Suara.com - Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi perbincangan setelah mengaku siap turun gunung karena adanya dugaan kecurangan di Pemilu 2024.
"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilu 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," ucap SBY.
Pernyataan ini memicu panasnya hubungan antara Partai Demokrat dan PDI Perjuangan, sampai kedua pihak saling menyerang di ranah publik.
Kegaduhan ini pun membuat isu mengenai dugaan kecurangan Pemilu kembali mencuat, termasuk ungkapan Rocky Gerung soal cara licik PDIP untuk menjegal SBY masuk ke pemerintahan pada 2003 lalu.
Hal ini disampaikan Rocky ketika hadir sebagai narasumber di sebuah diskusi yang diunggah kanal YouTube Total Politik pada 30 Juni 2022. Kala itu Rocky hadir untuk membahas perihal Presidensial Threshold.
Presidensial Threshold ini pula yang rupanya menjadi jalan untuk PDIP menjegal SBY masuk ke Istana di Pemilu 2004.
"Kan orang bilang SBY pasang Threshold itu, berarti SBY bodoh dong? Partainya cuma 7 persen kok dia pasang Threshold 20 persen. Kan ngaco kan," ujar Rocky yang kemudian diralat menjadi 15 persen, seperti dikutip Suara.com pada Senin (19/9/2022).
Menurutnya, saat itu PDIP lah yang telah menetapkan Presidensial Threshold sampai belasan persen. "Threshold itu dipasang PDIP untuk menghambat SBY," tegas Rocky.
"Kan SBY belum masuk kabinet, belum jadi presiden, tapi potensi jadi. Maka PDIP pasang Threshold itu untuk mencegah SBY, ternyata SBY melampaui Threshold itu," imbuhnya.
Baca Juga: Turun Gunung Cuma Simbolik, Andi Mallarangeng: SBY Tak Lagi jadi King Maker, Panglimanya Kini AHY
Pernyataan ini kemudian dibenarkan oleh Rizal Ramli yang juga hadir di forum yang sama. Bahkan ia mengklaim saat itu dipanggil oleh tokoh terkemuka di PDIP untuk membicarakan perkara Presidensial Threshold.
"Saya dipanggil sama Bang Taufik ke Teuku Umar, ini tahun 2003. (Lalu dia bilang) 'Rizal, kita mesti naikin Threshold. Ya (alasannya) satu, supaya SBY nggak bisa maju'," kata Rizal yang menirukan pembicaraannya kala itu.
Bahkan saat itu sempat berkembang wacana untuk menaikkan Presidensial Threshold ke angka 35 persen, yang akhirnya dianulir kembali ke 15 persen dengan harapan tidak mampu dicapai oleh SBY dan Partai Demokrat yang saat itu cenderung masih baru.
Namun perkiraan PDIP keliru lantaran Demokrat yang pada akhirnya menjadi pemenang Pemilu 2004, bahkan SBY bisa menjabat sebagai presiden sampai selama 10 tahun.
Pernyataan Rocky dan Rizal inilah yang kembali disorot publik setelah heboh SBY siap turun gunung dan memicu PDIP membalas dengan mengembuskan isu kecurangan Pemilu di era Demokrat berkuasa.
Sekjen PDIP Embuskan Isu Kecurangan Pemilu 2009
Pernyataan SBY yang mengaku siap turun gunung karena mencium adanya dugaan kecurangan Pemilu 2024 membuat PDIP ikut bereaksi.
Disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ia mengingatkan bahwa ada dugaan kecurangan yang sama ketika Pemilu 2009 diselenggarakan. Saat itu Pemilu kembali dimenangkan oleh SBY yang menjabat di periode kedua.
"Saya didampingi oleh Pak Eko Suwanto, yang menjadi saksi terhadap berbagai kecurangan-kecurangan Pemilu 2009," terang Hasto.
Beragam dugaan kecurangan Hasto sampaikan. Mulai dari dugaan adanya penggunaan berbagai instrumen negara untuk memenangkan pemilu sampai keterlibatan kasus Bank Century dalam kemenangan pemilu di era SBY.
"Sumber dana diduga dari Century, kita masih ingat bagaimana pembobolan bank tersebut," tutur Hasto.
"Dari rancangan pemenangan, gambaran tim kampanye dan model operasi khusus yang dijalankan serta fakta-fakta yang bermunculan akhir ini mengasakan bahwa kenaikan Partai Demokrat sebesar 300 persen merupakan bentuk kerja kecurangan pemilu," lanjutnya. "Jadi mohon maaf pak SBY kecurangan itu justru terjadi pada periode bapak bukan Jokowi."
Tag
Berita Terkait
-
PPP Tegaskan Tidak Ada Upaya dari Koalisi Pemerintah Menjegal Seseorang
-
Turun Gunung Cuma Simbolik, Andi Mallarangeng: SBY Tak Lagi jadi King Maker, Panglimanya Kini AHY
-
Ungkit Harun Masiku Buron KPK, Demokrat Skakmat Hasto PDIP: Jangan Umbar Hoaks, Kalau Merasa Skenario Jahatnya Ketahuan
-
Panas! Demokrat VS PDIP Gegera SBY 'Turun Gunung', Hasto Berkicau Kecurangan Pemilu 2009 Sampai Sentil Kasus Century
-
Adian Napitupulu Balas Tudingan Proyek 'Gunting Pita' dengan Data, Nilai Pernyataan AHY Hoaks
Terpopuler
- Bukan Hanya Siswa, Guru pun Terkena Aturan Baru Penggunaan Ponsel di Sekolah Sulbar
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
Pilihan
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Hilal Tidak Terlihat di Makassar, Posisi Bulan Masih di Bawah Ufuk
-
Detik-detik Warga Bersih-bersih Rumah Kosong di Brebes, Berujung Temuan Mayat dalam Koper
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
Terkini
-
Rano Karno Yakin Parkir Liar di Tanah Abang Bisa Tertib Dalam 3 Hari
-
Mulai Puasa Rabu Besok, Masjid Jogokariyan dan Gedhe Kauman Jogja Gelar Tarawih Perdana
-
Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh 19 Februari 2026, Ini Penjelasan Kemenag
-
Kemenag Tetapkan 1 Ramadan Pada Kamis 19 Februari, Mengapa Beda dengan Muhammadiyah?
-
Bertemu Wakil Palestina di PBB, Menlu Sugiono Tegaskan Dukungan Indonesia
-
Getok Tarif Parkir Rp100 Ribu, Polisi Ciduk 8 Jukir Liar di Tanah Abang
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Komdigi Siapkan Aturan Penggunaan AI, Lokataru Endus Motif Kepentingan Bisnis dan Politik
-
Sambangi Kelenteng Bio Hok Tek Tjeng Sin, Rano Karno Gaungkan Pesan Keadilan di Tahun Baru Imlek
-
Lokataru Minta Masalah Kebocoran Data Nasional Dievaluasi Sebelum Bahas RUU KKS