Drama Politik Jelang Pilpres: SBY Turun Gunung, Prabowo Dijegal, Puan Setujui Dewan Kolonel

Suara.com - Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang semakin dekat. Menjelang Pilpres dan prosesi kampanye para calon presiden, tak pernah luput dari segudang drama politik yang bermunculan.

Bahkan baru-baru ini, para tokoh politik yang diusung untuk maju menjadi kandidat presiden terseret dalam pusaran drama perpolitikan.

Dari isu penjegalan Prabowo Subianto, aksi Puan Maharani bikin Dewan Kolonel, hingga SBY menduga ada yang praktik kotor di Pilpres, semua terjadi dalam waktu yang bersamaan.

Berikut sederet drama politik menjelang Pilpres yang kini menjadi isu hangat di kancah perpolitikan dalam negeri.

SBY duga akan ada kecurangan di Pemilu mendatang

Tokoh Partai Demokrat sekaligus eks Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat turun gunung. SBY blak-blakan sebut akan ada kecurangan di Pilpres mendatang.

SBY turut mengamati dinamika menjelang Pilpres sekaligus Pemilu dan menemukan beberapa tanda-tanda bahwa pesta demokrasi tersebut akan diselenggarakan dengan cara yang tak bersih.

Sontak, SBY menilai dirinya harus turun gunung menghadapi isu tersebut.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilu 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," ucap SBY dalam sebuah video pidato yang kini viral di media sosial seperti dikutip pada Rabu (21/9/2022).

Upaya penjegalan Prabowo via Baliho

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkap dirinya menerima laporan bahwa ada upaya penjegalan terhadap Prabowo Subianto yang hendak maju ke Pilpres 2024.

Baca Juga: PKS Harap Ada 4 Paslon di 2024: Tiga dari Koalisi dan Satu Hasil PDIP Usung

Dasco menyebut bahwa ada sejumlah baliho yang dipasang di daerah 'lumbung suara' Prabowo dalam rangka untuk menurunkan persepsi publik terhadap dirinya.

"Kalau soal penjegalan itu bukan cuma yang disampaikan di media. Pak Prabowo juga mau dijegal. Itu sekarang baliho di seluruh daerah masif, tapi balihonya membuat rating Pak Prabowo turun kok itu. Banyak," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Dasco kini telah mengantongi sosok yang telah sengaja melakukan aksi tersebut. Kendati demikian, ia enggan untuk menyebut dari pihak mana pelakunya.

Tetapi, Dasco menyebut bahwa aksi tersebut terorganisir dan menggunakan dana yang tak sedikit.

Kini, pihak partai telah memerintahkan sejumlah kader daerah untuk mencopot baliho-baliho 'nakal' itu.

Puan disebut setujui 'Dewan Kolonel'

Puan Maharani disebut menyetujui pembentukan 'Dewan Kolonel' untuk mendukungnya maju nyapres, di mana ini turut menjadi isu hangat. Ide tersebut digagas oleh beberapa sejumlah anggota DPR RI fraksi PDIP.

Anggota DPR Fraksi PDIP Johan Budi menyebut bahwa Dewan Kolonel awalnya hanya beranggotakan enam orang, termasuk dirinya.

"Trimedya, Pak Hendrawan, Masinton, pokoknya ada enam. Mbak Agustin. Jadi awal itu cuma enam orang. Termasuk saya, kan saya yang ngusulin," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Kini, beberapa tokoh partai turut tergabung dalam dewan tersebut demi memuluskan upaya Puan maju dalam kontestasi politik 2024 mendatang.

Namun, Jonan hingga kini belum kunjung memberikan detil terkait program yang diusung oleh dewan bentukannya itu.

"Sudah begitu saja. Tidak ada program yang pasti," ujarnya.

Ganjar tak diundang ke acara PDIP, Pengamat: Ganjar seperti anak kos

Isu renggangnya hubungan Ganjar dengan partainya, PDIP kini kembali mencuat berkat dirinya tak diundang ke konsolidasi pemenangan PDI Perjuangan di Semarang.

Menariknya, acara tersebut dihadiri oleh Puan Maharani beserta jajaran kepala daerah di Jawa Tengah yang diusung oleh PDIP.

Fenomena tersebut membuat para pengamat politik menilai ada yang tak beres dengan hubungan Ganjar dengan pihak partai.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai tak diundangnya Ganjar merupakan bentuk perlakuan tak adil dari pihak partai. Ia bahkan juga mengibaratkan Ganjar bak 'anak kos' di partai.

"Tentu sangat tidak rasional [Ganjar tak diundang] bagi orang yang melihat ini dari jauh, Ganjar adalah Gubernur yang otoritatif bagaimana memenangkan di Jawa Tengah Ganjar bisa hadir dalam setiap konsolidasi," ungkap Adi pada wawancara Metro TV yang tayang di YouTube Selasa (20/9/2022).

"Ini babak lanjut dari celeng versus banteng, Mas Ganjar tetap dianggap anak kos-kosan di partainya sendiri," imbuhnya.

Adi menduga bahwa perseteruan antara Ganjar dengan partai bermula dari pandangan partai terhadap sosok Gubernur Jawa Tengah tersebut yang dinilai melangkahi partai.

"Ganjar dianggap kemajon, mendahului, berlebihan, terutama bagi elit PDIP yang ingin Puan maju," pungkas Adi.

Kontributor : Armand Ilham