Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyinggung soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri di tengah harga minyak dunia turun. Ia meminta pemerintah untuk menurunkan harga BBM.
"Jika harga minyak mentah dunia turun maka turunkan kembali harga BBM kita. Saya ulangi, turunkan kembali harga BBM kita," kata AHY di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (16/9/2022).
AHY mengatakan, banyak warga di daerah yang ia temui mengeluh atas mahalnya harga barang pokok imbas dari harga BBM yang melambung tinggi.
Dalam setiap kunjungannya ke daerah, AHY mengaku bahwa partai Demokrat menawarkan dua solusi. Pertama ialah penyerahan bantuan langsung tunai atau BLT.
AHY menyebut kalau BLT merupakan program di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendapatkan penolakan dari berbagai pihak.
"Pertama bantuan kepada rakyat yang ekonominya lemah atau BLT. Jumlah uangnya harus cukup, tepat sasaran dan harus bebas dari politik," ujar AHY.
"BLT produk kebijakan presiden SBY yang dulu ditentang oleh sebagian kalangan justru sekarang ditiru dan terbukti menjadi penyangga utama daya beli masyarakat," sambungnya.
Kemudian solusi yang kedua ialah Demokrat akan memilih alasan serta waktu yang tepat untuk menaikan harga BBM. Kalau misalkan harga minyak dunia turun, maka Demokrat akan menurunkan harga BBM yang dijual kepada masyarakat.
Sebelumnya diberitakan, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan kepada media, jika harga minyak mentah dunia turun maka hanya akan berdampak pada harga Pertamax saja. Sementara BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite tidak mengikuti mekanisme pasar.
Baca Juga: Grant Thornton: Hati-hati Dampak Tidak Langsung Kenaikan BBM
Menurut Erick Thohir, kalau nanti harga minyak dunia turun, Pertamax akan mengikuti harga pasar, jadi bisa saja turun, tapi apakah Solar dan Pertalite itu juga akan mengikuti harga pasar, tidak bisa karena itu subsidi.
Erick menjelaskan, penyesuaian harga Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter merupakan upaya pemerintah dalam mengalihkan subsidi agar lebih tepat sasaran. Sebab, meski berstatus BBM nonsubsidi, Pertamina tetap memberikan subsidi untuk Pertamax.
Lagipula, harga Pertamax sejatinya masih berada di bawah harga keekonomian maupun harga yang ditawarkan kompetitor.
"Kalau nanti harga minyak dunia turun, Pertamax akan (mengikuti) harga pasar, jadi bisa saja turun, tapi apakah Solar dan Pertalite itu nanti harga pasar, tidak bisa karena itu subsidi," kata Erick saat meninjau Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center (PIEDCC), Jakarta, Rabu (7/9).
Berita Terkait
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Cinta dan Jari yang Patah di Utara Jakarta
Terkini
-
Pengiriman 8.000 TNI ke Gaza Pertaruhan Berbahaya, Amnesty Desak Tinjau Ulang
-
AS Siapkan Kirim Kapal Induk Kedua ke Wilayah Iran di Tengah Ancaman Perang
-
Dari Sindiran 'Cerdas' ke Foto Damai, Ini 6 Fakta Perselisihan Menkeu Purbaya dan Menteri KKP
-
IPK Indonesia Anjlok ke Skor 34, Hasbiallah Ilyas: Alarm Keras, KPK Harus Evaluasi Total
-
Meluruhkan Debu, Merajut Toleransi: Harmoni Lintas Iman di Kelenteng Fuk Ling Miau Yogyakarta
-
Temui Mensos, Rieke Diah Pitaloka Dorong Data Tunggal Akurat demi Bansos Tepat Sasaran
-
Ramadan di Depan Mata, Pramono Anung Wanti-wanti Warga DKI Tak Gadai KJP Buat Penuhi Kebutuhan
-
KPK Periksa Pj Gubernur Riau hingga Bupati Inhu, Dalami Aliran Uang Kasus OTT Abdul Wahid
-
Sungai Cisadane 'Darurat' Pestisida, BRIN Terjunkan Tim Usut Pencemaran Sepanjang 22,5 KM
-
Buntut Dugaan Pelanggaran Impor, Bea Cukai Segel 3 Gerai Perhiasan Mewah Tiffany & Co di Jakarta