Beragam Respons Pemerintah Terkait Ulah Hacker Bjorka, Bakal Bentuk Timsus

Hacker Bjorka berhasil menyita perhatian publik dalam kurun waktu beberapa waktu terakhir. Popularitasnya semakin meningkat setelah Bjorka mengunggah data-data rahasia milik pemerintah yang berhasil ia dapatkan.

Berbagai tanggapan dikeluarkan pemerintah untuk menyikapi ulah serangan peretas dengan identitas Bjorka tersebut. Berikut ini beragam respons pemerintah terkait ulah Bjorka yang telah dirangkum Suara.com.

1. Kominfo Minta Hacker Jangan Menyerang

Bjorka mengeklaim memiliki data sejumlah 1,3 M pengguna nomor ponsel. Data tersebut berisi nomor seluler kartu prabayar disertai dengan identitas penggunanya berupa NIK, nama lengkap pengguna, informasi nama operator seluler, tanggal registrasi, dan lain-lain.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani Pangerepan juga mengimbau hacker untuk tidak menyerang

"Kalau bisa jangan nyeranglah, orang itu perbuatan illegal access kok. Setiap serangan itu yang dirugikan rakyatnya".

Di sisi lain Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra menyampaikan bahwa keamanan siber adalah tanggung jawab bersama.

“Keamanan siber pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan baik Penyelenggara Negara, Pelaku Usaha, Akademisi, maupun Komunitas/Masyarakat."

2. Pihak Istana Akan Cari Pelaku 

Baca Juga: Data Mendagri Tito Karnavian Bocor, Bjorka Sebut Ada Kaitannya dengan Sambo

Selanjutnya, Bjorka juga mengklaim mengklaim telah meretas surat rahasia BIN dan Presiden Joko Widodo. Bjorka merilis surat rahasia untuk Presiden Jokowi pada periode 2019-2021 yang salah satu surat dalam amplop tertutup dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Menaggapi hal tersebut, Kepala Sekretariat Presiden Budi Heru Hartono menyampaikan bahwa tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Joko Widodo yang bocor.

"Nanti, pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan. Tidak ada isi surat-surat yang bocor." 

“Perlu saya tegaskan adalah itu sudah melanggar hukum UU ITE. Saya rasa, pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya,” tegasnya.

3. Kebocoran Data 150 Juta Penduduk Indonesia

Menkominfo Johnny G Plate menanggapi soal kebocoran data 150 juta penduduk Indonesia. Sumber data tersebut diduga dari KPU.