Suara.com - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tidak terima anggapan elektabilitas Puan Maharani rendah karena statusnya belum jelas untuk Pilpres 2024.
Pernyatan Hasto itu sekaligus menjawab pernyataan politisi PDIP Effendi Simbolon.
"Soal Efendi Simbolon, kami akan ingatkan bahwa Mbak Puan posisinya adalah Ketua DPR," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (2/9/2022).
Hasto kembali menegaskan, bahwa urusan calon presiden dan calon wakil presiden berada di tangan Megawati Soekarnoputeri.
PDIP sendiri kekian memang belum memutuskan soal siapa capres-cawapres yang akan didukung dan diusung untuk Pilpres 2024.
"Dan soal capres cawapres bu Mega yang menetapkan. Maka kalau terkait capres, sekali lagi Ibu Mega yang menetapkan," tuturnya.
Pernyataan Effendi
Sebelumnya, Politisi PDIP Effendi Simbolon masih percaya elektabilitas Ketua DPP PDIP Puan Maharani masih bisa naik jelang Pilpres 2024. Menurutnya, masih rendahnya elektabilitas Puan kini karena status pencapresan yang belum jelas.
Hal itu disampaikan Effendi saat dimintai tanggapan soal hasil survei terbaru milik lembaga survei Poltracking Indonesia terkait elektabilitas 10 nama capres. Dalam survei itu nama Ganjar Pranowo teratas dengan angka 26,6 persen dan di sisi lain Puan Maharani berada di bawah dengan 2,2 persen.
Effendi menyebut, bahwa Puan kekinian juga pasti menyadari elektabilitasnya kekinian masih di bawah.
"Ada, ada (potensi naik elektabilitasnya). Beliau menyadari itu semua. Menyadari tidak mudah menggapai ke titik itu sekaligus juga ada peluang tanggung jawab," kata Effendi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/9/2022).
Ia menilai masih rendahnya elektabilitas Puan lantaran statusnya juga masih belum jelas. Terutama status sebagai calon presiden atau tidak.
"Ya gimana nggak rendah kalau dia statusnya nggak clear sebagai apa. Coba clear, bedalah, orang kan satu suara," ungkapnya.
Kendati begiitu, kata dia, soal keputusan capres masih ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri. Menurutnya, hal itu sudah menjadi pakem.
Lebih lanjut, ia mengatakan, Puan masih terus melakukan upaya memperbaiki elektabilitasnya. Terlebih dengan melakukan safari-safari.
Berita Terkait
-
Legislator PDIP: Jakarta Berpuluh Tahun Tidak Bisa Temukan Akar Persoalan Tawuran
-
Ketimbang Ganjar atau Puan, PKB Lebih Legawa PDIP Boyong Azwar Anas jika Gabung Koalisi Gerindra
-
PDIP Cium Isu Ekonomi Bakal Jadi Senjata Jatuhkan Legitimasi Jokowi-Maruf Amin
-
Syaiful Huda: Gerindra dan PDIP Partai Papan Atas, Harapannya Jadi Inisiator Terbentuknya Koalisi Baru
-
Dibocorkan Sekjen, Ternyata Ini Hal yang Akan Dibahas saat Puan Temui Airlangga dan Prabowo Akhir Pekan Ini
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG