Ketua DPP PPP Bidang Organisasi, Kaderisasi Keanggotaan (OKK), Syaifullah Tamliha lantang bersuara tak setuju dengan keputusan pencopotan Suharso Monoarfa lewat forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).
Tamliha menilai, Mukernas yang dijadikan ajang pemecatan Suharso telah menyimpang dari aturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
"Mukernasnya menyimpang dari proses yang diatur AD/ART," kata Tamliha kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/9/2022).
Tamliha menyebut tidak ada pihak yang bisa mencopot Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum partai. Alasannya, dalam forum Muktamar pemilihan ketum sebelumnya, para muktamirin sudah bulat memilih Suharso serta menyusun struktur partai lainnya.
"Enggak ada yang bisa mencopot Ketum PPP, sebab yang dipilih oleh muktamirin hanyalah ketua umum dan formatur untuk membantu ketum terpilih untuk menyusun pengurus DPP PPP," ujar dia.
Suharso Dicopot
Sebelumnya, Suharso Monoarfa dicopot dari jabatannya sebagai ketum PPP dan digantikan oleh Plt diputuskan lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar di Kawasan Banten, Minggu (5/9/2022) malam.
"(Memberhentikan Suharso) untuk mengakhiri polemik yang selama ini mengisi ruang publik maka sikap PPP dari DPP DPW Majelis itu mencari solusi yang terbaik sehingga semalam digelar musyawarah kerja nasional yang ambil keputusan yang menggantikan pak ketum," kata Mardiono saat dihubungi Suara.com, Senin (5/9/2022).
Mardiono menyampaikan, Mukernas tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat harian yang sebelumnya digelar tiga pimpinan majelis PPP. Ia juga mengklaim, kalau Mukernas digelar sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.
Baca Juga: Bantah Dipecat Partai, Suharso Monoarfa: Saya Ketua Umum PPP
"Di situ lengkap bagaimana yg diatur dalam AD/ART tentang mengggelar mukernas diantaranya dihadiri yaitu oleh pengurus harian kemudian sekretaris wilayah, kemudian anggota fraksi DPR RI, kemudian majelis-majelis kemudian pimpinan Banom," tuturnya.
Dalam atas dasar itu lah, kata Mardiono, Suharso diputuskan untuk diberhentikan sebagai ketua umum PPP. Mukernas memutuskan juga untuk menunjuk Mardiono selaku PLT ketua umum kekinian.
"Iya pengurus harian memutuskan untuk menujuk PLT adalah saya. Saya nggak tahu kalau pertimbangannya apa dalam rapat," katanya.
Pencopotan ini adalah buntut dari pernyataan Suharso soal 'amplop kiai' yang videonya ramai. Pernyataan itu sontak memantik kritikan dan protes khususnya dari kalangan santri. Tak sedikit yang mendesak agar PPP mencopot Suharso Monoarfa.
Berita Terkait
-
Bantah Dipecat Partai, Suharso Monoarfa: Saya Ketua Umum PPP
-
Buruh Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Jokowi Ada di Istana Bogor
-
Suharso Monoarfa Minta PPP Tak Seret Nama Presiden Jokowi di Konflik Internal Partai
-
Bantah Jokowi "Kabur" ke Bogor Hindari Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta, Istana Klaim Aspirasi Pendemo Tetap Ditampung
-
Gara-gara Kebijakan Jokowi, Kantor DPRD Tasikmalaya Digoyang Mahasiswa, Masa Aksi Diangkut Mobil Patroli
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
- Pelatih asal Spanyol Sebut Persib Bandung Kandidat Juara, Kedalaman Skuad Tak Tertandingi
Pilihan
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
Terkini
-
Total 291 Km, Ini Daftar 10 Tol Fungsional Mudik Lebaran 2026
-
Terungkap! Proses Rahasia Pemilihan Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Baru Iran
-
Klarifikasi Iran soal Kondisi Mojtaba Khamenei, Dikabarkan Dibom Israel
-
TNI Masuk Fase Siaga 1, Masyarakat Khawatir Adanya Potensi Represi
-
Waspada Campak Jelang Lebaran: Mengapa Kasus Bisa Naik Saat Libur dan Seberapa Penting Vaksin MR?
-
BMKG Ingatkan Pemudik: Lebaran 2026 Berpotensi Hujan Lebat di Jawa dan Sulawesi
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
-
Penerima PKH Didorong Jadi Anggota Koperasi Merah Putih untuk Tingkatkan Ekonomi
-
Cerita KPK Kejar-kejaran dengan Kadis PUPRPKP Rejang Lebong yang Gendong Tas Isi Ratusan Juta
-
Warga Iran Dihantui Ancaman Serius, WHO Peringatkan Bahaya Fenomena Hujan Hitam