Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani mengungkapkan, partainya ingin menempatkan Suharso Monoarfa di posisi terhormat usai dicopot dari kursi Ketua Umum partai berlambang kakbah tersebut.
Meski dicopot dari kursi ketua umum, jabatan Suharso Monoarfa di kabinet Pemerintahan Jokowi tidak akan diusik.
"Sekarang sedang berbicara lah berkomunikasi Pak Harso ini ingin di mana. Kita ingin tempatkan beliau di posisi terhormat tapi tidak di puncak eksekutif partai," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).
Ia juga tak mempermasalahan, jika Suharso ingin bertukar tempat dengan M Mardiono menjadi Ketua Majelis Pertimbangan PPP.
"Apakah misalnya, beliau berkeinginan di majelis pertimbangan ini, seperti tukar tempat dengan Mardiono boleh saja, kenapa tidak," tuturnya.
Namun Arsul menegaskan, posisi Suharso sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas akan aman.
Sebab, posisi dalam kabinet merupakan kewenangan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia.
"Iya kami pokoknya kalau urusan kabinet siapa sih ada Pak Harso, ada pak Mardiono, ada pak Zainul Tauhid itu semua adalah wewenangnya presiden, kita nggak ikut-ikutan tak ingin membahas," tuturnya.
Arsul mengaku pihaknya sadar diri jika ingin mengajukan pergantian posisi Suharso di kabinet takut mengganggu kewenangan Presiden.
"Kita mau mengusulkan jangan diganti, tapi kalau presidennya pengin mengganti juga akan terganti ya itu begitu saja," katanya.
Suharso Dicopot
Sebelumnya, Suharso Monoarfa dicopot dari jabatannya sebagai Ketum PPP dan digantikan oleh plt diputuskan melalui musyawarah kerja nasional (Mukernas) yang digelar di Kawasan Banten, Minggu (4/9/2022) malam.
"(Memberhentikan Suharso) untuk mengakhiri polemik yang selama ini mengisi ruang publik maka sikap PPP dari DPP DPW Majelis itu mencari solusi yang terbaik sehingga semalam digelar musyawarah kerja nasional yang ambil keputusan yang menggantikan pak ketum," kata Mardiono saat dihubungi Suara.com, Senin (5/9/2022).
Mardiono menyampaikan, Mukernas tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat harian yang sebelumnya digelar tiga pimpinan majelis PPP. Ia juga mengklaim, kalau Mukernas digelar sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.
"Di situ lengkap bagaimana yg diatur dalam AD/ART tentang mengggelar mukernas diantaranya dihadiri yaitu oleh pengurus harian kemudian sekretaris wilayah, kemudian anggota fraksi DPR RI, kemudian majelis-majelis kemudian pimpinan Banom," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Apa itu Whip Pink? Tabung Whipped Cream yang Disebut 'Laughing Gas' Jika Disalahgunakan
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!
-
Macet Parah di RE Martadinata, Sebagian Rute Transjakarta 10H Dialihkan via JIS
-
Komisi II DPR Tetapkan 9 Anggota Ombudsman RI 2026-2031, Hery Susanto Jadi Ketua
-
Ketua Banggar DPR Bela Pencalonan Thomas Djiwandono: Ini Soal Kemampuan, Bukan Nepotisme