Suara.com - Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengatakan terdapat tuduhan meyakinkan bahwa pasukan Moskow telah membawa anak-anak dari Ukraina ke Rusia untuk diadopsi sebagai bagian dari upaya relokasi dan deportasi paksa secara masif.
“Ada tuduhan yang meyakinkan tentang pemindahan paksa anak-anak tanpa pendamping ke wilayah pendudukan Rusia atau ke Federasi Rusia sendiri,” kata Ilze Brands Kehris, asisten sekretaris jenderal PBB untuk hak asasi manusia, kepada Dewan Keamanan, pada Rabu (7/9).
“Kami khawatir pihak berwenang Rusia telah menerapkan prosedur yang disederhanakan untuk memberikan kewarganegaraan Rusia kepada anak-anak tanpa pengasuhan orang tua, dan anak-anak ini memenuhi syarat untuk diadopsi keluarga-keluarga Rusia,” ungkapnya.
VOA Indonesia juga melaporkan bahwa dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai masalah Ukraina itu, Brands Kehris mengatakan bahwa pasukan Rusia juga menjalankan operasi “penyaringan,” di mana warga Ukraina di wilayah pendudukan dipaksa mengikuti pemeriksaan keamanan sistematis yang melibatkan “banyak” tindakan pelanggaran HAM.
“Dalam kasus-kasus yang kantor kami telah dokumentasikan, selama proses ‘penyaringan,’ pasukan bersenjata Rusia dan kelompok-kelompok afiliasi bersenjata telah melakukan penggeledahan tubuh – terkadang penelanjangan paksa, dan interogasi terperinci tentang latar belakang pribadi, hubungan keluarga, pandangan politik dan kesetiaan individu yang bersangkutan,” bebernya.
Prosedur penyaringan itu melibatkan pemeriksaan perangkat seluler, pengambilan data identitas pribadi, serta pengambilan foto dan sidik jari, tambahnya.
Beberapa warga Ukraina yang dinilai dekat dengan pemerintah atau militer Ukraina telah disiksa dan secara paksa dipindahkan dan dikirim ke koloni-koloni penjara Rusia dan pusat-pusat penahanan lainnya, katanya.
“Kami khususnya khawatir perempuan dan anak-anak perempuan berisiko mengalami pelecehan seksual selama prosedur ‘penyaringan,’” ungkap Brands Kehris.
Linda Thomas-Greenfield, Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, mengungkapkan bahwa beberapa laporan mengindikasikan pemerintahan Rusia telah menginterogasi, menahan, dan kemungkinan mendeportasi antara 900.000 hingga 1,6 juta warga Ukraina.
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang didapat pihak AS, “lebih dari 1.800 anak-anak dipindahkan dari wilayah Ukraina yang dikontrol Rusia ke wilayah Rusia sendiri”, Al Jazeera melaporkan.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzya menampik tuduhan-tuduhan tersebut dan menyebutnya “tidak berdasar” serta mengklaim bahwa warga Ukraina yang melarikan diri dari negara itu melakukannya “demi menyelamatkan diri dari rezim kriminal”.
Ia mengatakan, apa yang dianggap sebagai proses “penyaringan” itu hanyalah proses pendaftaran orang-orang yang memasuki wilayah Rusia.
“Sejauh yang kami dapat nilai, prosedur serupa juga diberlakukan di Polandia dan negara-negara Uni Eropa lainnya terhadap para pengungsi Ukraina,” katanya di hadapan DK PBB.
Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa kantor Presiden Rusia Vladimir Putin sendirilah yang mengelola langsung program penyaringan dan relokasi paksa ribuan warga Ukraina ke Rusia.
“Rusia telah secara sistematis menggunakan praktik deportasi paksa sebelumnya. Rasa takut dan penderitaan yang ditimbulkan bagi orang-orang yang dipaksa tinggal di bawah kendali Kremlin sangat besar,” kata wakil juru bicara Deplu AS, Vedant Patel.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
Pilihan
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
Terkini
-
Badan Geologi Ingatkan Longsor Susulan Masih Mengintai Cisarua, Ini Pemicunya
-
Percepatan Relokasi dan Tata Ruang Aman Jadi Fokus Mendagri Pascabencana
-
Langsung Ditelepon Prabowo, Menteri Trenggono Ungkap Kondisinya Usai Pingsan Saat Upacara
-
Bantah Tebang Pilih, Satgas Ungkap Proses di Balik Perintah Prabowo Sikat 28 Izin Perusahaan
-
Pengamat Nilai Pengacara Nadiem Tak Siap Hadapi Jaksa, Apa Alasannya?
-
Kasus Suami Jadi Tersangka Usai Bela Istri dari Jambret di Sleman, Ini Kronologi Versi Polisi
-
JPO 'Melayang' JIS-Ancol Bakal Jadi Ikon Baru Jakarta, Kapan Bisa Digunakan?
-
Pramono: WFH dan PJJ di Jakarta Hanya Saat Hujan Deras, Cerah Tetap Masuk Normal
-
Adu Cepat Lawan Maut: Basarnas Terjang 'Bubur Pasir' Cari Puluhan Korban Longsor Cisarua
-
PDIP Jabar Siapkan Relawan Kesehatan Desa, Hasto Kristiyanto: Kemanusiaan di Atas Politik Elektoral