Suara.com - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian meminta masyarakat tetap tenang menanggapi kasus dugaan kebocoran data yang belakangan ini terjadi.
Maraknya dugaan kasus kebocoran data di Indonesia ini menurutnya sejauh ini tidak ada sistem elektronik yang terganggu. Untuk itu, ia berharap masyarakat tetap tenang.
"Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang saja. Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini, sistem elektronik ya," kata Hinsa kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9/2022).
Presiden Joko Widodo telah memanggil Kepala BSSN untuk menghadiri rapat internal yang juga dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Platte dan Menkopolhukam Mahfud MD.
Rapat internal tersebut diadakan beberapa hari setelah sejumlah kasus kebocoran data dan kebocoran surat serta dokumen untuk Presiden Jokowi mencuat di internet.
Melalui grup Telegram, seorang hacker dengan identitas Bjorka mengklaim telah meretas surat menyurat Presiden Joko Widodo termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).
Klaim tersebut menjadi viral setelah sebuah akun Twitter bernama "DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence" mengunggah tangkapan layar dari Bjorka bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia telah bocor.
Pada Senin siang, Mahfud MD sudah menanggapi hal tersebut dan memastikan bahwa kebocoran data yang ramai diperbincangkan belakangan ini tidak terkait dengan data-data rahasia milik negara.
"Soal bocornya data negara, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemudian, dari analisis Deputi VII (Kemenkopolhukam), terjadi di sini-sini. Tetapi, itu bisa sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia," kata Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam.
Baca Juga: Ringgo Agus Rahman Was-Was Nama Anak Mirip Hacker Viral yang Sedang Dicari: Keluarga Kami Aman
Hal serupa disampaikan Menkominfo Johnny G. Plate yang menyebut bahwa data yang dimiliki peretas atas nama Bjorka adalah data umum.
"Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar, salah satunya oleh Bjorka, tapi data-data tersebut setelah ditelaah sementara adalah data-data yang bersifat umum. Bukan data-data spesifik dan bukan data-data ter-'update'," katanya selepas rapat internal bersama Presiden Jokowi. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Ringgo Agus Rahman Was-Was Nama Anak Mirip Hacker Viral yang Sedang Dicari: Keluarga Kami Aman
-
Siapa Muchdi PR yang Diseret Bjorka dalam Kasus Munir? Ini Profilnya
-
Sentil Menkominfo Johnny Pakai Nomor Amerika Usai Diserang Bjorka, Fadli Zon: Tak Percaya Nomor Indonesia?
-
Takut Warga Saling Bully, Menteri Johnny G. Plate Mohon Ini ke Media
-
Bjorka Bocorkan Data Luhut Belum Vaksin Booster, LBH Jakarta: Bila Benar, Pejabat Tak Patuh Aturan Dibuat Sendiri
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta
-
Masih Nunggak, Kejagung Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang