Suara.com - Isu disharmonis disebut sedang terjadi di tengah hubungan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.
Pengamat kemiliteran dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyebut, budaya disharmonis di tubuh TNI sudah berlangsung lama.
Menurut Fahmi, ketidakharmonisan itu muncul bahkan sejak TNI dengan tiga matra dibangun. Fahmi menceritakan, indikasi itu muncul ketika TB Simatupang menjadi Kepala Staf Angkatan Perang, lalu ketika AH Nasution menjabat Kepala Staf Angkatan Bersenjata
"Bahkan, ketika Jenderal Sudirman menjadi Panglima Besar, situasi tidak harmonis juga bukannya tidak ada," kata Fahmi saat dihubungi Suara.com pada Selasa (6/9/2022).
Fahmi lantas mengungkap, jika disharmonis tersebut justru nihil di era Presiden Soeharto. Kala itu, ia juga menjadi Panglima ABRI.
"Masa kepemimpin Pangab Jenderal Soeharto adalah pengecualian. Karena merangkap pejabat presiden, dia punya kuasa dan mampu menghilangkan ketidakharmonisan secara efektif," jelasnya.
Berangkat dari isu disharmonis, Fahmi menilai bahwa bukan berarti masyarakat berharap kalau setiap pejabat memiliki kecocokan personal satu sama lain. Kendati begitu, ketidakselarasan yang ada itu mesti ada batasnya.
Batasan-batasan yang dimaksud yakni, pertama, loyalitas pada negara dan konstitusi, pada panglima tertinggi sepanjang itu layak serta pada peraturan perundangan.
Sementara yang kedua, batasan hirarkis dan peran kewenangan.
Baca Juga: Heboh Isu Disharmoni dengan Panglima TNI, Begini Curhat KSAD Dudung ke Ketua Komisi I
"Artinya, sepanjang tidak menabrak salah satu atau kedua batasan itu, ketidakselarasan hubungan tidak akan sampai mengganggu kinerja dan misi lembaga."
Sebelumnya, Anggota DPR Komisi I Effendi Simbolon mencurigai gelagat yang ditunjukan Jenderal Andika Perkasa dan Jenderal Dudung Abdurachman. Adapun Effendi menyorot sikap kedua jenderal itu yang kerap tidak berada di satu agenda yang sama. Ada beberapa catatan yang dimiliki Effendi.
Pantauan Suara.com, saat ada Andika di rapat kerja bersama Komisi I DPR, Dudung absen dengan alasan mengecek persiapan prajurit. Menurut Effendi gelagat di mana ada Panglima di situ tidak ada KSAD, sudah menjadi rahasia umum.
"Ini semua menjadi rahasia umum pak, rahasia umum. Jenderal Andika, di mana ada Jenderal Andika tidak ada KSAD," kata Effendi di rapat bareng Panglima TNI, Senin (5/9/2022).
Effendi kemudian menyampaikan salah satu contoh di mana ketika ada Andika di saat yang sama tidak ada Dudung.
"Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada KSAD di situ. Saya tidak tahu nanti silakan dijelaskan. Apakah Anda undang, tapi dia tidak hadir, apakah memang tidak diundang, saya nggak tahu. Silakan nanti dijawab," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- 7 Rekomendasi Lipstik Mengandung SPF untuk Menutupi Bibir Hitam, Cocok Dipakai Sehari-hari
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Lipstik Halal dan Wudhu Friendly yang Aman Dipakai Sehari-hari, Harga Mulai Rp20 Ribuan
Pilihan
-
Jeje Koar-koar dan Bicara Omong Kosong, Eliano Reijnders Akhirnya Buka Suara
-
Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
-
Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
-
Pabrik Sepatu Merek Nike di Tangerang PHK 2.804 Karyawan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
Terkini
-
Mengapa Jakarta Selatan Kembali Terendam? Ini Penyebab 27 RT Alami Banjir Parah
-
Korupsi Pertamina Makin Panas: Pejabat Internal Hingga Direktur Perusahaan Jepang Diinterogasi
-
Mengapa Kemensos Gelontorkan Rp4 Miliar ke Semarang? Ini Penjelasan Gus Ipul soal Banjir Besar
-
Soal Progres Mobil Nasional, Istana: Sabar Dulu, Biar Ada Kejutan
-
Kenapa Pohon Tua di Jakarta Masih Jadi Ancaman Nyawa Saat Musim Hujan?
-
Tiba di Korea Selatan, Ini Agenda Presiden Prabowo di KTT APEC 2025
-
Wakapolri Ungkap Langkah Pembenahan Polri: Aktifkan Pamapta dan Modernisasi Pelayanan SPKT
-
Pernah Jadi Korban, Pramono Anung Desak Perbaikan Mesin Tap Transjakarta Bermasalah
-
Skandal Whoosh Memanas: KPK Konfirmasi Penyelidikan Korupsi, Petinggi KCIC akan Dipanggil
-
Formappi Nilai Proses Etik Lima Anggota DPR Nonaktif Jadi Ujian Independensi MKD