Suara.com - Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Johanes Joko mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengar aspirasi elemen masyarakat yang berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, dalam dua pekan terakhir.
"Pak Jokowi merespons, menerima aspirasi, mendengar aspirasi dari teman-teman mahasiswa seperti layaknya beliau dan ini diperhatikan benar," kata Johanes kepada wartawan di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022) malam.
Sejak pemerintah menaikkan harga BBM pada Sabtu (3/9/2022) lalu, gelombang penolakan dari masyarakat terus berlanjut.
Massa menggelar demo tolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda atau Jalan Merdeka Barat yang mengarah ke Istana Negara, tempat Jokowi berkantor.
Terbaru unjuk rasa digelar berbagai elemen masyarakat hari ini, seperti mahasiswa dari Universitas Indonesia, kelompok buruh KASBI dan massa lainnya.
"Kita lihat berbagai kebijakan itu selalu ada, bantal-bantalan sosial yang sudah disiapkan begitu. Jadi aspirasi tetap diterima dan didengarkan," ujar Johanes.
Dikatakannya, saat massa berunjuk rasa hari ini, Presiden Jokowi berada di Istana Negara.
Kata dia, Jokowi tengah menerima Duta Besar Kanada.
"Beliau di Jakarta beraktivitas seperti biasa," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Bayu Satria Utomo mengungkapkan total ada 3.000 mahasiswa yang ikut serta dalam demo tolak kenaikan BBM tadi.
Dia mengatakan sore ini massa mahasiswa dari beberapa kampus seperti UI, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Universitas Trisakti, Universotas Moestopo dan 20 kampus lainnya merapat ke Bundaran Patung Kuda Arjuna.
"Tidak hanya mahasiswa tapi ada elemen pelajar juga," kata Bayu di lokasi.
Bayu menyebut ada lima tuntutan yang hendak disampaikan mahasiswa kepada pemerintah yakni menolak kenaikan harga BBM, meminta pemerintah memakai dana APBN untuk mengatasi dampak krisis global.
Ketiga, meminta pemerintah menyelesaikan masalah struktural terkait kenaikan harga BBM.
Kemudian, mendesak pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta meminta pemerintah menyalurkan bantuan kepada warga miskin.
Berita Terkait
-
Peluang Prabowo-Gibran di Pilpres 2029 Dinilai Masih Terbuka, Manuver Jokowi Jadi Sorotan
-
Datangi Kediaman Jokowi di Solo, Sespri Prabowo Rizky Irmansyah Jadi Sorotan
-
Hasto Singgung Mahasiswa UBK dan Gibran saat Menjawab Tuduhan PDIP Dalang Demo
-
PDIP Kritik Pernyataan Prabowo soal Demo Bayaran, Dinilai Bernada Ancaman ke Rakyat
-
Mahasiswa Demo Atas Nama Rakyat: Tapi Rakyat yang Mana?
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT