Suara.com - Kisruh internal di dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) makin menghangat, pascapencopotan Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum partai berlambang kakbah tersebut. Meski begitu, menurut Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno, kisruh dalam partai berasas Islam tersebut tidak terkait dengan adanya peran Istana ataupun Presiden Joko Widodo.
Ia melihat hal tersebut, lantaran Suharso telah dipecat melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP dengan menunjuk Plt yang diisi oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) M Mardiono. Menurut Adi, pencopotan Suharso murni atas kesalahannya sendiri terkait pernyataannya soal 'amplop kiai' yang videonya menjadi viral.
"Saya membaca ini murni soal kesalahan fatal Suharso. Itu yang kemudian membuat internal PPP melakukan Mukernas kemudian menggantikan dengan Mardiono. Keterlibatan istana itu agak sulit untuk dibuktikan," ucap Adi dihubungi, Sabtu (10/9/2022).
Menurut Adi, bila memang tidak ada pernyataan Suharso soal 'amplop kiai', tidak akan mungkin Kepala Bappenas tersebut digantikan oleh elite partai melalui Mukernas.
"Mukernas itu kan forum disahkan juga oleh mahkamah partai juga dan tidak ada juga pengurus-pengurus ke Suharso sekarang. Itu artinya internal dipastikan solid mukernas yang mengangkat Mardiono," kata Adi
Menurut Adi bahwa antara Mardiono dan Suharso adalah orang yang dekat dengan Jokowi. Maka itu, kata Adi, tidak mungkin adanya dugaan keterlibatan Istana.
"Dia (Suharso) menteri bappenas yang diandalkan pak Jokowi. Jadi, nggak bisa bila ini ada indikasi intervensi istana. Karena dua-duanya adalah orangnya Jokowi," ujar Adi
Maka itu, kata Adi, peristiwa yang terjadi di internal PPP cukup berbeda dengan konflik lainnya. Lantaran, pemecatan Suharso tidak ada kaitannya dengan dukung- mendukung capres di 2024.
"Konflik Suharso ini nggak ada kaitannya dukung mendukung capres, tapi soal kiai dan kasusnya cepat dan buktinya kubu Moerdiono sudah dapat SK Menkumham dan tidak ada pembelaan Suharso. Semuanya mendukung (mukernas)," imbuhnya
Baca Juga: Muhammad Mardiono Jadi Plt Ketua Umum PPP: Yakin Suharso Monoarfa Akan Berjiwa Besar
Sebelumnya, Suharso meminta internal partai yang menjadi pihak menggulingkan kekuasaannya dari kursi ketua umum, tidak membawa-bawa nama Presiden Jokowi.
Hal itu ditegaskan Suharso kepada para kader di acara Workshop Nasional Anggota DPRD se-Indonesia di Jakarta Pusat.
"Jangan bawa-bawa nama presiden, jangan bawa-bawa nama lembaga-lembaga negara. Dan saya juga tidak sedang membawa nama presiden dan membawa nama lembaga-lembaga negara," kata Suharso dikutip dari tayangan video, Selasa (6/9/2022).
Hal itu bahkan ditegaskan Suharso secara berulang. Ia meminta tidak ada pihak internal PPP yang menyeret-nyeret nama Jokowi.
"Saya tekankan sekali lagi, jangan bawa nama presiden. Presiden tidak ikut campur dalam hal semacam ini," ujar Suharso.
Mardiono menyampaikan, Mukernas tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat harian yang sebelumnya digelar tiga pimpinan majelis PPP. Ia juga mengklaim, kalau Mukernas digelar sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
- Syifa Hadju Anak Siapa? Ayah Kandung Dikabarkan Siap Jadi Wali Nikah
Pilihan
-
Rekam Jejak Jenderal Dudung Abdurachman: Dari Pencopot Baliho Kini Jadi Tangan Kanan Presiden
-
Reshuffle Kabinet: Qodari Geser dari KSP ke Bakom, Dudung Ambil Alih Peran Strategis di Istana
-
Profil Mohammad Jumhur Hidayat, Aktivis Buruh yang Kini Jadi Menteri Lingkungan Hidup
-
Prabowo Kocok Ulang Kabinet: Jumhur Hidayat Dilantik Jadi Menteri LH hingga Dudung Jabat Kepala KSP
-
Jumhur Hidayat Tiba di Istana Dikabarkan Jadi Menteri LH: Banyak Tugas, Harus Kerja Keras
Terkini
-
Evaluasi Pengentasan & Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Menteri Rini: Akselerasi Dukungan PANRB
-
Jerit Orang Tua Korban Daycare Little Aresha: Anak Diikat, Stunting, hingga Dugaan Kekerasan Seksual
-
Pastikan Hunian Layak, Mendagri Bersama Menteri PKP Tinjau Perumahan di Sorong
-
Kasus Andrie Yunus: Komnas HAM Temukan 14 Orang Saling Terhubung di Sekitar YLBHI
-
Guru Ngaji di Tangerang Cabuli 4 Santriwati Saat Pengajian, Modus Bersihkan Jin
-
Panggil Menaker Yassierli, Prabowo Terima Laporan Capaian Program Magang Nasional
-
Omzet Rp3,5 M, Setoran Parkir Blok M Square ke Kas Jakarta Cuma Rp711 Juta, Ada Apa?
-
Resmi Dilantik Jadi KSP, Dudung Masih Rangkap Jabatan Penasihat Khusus Presiden
-
Soroti Laporan Terhadap JK, KAHMI Khawatir Sudah Jadi 'Mainan Politik'
-
Sambut May Day 2026, Megawati Tegaskan Kesejahteraan Buruh Syarat Mutlak Keadilan Sosial