Di channel YouTube inilah ia tersandung masalah ‘jin buang anak’, dimana ia mengatakan hal tersebut di salah satu videonya yang kemudian membawanya berurusan dengan hukum.
Kronologi kasus ‘Jin buang anak’
Awal 2022, Edy Mulyadi mengunggah sebuah video di channel YouTubenya. Video itu berisi pernyataan dirinya ketika mengomentari rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Dan dalam video itu, ia menyebut jika lokasi pembangunan IKN tersebut sebagai ‘tempat jin buang anak’. Istilah itu ia gunakan untuk menyatakan kalau lokasi IKN tersebut sangat jauh dari kata maju.
"Ini ada sebuah tempat elit punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo nggak apa-apa bangun di sana," ucap Edy dalam video tersebut.
Istilah ‘tempat jin buang anak’ yang digunakan Edy Mulyadi ketika mengomentari lokasi pembangunan IKN ternyata berbuntut panjang.
Sejumlah pihak mengaku tersinggung dengan istilah itu dan melaporkan Edy ke kepolisian. Dua laporan masuk ke Bareskrim Polri, satu laporan di Polda Sulawesi dan satu laporan di Polda Kalimantan Timur.
Salah satu pihak yang melaporkan Edy Mulyadi adalah Forum Pemuda Lintas Agama Kalimantan Timur pada Minggu (23/1/2022), di Polda Kalimantan Timur.
Tak hanya itu, pihak kepolisian juga mencatat sedikitnya ada 16 pengaduan masyarakat dan 18 pernyataan sikap terkait ucapan Edy tersebut.
Baca Juga: Kronologi Kasus 'Kalimantan Tempat Jin Buang Anak' hingga Edy Mulyadi Dihukum 7,5 Bulan Penjara
Menyadari ucapannya berbuntut panjang dan membuat sejumlah pihak gerah, Edy Mulyadi akhirnya meminta maaf atas ucapannya itu.
Dalam permintaan maafnya, ia coba menjelaskan kalau istilah ‘jin buang anak’ yang ia gunakan adalah sebuah istilah umum yang sering digunakan masyarakat untuk menggambarkan sebuah tempat yang ada di kejauhan.
Ternyata permintaan maaf Edy tidak mempan. Kepolisian tetap memproses kasusnya. Edy sempat gentar menghadapi pemeriksaan polisi dengan mangkir dari pemeriksaan kepolisian pada 28 Januari 2022. Namun akhirnya ia memenuhi panggilan kepolisian pada 31 Januari 2022.
Setelah melewati serangkaian pemeriksaan, polisi akhirnya menetapkan Edy Mulyadi sebagai tersangka pada 31 Januari 2022.
Kasus yang menjerat Edy Mulyadi terus bergulir, hingga pada Kamis (1/9/2022) Jaksa Penuntut Umum menuntut Edy Mulyadi dengan hukuman 4 tahun penjara.
Jaksa menilai Edy terbukti menyebarkan berita bohong mengenai lokasi IKN dimana ia menyebutnya sebagai ‘tempat jin buang anak.
Berita Terkait
-
Kronologi Kasus 'Kalimantan Tempat Jin Buang Anak' hingga Edy Mulyadi Dihukum 7,5 Bulan Penjara
-
Vonis Ringan Edy Mulyadi soal Kalimantan Tempat Jin Buang Anak, Warga Dayak: Apa Perlu Pengadilan Jalanan?
-
Geger Hakim Perintahkan Edy Mulyadi Dibebaskan, Masyarakat Adat Dayak Nasional Tidak Terima, Netizen: Hukum Adat!
-
Warga Dayak Ricuh usai Putusan Kasus Kalimantan Tempat Jin Buang Anak, Edy Mulyadi Kabur dari Pintu Lain
-
Edy Mulyadi Tak Terbukti Buat Berita Bohong Kalimantan Tempat Jin Buang Anak, Hakim Minta Dikeluarkan dari Tahanan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
Terkini
-
TKI Asal Temanggung Hilang Selama 20 Tahun di Malaysia, Ahmad Luthfi Pastikan Kondisinya Aman
-
Drama Berujung Rehabilitasi, 7 Fakta Mengejutkan Kasus Korupsi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi
-
DPRD DKI Soroti Gaji Guru Swasta di Jakarta: Jauh di Bawah UMP!
-
Pengacara Komisaris PT Jenggala Maritim Nilai Dakwaan Soal Fee Sewa Kapal Tak Terbukti
-
Milik Siapa PT IMIP? Heboh Bandara Morowali Disebut Ilegal, Jadi 'Negara dalam Negara'
-
Rahang Alvaro Masih Hilang, Polisi Kerahkan Anjing Pelacak Sisir Aliran Sungai Tenjo
-
Bandara 'Hantu' Morowali, Isu Negara dalam Negara dan Ancaman Kedaulatan Mengemuka
-
Angka Kasus Korupsi Kades Capai 489, Wamendagri: Ini Catatan Serius
-
Cari Potongan Rahang Alvaro, Polisi Kerahkan Anjing Pelacak Sisir Sungai di Bogor
-
Demi Target Ekonomi Indonesia Menolak Phase-Out Energi Fosil: Apa Dampaknya?