Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa tidak ada yang namanya tim Dewan Kolonel untuk menyokong pencapresan Puan Maharani di Pilpres 2024. Menurut Hasto sebutan itu hanya sebagai guyonan politik belaka.
Hasto mengaku sampai mengkonfirmasi langsung ke Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto atau Pacul soal adanya Dewan Kolonel.
"Jadi saya juga koordinasi dengan Pak Utut, dengan mas Bambang Pacul Wuryanto. Itu guyonan dalam politik," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022).
Lagi pula, kata Hasto, Dewan Kolonel macam struktur di militer tidak pernah ada dalam partai politik.
"Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia pun mengungkapkan, bahwa dirinya sudah mengingatkan Utut Adianto soal fungsi-fungsi yang harus dijalankan di DPR RI.
"Saya juga memberi tahu pak Utut selaku ketua fraksi bahwa fraksi PDI perjuangan DPR RI tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan tidak ada yang namanya dewan kolonel,"imbuhnya
Dewan Kolonel
Anggota DPR RI fraksi PDIP, Johan Budi, menjelaskan, bahwa adanya tim Dewan Kolonel memang dipersiapkan untuk pemenangan Puan Maharani jika ditunjuk jadi calon presiden dari PDIP untuk Pilpres 2024.
Ia menyampaikan, adanya Dewan Kolonel ini berangkat dari personal anggota DPR RI fraksi PDIP yang mendukung Puan maju dalam pencapresan.
"Gimana nih kita yang mendukung mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP lho ya. Tapi kami di Fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya mbak Puan untuk persiapan Pilpres itu," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).
Ia mengatakan, meski begitu pihaknya akan tetap menunggu apa pun keputusan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri soal siapa nanti yang akan diusung sebagai capres dari PDIP.
"Kita sudah prepare duluan kalau misalnya nanti mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap," ungkapnya.
Johan menyampaikan, Dewan Kolonel terbentuk awalnya hanya beranggotakan 6 orang anggota DPR RI fraksi PDIP. Namun seiring berjalannya waktu anggota bertambah.
"Trimedya, Pak Hendrawan, Masinton, pokoknya ada enam. Mbak Agustin. Jadi awal itu cuma enam orang. Termasuk saya, kan saya yang ngusilin," tuturnya.
Lebih lanjut, Johan menegaskan, tim Dewan Kolonel ini bukan dibentuk atas perintah DPP PDIP, bukan juga atas arahan Fraksi PDIP DPR RI.
"Ini sekali lagi nggak ada hubungannya sama DPP. Inisiatif orang perorang. Bukan fraksi juga. Kalau kamu bicara fraksi berarti kan semuanya," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Makin Panas! Dewan Kolonel Puan Maharani Vs Dewan Kopral Ganjar Pranowo
-
Bikin Tandingan, Relawan Ganjar: Kalau Elite Bisa Bentuk Dewan Kolonel, Kami Bentuk Dewan Kopral
-
Ganjar Tak Diundang Konsolidasi Jawa Tengah, Relawan Wanti-Wanti PDIP
-
Politisi PKS Tantang PDIP Usung Paslon Sendiri Tanpa Koalisi di Pilpres 2024, Berani?
-
Drama Politik Jelang Pilpres: SBY Turun Gunung, Prabowo Dijegal, Puan Setujui Dewan Kolonel
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
-
Kompak Turun: Ini Harga BBM di Pertamina hingga Shell
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
Terkini
-
17 Tahun Terkatung-katung, Nasib Lahan Transmigrasi di Muaro Jambi Akhirnya Terang
-
KPK Dalami Aset Japto Soerjosoemarjo, Diduga Terkait Kasus Gratifikasi Batu Bara
-
Jalan Terjal Jakarta Menuju Kota Global: Kawasan Kumuh Masih Antre Perbaikan
-
6 Pesan Prabowo ke Polri: Jangan Sombong, Jangan Nyusahin Rakyat, Terus Perbaiki Diri
-
TPA Jatiwaringin Masih Membara, 2 Helikopter Water Bombing Diterjunkan ke Lokasi!
-
Dissenting Opinion Jadi Kunci, Akankah Nadiem Makarim Lolos di Pengadilan Tinggi?
-
Kronologi Terungkapnya Korupsi Penjualan BBM PT PPN, Negara Rugi Rp486 Miliar
-
Awkarin Kembalikan Uang Saku Hanania Travel, Polisi Himpun Rp110 Juta dari Para Influencer
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Tegas! Prabowo Minta Polri Menjadi Penjaga Demokrasi yang Dewasa