia.
Pemilu 2024 akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Namun tahapannya sudah dimulai.
Bahkan di luaran, muncul berbagai isu politik dan calon presiden yang ditunjuk. Salah satunya soal munculnya isu Jokowi 3 periode.
Isu Jokowi 3 periode itu muncul saat Presiden Jokowi membuka Musyawarah Rakyat (Musra) I Jawa Barat di GOR Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu (28/8/2022) lalu.
Awalnya Jokowi meminta para relawan yang telah setia mendukungnya selama dua periode pemerintahan tidak buru-buru menentukan dukungan kepada salah satu tokoh tertentu pada pemilihan presiden 2024. Sebab dalam acara relawan Pro Jokowi (Projo) itu membahas figur calon presiden dan calon wakil presiden pilihan rakyat.
Di sana relawan Jokowi menyatakan mendukung Jokowi menjadi presiden lagi alias untuk yang ketiga kali. Tapi kata Jokowi, Presiden hanya boleh menjabat 2 periode.
"Ya nanti ini forumnya Musra ini ditanya, siapa. Jokowi, Jokowi. Konstitusi tidak memperbolehkan ya. Sudah jelas itu. Ya sekali lagi saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat, Saya ulangi. Saya akan taat konstitusi dan kehendak rakyat," tegas Presiden.
Jokowi 3 Periode hanya wacana
Baca Juga: Wartawan Tasikmalaya Dicatut Namanya sebagai Anggota Parpol di Sipol KPU
Gerinda menanggapi soal isu Jokowi 3 periode, dengan ditanggapi oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, isu itu harus menjadi sekadar isu saja.
"Pak Jokowi itu kan ngomong bahwa itu sebatas wacana boleh. Ya kan namanya juga di Indonesia, ini masa mimpi enggak boleh kan gitu. Itu kalau wacana saja ya silahkan aja," kata Dasco kepada wartawan dikutip Jumat (2/9/2022).
Saat ditanya soal amandemen UUD 1945 untuk akomodir 3 periode masa jabatan presiden, Dasco mengaku tak bisa menjawab.
"Saya enggak bisa bilang saya setuju gak setuju. Saya kan mewakili partai, saya harus tanyakan ke Partai dulu," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Beredar Isu Anies Baswedan Dipantau Intel saat Sedang Makan Soto, Kodam Diponegoro: Hoaks!
-
Sebut Cuma Kebetulan Lagi Makan Soto, Kodam Diponegoro Bantah Kirim Intel Pantau Anies
-
Video Anies Ajak Intel Foto Bareng Usai Kepergok Viral, Ini Respons Kodam Diponegoro
-
Polemik Anies dan Kemenhut: Benarkah Negara Memfasilitasi Perusakan Hutan?
-
Anies Didorong Partai Gerakan Rakyat Maju Pilpres 2029, NasDem: Kita Belum Pikirin!
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan
-
Operasi Pekat Jaya Sepekan, Polda Metro Jaya Tangkap 105 Pelaku Tawuran, 56 Sajam Disita
-
Telak! Baru 7 Hari Dilantik Menkeu Purbaya, Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagsel Diciduk KPK
-
Prabowo Naikkan Gaji Hakim untuk Cegah Penegak Hukum Korupsi, Eks Ketua KPK: Tak Sesederhana Itu
-
Saat 16 Ormas Sepakat RI Gabung BoP, Israel Masih Terus Serang Palestina
-
Ciduk Kepala Pajak Banjarmasin Lewat OTT, KPK Sita Duit Tunai Lebih dari Rp1 Miliar
-
Buntut Siswa SD di NTT Bunuh Diri, Komisi X DPR Bakal Panggil Mendikdasmen Pekan Depan
-
Abraham Samad Akui Minta Prabowo Agar 57 Eks Pegawai Gagal TWK Abal-abal Kembali ke KPK