Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengapresiasi pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (AHY) tentang adanya potensi Pemilu 2024 tidak jujur dan adil.
Mardani berujar, pernyataan Presiden ke-6 RI membuat semua pihak tentu menjadi lebih waspada. Terlebih, dikatakan Anggota Komisi II DPR ini, kecurangan memang masih ditemukan.
"Bagus sekali membuat kita semua waspada karena di lapangan memang masih ditemukan kecurangan," ujar Mardani kepada wartawan, Senin (19/9/2022).
"Apalagi kalau ada isu tiga periode kah, ada isu wapres kah, isu macam-macam justru semua harus waspada," Mardani menambahkan.
Berdasarkan pernyataan SBY, Mardani memandang bahwa memang memungkinkan ada skenario kecurangan Pemilu yang akan dilancarkan.
Karena itu kewaspadaan tentu perlu ditingkatkan
"Kemungkinan ada aktor atau usaha untuk membuat pemilu tidak jurdil. Pak SBY bagus, peringatan buat kita semua," kata Mardani.
Dugaan Kecurangan
Sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono sudah melihat adanya kecurangan pada Pemilu 2024. Karena itu politisi yang pernah menjabat presiden dua periode ini mengaku akan kembali turun gunung.
Baca Juga: Annisa Pohan Istri AHY Bandingkan Gaji PNS Era SBY dengan Zaman Jokowi, Diskakmat Warganet
Hal ini seperti dilihat Suara.com di unggahan akun Instagram @jayalah.negeriku. Tampak SBY berdiri di podium dan memberi arahan kepada para kadernya.
"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilu 2024 mendatang?" ucap SBY sebagai pembuka arahannya, dikutip pada Sabtu (17/9/2022).
"Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," sambung SBY yang bak langsung melempar bom.
Lalu dugaan kecurangan seperti apa yang dimaksud SBY?
SBY menyatakan mengetahui informasi bahwa Pemilihan Presiden nanti akan diatur untuk dua pasangan Capres dan Cawapres sesuai keinginan penguasa. Karena itu, jelas SBY, pihak oposisi jangan berharap bisa mengajukan Capres.
"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan Capres Cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentu saja. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan?" imbuhnya.
Berita Terkait
-
NasDem Klaim Progres Koalisi dengan PKS, Demokrat Sudah Capai 80 Persen, Tetapi Hal Ini Masih Jadi Kendala
-
Politisi PDIP Sebut SBY Lakukan Tindakan Playing Victim: Merasa Kalah Sebelum Bertanding
-
Bukan AHY, PDIP Duga Heboh SBY Turun Gunung Demi Dukung Ibas
-
Annisa Pohan Istri AHY Bandingkan Gaji PNS Era SBY dengan Zaman Jokowi, Diskakmat Warganet
-
SBY Duga Pilpres Diatur Dua Paslon, NasDem Minta Elite-elite Bangsa Berhenti Saling Tuding dan Tuduh
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri