Suara.com - Rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI, KSAD, KSAL, KSAU dan Menteri Pertahanan (Menhan) pada Senin (5/9/2022) sempat menegang lantaran anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menyinggung ketidakharmonisan antara Jenderal TNI Andika Perkasa dengan Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Terlebih, Dudung tidak hadir pada rapat kerja tersebut.
Di tengah rapat kerja, Effendi mempertanyakan situasi di saat ada Andika, pasti Dudung tidak akan ikut hadir. Lantas ke manakah Dudung?
Menurut keterangan Dinas Penerangan TNI AD, Dudung mengunjungi Yonif 143/TWEJ dalam rangka memeriksa secara langsung kesiapan operasi Yonif 143/TWEJ di Natar Lampung Selatan, Lampung. Mereka akan melaksanakan penugasan sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-PNG Sektor Utara, di Natar Lampung Selatan, Lampung.
Dudung hadir selaku pembina kekuatan matra darat. Kehadirannya itu dimaksudkan untuk memastikan personel, material dan aspek-aspek lainnya telah siap dengan baik sebelum melaksanakan penugasan.
"Kita pastikan semua aspek terjaga dengan baik, terutama kemampuan, kesiapsiagaan dan keterampilan prajurit, disiplin dan kepatuhan pada hukum, kesiapan alat perlengkapan, dan sarpras yang akan digunakan," kata Dudung.
"Selain itu, memberikan dukungan moril baik bagi prajurit dan keluarga yang berangkat melaksanakan penugasan maupun yang tinggal di home base (Korum)," sambungnya.
Jawaban Isu Tak Harmonis
Ketidakharmonisan Dudung dan Andika itu disebutkan Effendi dikarenakan salah satunya ialah perihal anak Dudung yang masuk Akademi Militer (Akmil). Anak Dudung disebutnya belum cukup umur dan tinggi badan yang tidak memadai sehingga tidak berhasil masuk Akmil.
Kendati demikian, Andika menyebutkan kalau anak Dudung sudah masuk Akmil.
Baca Juga: Momen 'Di Mana Ada Jenderal Andika, Tak Ada KSAD Dudung', Hingga Muncul Sebutan Gerombolan Ormas
"Sekarang sudah masuk, jadi bagian dari mereka yang diterima," ujar Andika kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (5/9/2022).
Andika juga membantah apabila dirinya memiliki hubungan yang tidak baik dengan Dudung.
"Ya dari saya tidak ada. Karena semua yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetap berlaku selama ini. Jadi tidak ada kemudian yang berbeda," tutur Andika.
Berita Terkait
-
Panglima TNI Jenderal Andika Ngaku Hubungannya dengan KSAD Dudung Baik-Baik saja, Tidak Ada Disharmoni
-
DPR Sebut Ego Jenderal Andika dan Jenderal Dudung Rusak Tatanan TNI
-
Teka-teki Sosok Pengganti Jenderal Andika Perkasa, DPR: Dengar-dengar Potong Generasi Langsung ke Angkatan 1994
-
Jadi Rahasia Umum: di Mana Ada Panglima TNI Andika, di Situ Tak Ada KSAD Dudung
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
Terkini
-
'Bapak dan Anak Saya Juga Prajurit!' Isak Warga Diusir Paksa dari Asrama Eks Yon Zikon Lenteng Agung
-
Aksi Koboi Kades: Panjat Pagar dan Todong Pistol ke Warga Bekasi, Kini Disidik Polisi
-
Menenun Harapan Perempuan Penenun di Timur Indonesia Bersama Giro Kartini
-
Khofifah Bangga Program ADEM Cetak Generasi Papua Berprestasi, 51 Murid Lolos PTN
-
Lagi Ujian Diciduk Polisi! 2 Pelajar Palmerah Ditangkap usai Bacok Siswa SMK secara Acak
-
Satgas PRR Minta Optimalisasi TKD dan Hibah Antardaerah Tak Terhambat Birokrasi
-
Buntut Kasus Hanania, Menteri Haji: Sekarang Semua Travel Wajib Akreditasi!
-
Minta Anggaran Rp3,9 T Cuma Dikasih Rp728 M, Pigai: Kami Berprestasi Tapi Tak Pernah Diapresiasi DPR
-
Polri Rekrut Disabilitas: Bukan Cuma Staf, Berpeluang Duduki Jabatan Struktural!
-
Kapolri Jamin Takkan Serobot Kursi ASN: Polisi Masuk Kementerian Hanya Jika Diminta!