5 Fakta Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon, FKUB Ungkap Alasannya

Suara.com - Polemik penolakan pembangunan gereja yang terjadi di Cilegon baru-baru ini menuai atensi publik. Bahkan, penolakan pembangunan sederet gereja di kota tersebut turut melibatkan pihak pemerintah setempat yang ambil andil.

Kini, beberapa pihak yang terlibat dalam penolakan tersebut turut angkat suara soal latar belakang mereka menolak pembangunan gereja di kota tersebut. 

Simak alasan beserta fakta lainnya terkait penolakan gereja di Cilegon.

1. Wali Kota Cilegon turut menandatangani penolakan

Salah satu polemik penolakan gereja di kota Cilegon baru-baru ini terjadi di Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol. Salah satu 'korban' dari polemik penolakan tersebut adalah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Maranatha Cilegon.

Kala itu, sang wali kota Helldy Agustian turut menandatangani petisi penolakan tersebut di atas kain kafan sepanjang 2 meter pada Rabu (7/9/2022) lalu.

Jamister Simanullang selaku Anggota Perizinan Panita Pembangunan Gereja Cilegon mengungkapkan penyesalan pihaknya terhadap penolakan yang turut didukung oleh pria nomor satu di Kota Cilegon itu.

"Kami sangat merasa kecewa sebagai Warna Negara Indonesia, warga Cilegon yang seharusnya Wali Kota Cilegon (Helldy Agustian) itu berdiri di tengah-tengah kepentingan masyarakat bukan berpihak pada salah satu golongan, jadi kami sangat kecewa," kata Jamister kepada Suara.com, Jumat (9/9/2022).

2. Panitia pembangunan gereja ungkap kendala perizinan

Baca Juga: Warga Diberi Rp1 Juta untuk Setujui Pembangunan Gereja, RT Setempat: Ada yang Dibilang untuk Bangun Gedung Serbaguna

Jamister juga mengungkap bahwa kendala perizinan terkait dengan penolakan lokal yang terkait dengan PBM (Peraturan Bersama Menteri) No 8 dan 9 tahun 2006. 

Padahal, Jamister mengungkap kepemilikan tanah pembangunan rumah ibadah tersebut merupakan hasil dari tukar menukar antara HKBP dengan PT Nusaraya Putra Mandiri pada 18 tahun silam. 

Pada 2004, penukaran tersebut difasilitasi oleh Pemkot Cilegon dibawah kepemimpinan Wali Kota Cilegon, Tb Aat Syafaat.

"Melalui keputusan Wali Kota Cilegon Aat Syafaat kami menerima dengan persetujuan bahwa tanah itu bisa dibangun rumah ibadah, gereja," tegasnya.

Jamister juga mengungkap, HKPB Maranatha Cilegon juga telah mendapatkan dukungan dari sejumlah 70 warga, namun tak kunjung divalidasi dari Lurah Gerem, Rahmadi.

"Kami tidak diberikan alasan yang tepat, padahal sudah mendapatkan 70 dukungan dari warga setempat, itu mungkin bisa langsung tanyakan pada pihak kelurahan, kenapa tidak diberikan validasi itu?" tanya Jamister.