Suara.com - Kader Gerindra di Aceh resah usai muncul sebaran spanduk atau baliho Prabowo Subianto di daerah itu. Meski bernarasikan dukungan, mereka curiga ada motif politik untuk menjegal Prabowo maju di Pilpres 2024.
Buntut dari menyebarnya baliho Prabowo di sejumlah wilayah di Aceh membuat kader Gerindra di daerah itu akan membuat laporan ke polisi.
Awalnya, DPD Partai Gerindra Aceh melakukan konsultasi atau pengaduan ke Polda Aceh terkait penyebaran spanduk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto tanpa izin di Tanah Rencong.
"Kami datang ke Polda Aceh yang hari ini diterima oleh Dir Intelkam dan Wadir Ditreskrimum, ini sifatnya baru tahap pengaduan, proses laporannya nanti kami siapkan," kata Sekretaris Gerindra Aceh Safaruddin, di Banda Aceh sebagaimana dilansir Antara, Rabu (21/9/2022).
Menurut Safaruddin, pengaduan tersebut sebagai langkah awal untuk menampung keresahan kader Gerindra di Aceh. Kemudian, pihaknya juga meminta kepolisian untuk dapat membantu menertibkannya baik itu dalam bentuk spanduk, baliho, stiker, dan lainnya.
Adapun spanduk yang beredar tersebut yakni berisikan foto Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo, dan di dalamnya bertuliskan kutipan Prabowo yaitu: "Saya mengakui kepemimpinan dan kenegarawan Pak Jokowi."
Safaruddin menyampaikan, dalam beberapa hari ini pihaknya menemukan selebaran spanduk dan stiker yang bukan berasal dari skenario Partai Gerindra.
"Sehingga kami tidak tahu ini oknum dari mana yang membuat keresahan. Jadi kader-kader bertanya ini bersumber dari mana dan apa agenda," ujarnya.
Diduga Jegal Prabowo
Baca Juga: Respons Santai Sekjen PDIP Soal Jokowi Disebut Endorse Prabowo: Itu Cuma Persepsi
Safaruddin menegaskan, jika spanduk-spanduk tersebut tersebar di seluruh provinsi di Indonesia tidak masalah, dan dapat dimaknai dengan kemungkinan ada simpatisan Prabowo dan Jokowi memasang itu.
Dirinya mengakui memang apa yang disampaikan serta foto pada spanduk beredar tersebut tidak ada yang salah.
Tetapi, penyebarannya dipilih di daerah yang sebelumnya (Pilpres 2019) menjadi basis Prabowo Subianto, seperti Aceh, Sumatera Barat, Madura, dan Jawa Timur.
"Tapi ini ada dipilih-pilih. Nah ini ada upaya penjegalan untuk mencoba dan menggiring propaganda terhadap pemilu yang masih 2024. Ini bagi kami sebagai kader sangat meresahkan," kata Wakil Ketua DPR Aceh itu lagi.
Safaruddin menjelaskan, proses pengaduan awal ini dilakukan untuk mengetahui motifnya, serta sebagai upaya mencari jalan keluar terhadap persoalan tersebut.
Namun, kata dia, pihaknya mensinyalir bahwa semua ini punya muatan-muatan politis dan sangat merugikan Partai Gerindra untuk Pemilu 2024 yang akan datang.
Berita Terkait
-
Reaksi Pedas Publik Soal Dana Karangan Bunga Pemkot Bekasi Capai Miliaran Rupiah: Noh Jalan Rusak Betulin
-
Kamaruddin Nilai Ada Kaitannya antara Kasus Ferdy Sambo dan Tragedi FPI KM 50
-
Respons Santai Sekjen PDIP Soal Jokowi Disebut Endorse Prabowo: Itu Cuma Persepsi
-
Ramai Baliho Prabowo Tanpa Izin, Gerindra Aceh Bikin Aduan ke Polisi
-
Ini Isi Baliho yang Dianggap Upaya Menjegal Prabowo Subianto sebagai Capres
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu