Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dikenal dengan sosok yang tenang, kalem dan berwibawa. Sosoknya itu terkesan ramah, bersahabat dan jauh dari amarah.
Namun siapa sangka emosi Presiden Jokowi bisa juga meledak-ledat tatkala melihat ada sesuatu yang tidak beres dangan kinerja anak buahnya.
Sudah beberapa kali Presiden Jokowi tertangkap kamera awak media sedang memarahi jajarannya karena dinilai tidak becus dalam bekerja.
Dan pada Jumat pekan lalu (9/9/2022), amarah Presiden Jokowi kembalu meledak, karena mengetahui adanya keluhan mengenai layanan visa dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas).
Seperti apa meluapnya amarah sang presiden? Berikut ulasannya.
Jokowi dapat keluhan soal layanan visa dan Kitas
Presiden Jokowi mengaku mendapatkan banyak keluhan dari warga negara asing (WNA) mengenai sulitnya mengurus Visa dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) di Indonesia
Atas dasar munculnya laporan mengenai keluhan-keluhan tersebut, Presiden Jokowi mengaku malu, sebab yang mengeluhkan hal tersebut mulai dari turis hingga investor.
"Saya terus terang dapat suara-suara (Imigrasi mempersulit WNA masuk dke Indonesia) seperti itu, ya malu juga. Mestinya, kalau yang saya lihat, negara-negara yang majunya cepet itu (pasti melihat aspek kemanfaatannya)," ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi marah
Terkait adanya sejumlah keluhan dari warga negara asing (WNA) mengenai sulitnya mengurus Visa dan Kitas di Indonesia, Presiden Jokowi marah dan memberikan teguran keras kepada Menteri Hukum dan Ham Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.
Teguran keras itu disampaikan kepada Yasonna saat rapat mengenai visa on arrival dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) di Istana Merdeka Jakarta, pada Jumat (9/9/2022).
Jokowi minta layanan di Imigrasi diubah total
Dengan adanya sejumlah keluhan mengenai layanan visa dan Kitas, Presiden Jokowi menilai kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM masih buruk.
Karena itu presiden meminta adanya perubahan total dalam pelayanan visa dan Kitas agar lebih memudahlan pihak-pihak yang membutuhkan.
Berita Terkait
-
Komnas HAM Beberkan Alasan Kenapa Tak Singgung Soal Kekerasan Seksual Putri Candrawathi dalam Laporannya ke Jokowi
-
Hacker Bjorka Retas Data Pemerintah, Kepala BSSN Menghadap Jokowi ke Istana
-
Tentukan Usulan Tiga Nama Calon Pj Gubernur Pengganti Anies, DPRD DKI Bakal Gelar Dua Kali Rapat
-
Sebut Jokowi Bohong, Massa Demo Tolak BBM Naik di Patung Kuda: Jokowi Turun Sekarang Juga
-
Kaesang Pangarep Disebut Akan Menikah Desember 2022, Sudah Bentuk Panitia
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT