PDIP Cium Isu Ekonomi Bakal Jadi Senjata Jatuhkan Legitimasi Jokowi-Maruf Amin

Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto memprediksi, isu ekonomi akan menjadi senjata bagi sejumlah pihak yang ingin menjatuhkan keberhasilan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilu 2024.

Lantaran itu, ia meminta kader partai berlambang banteng moncong putih itu untuk menangkal isu tersebut. Menurutnya, situasi ekonomi yang terjadi saat ini sebenarnya berasal dari faktor eksternal.

Hasto menyampaikan, pada Pemilu 2024 nanti akan dijalani dengan tidak mudah lantaran penuh tantangan. Terlebih karena persoalan ekonomi saat ini, inflasi terjadi kenaikan akibat dipicu ketidakpastian global, hingga Rusia-Ukraina.

"Ke depan, harus kita sikapi agar situasional tersebut tidak dipakai kekuatan-kekuatan lain yang ingin mendorong dalam menjatuhkan legitimasi Bapak Presiden Jokowi," kata Hasto dalam sambutannya di acara Rakorbidnas dan Mukernas Bamusi di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (2/9/2022).

Menurutnya, PDIP memahami beratnya beban pemerintah dalam mempertahankan biaya subsidi. Kendati begitu, ia meminta kader-kadernya agar tetap berpihak pada rakyat.

"Keberpihakan kepada rakyat miskin, marhaen, itulah yang harus dikedepankan dan itulah yang harus kita prioritaskan sesuai dengan arahan Bu Mega. Skala prioritas kita yang harus dipahami seluruh sayap partai, termasuk Bamusi bahwa situasi saat ini tidak mudah," tuturnya.

"Situasi saat ini memerlukan adanya suatu gerakan ke bawah, bukan kekuatan elite kekuasaan, agar di tengah kesulitan pandemi yang belum selesai ini, kita dapat membangun suatu optimisme ke depan," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Kurniasih Mufidayati merespons pemerintah yang akan menaikkan harga BBM subsidi pekan depan.

Salah satu alasan yang dipakai pemerintah karena beban subsidi energi yang terlampau besar. Ia menyampaikan, kenaikan harga BBM bersubsidi pasti akan berdampak pada meningkatnya inflasi dan harga-harga kebutuhan pokok.

Baca Juga: Singgung Kasus Pilkada DKI 2017, PDIP Siapkan Strategi Lawan Politik Identitas Agar Menang Pemilu 2024

Apalagi, kata dia, kekinian inflasi pangan sedang tinggi mencapai 11 persen. Jika ditambah efek kenaikan harga BBM subsidi, kenaikan inflasi pangan pasti juga diikuti dengan kenaikan harga bahan pangan.

"Akhirnya siapa yang harus menanggung beban ini? ya ibu rumah tangga para mak-mak yang setiap hari sudah dibebani cara mengirit pengeluaran karena ekonomi keluar sedang bangkit sejak pandemi, ditambah beberapa kenaikan komoditas pokok dan sekarang dapat kado kemerdekaan berupa harga BBM subsidi naik. BBM subsidi naik, emak-emak makin menjerit!," kata Kurniasih kepada wartawan, Rabu (24/8/2022).

Kurniasih menilai ekonomi keluarga pasti terpukul. Menurutnya, keluarga kelas menengah sudah merasakan dampak kenaikan harga Pertamax belum lama ini dan beralih ke Pertalite.

"Jika harga Pertalite ikut dinaikkan maka baik keluarga kelas menengah dan keluarga kelas bawah harus mengurangi alokasi pengeluaran rutin. Pilihannya mengurangi penggunaan BBM subsidi padahal itu untuk aktivitas ekonomi sehari-hari warga atau mengurangi pos pengeluaran lain yang sudah mepet sehingga semakin tertekan," ungkapnya.

Selain itu, Kurniasih juga mengingatkan, belum lama ini Presiden Jokowi dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2022 menyebut APBN 2022 Semester I masih surplus sehingga masih mampu memberikan subsidi energi hingga Rp502 Triliun.

"Presiden dengan jelas menyebut subsidi BBM diberikan agar harga di masyarakat tidak melambung tinggi. Tapi istilahnya belum kering ucapan beliau sudah keluar rencana kenaikan harga BBM subsidi," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, pemerintah bisa mengevaluasi beberapa proyek nasional yang justru menghambur-hamburkan anggaran seperti proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

"Keluarga-keluarga Indonesia utamanya ibu rumah tangga sedang harap-harap cemas. Beban negara dikurangi dengan kenaikan harga BBM subsidi tapi bebannya beralih ditanggung oleh keluarga menengah ke bawah ini. Sementara proyek-proyek yang memakan APBN besar seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dan IKN jalan terus," katanya.