Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengapresiasi pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (AHY) tentang adanya potensi Pemilu 2024 tidak jujur dan adil.
Mardani berujar, pernyataan Presiden ke-6 RI membuat semua pihak tentu menjadi lebih waspada. Terlebih, dikatakan Anggota Komisi II DPR ini, kecurangan memang masih ditemukan.
"Bagus sekali membuat kita semua waspada karena di lapangan memang masih ditemukan kecurangan," ujar Mardani kepada wartawan, Senin (19/9/2022).
"Apalagi kalau ada isu tiga periode kah, ada isu wapres kah, isu macam-macam justru semua harus waspada," Mardani menambahkan.
Berdasarkan pernyataan SBY, Mardani memandang bahwa memang memungkinkan ada skenario kecurangan Pemilu yang akan dilancarkan.
Karena itu kewaspadaan tentu perlu ditingkatkan
"Kemungkinan ada aktor atau usaha untuk membuat pemilu tidak jurdil. Pak SBY bagus, peringatan buat kita semua," kata Mardani.
Dugaan Kecurangan
Sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono sudah melihat adanya kecurangan pada Pemilu 2024. Karena itu politisi yang pernah menjabat presiden dua periode ini mengaku akan kembali turun gunung.
Baca Juga: Annisa Pohan Istri AHY Bandingkan Gaji PNS Era SBY dengan Zaman Jokowi, Diskakmat Warganet
Hal ini seperti dilihat Suara.com di unggahan akun Instagram @jayalah.negeriku. Tampak SBY berdiri di podium dan memberi arahan kepada para kadernya.
"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilu 2024 mendatang?" ucap SBY sebagai pembuka arahannya, dikutip pada Sabtu (17/9/2022).
"Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," sambung SBY yang bak langsung melempar bom.
Lalu dugaan kecurangan seperti apa yang dimaksud SBY?
SBY menyatakan mengetahui informasi bahwa Pemilihan Presiden nanti akan diatur untuk dua pasangan Capres dan Cawapres sesuai keinginan penguasa. Karena itu, jelas SBY, pihak oposisi jangan berharap bisa mengajukan Capres.
"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan Capres Cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentu saja. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan?" imbuhnya.
Berita Terkait
-
NasDem Klaim Progres Koalisi dengan PKS, Demokrat Sudah Capai 80 Persen, Tetapi Hal Ini Masih Jadi Kendala
-
Politisi PDIP Sebut SBY Lakukan Tindakan Playing Victim: Merasa Kalah Sebelum Bertanding
-
Bukan AHY, PDIP Duga Heboh SBY Turun Gunung Demi Dukung Ibas
-
Annisa Pohan Istri AHY Bandingkan Gaji PNS Era SBY dengan Zaman Jokowi, Diskakmat Warganet
-
SBY Duga Pilpres Diatur Dua Paslon, NasDem Minta Elite-elite Bangsa Berhenti Saling Tuding dan Tuduh
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Curhat Nadiem Usai Dituntut 18 Tahun: Saya Patah Hati karena Sangat Cinta Negara Ini
-
Biar Nggak Merasa Ketipu, Ini Alasan Hukum Kenapa Kuota Internet Kamu Hangus Saat Masa Aktif Habis
-
Bukan 18 Tahun, Nadiem Makarim Bongkar Hitungan Jaksa: Total Saya Dituntut 27 Tahun Penjara!
-
Prabowo Bangga, Gaji Hakim RI Naik 280 Persen dan Kini di Atas Malaysia
-
Prabowo Tantang Satgas PKH: Takut Bandit atau Berani Bela Rakyat?
-
Budisatrio Djiwandono Siap Hadirkan Para Dubes untuk Simak Sinergi Karang Taruna - Sekolah Rakyat
-
Dituding Lamban oleh DPR, KNKT Bongkar Alasan Investigasi Kereta Bekasi Tak Kunjung Usai
-
Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Minta Pemda Perkuat UP2K dan Berdayakan Lansia
-
Jakarta-Kelantan Sepakat Perkuat Kerja Sama, Penerbangan Langsung Dimulai 16 Juni
-
Jaksa Tuntut Nadiem Bayar Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun