Suara.com - Partai NasDem dinilai bisa menjalin koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketiganya berpotensi berkoalisi demi bisa mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, nasib koalisi ketiganya akan terus dinantikan karena berpotensi menjadi kendaraan politik bagi Anies. Meski demikian, ketiganya juga disebut seperti air dan minyak.
Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul. Adib menilai NasDem, Demokrat dan PKS sebenarnya sulit disatukan.
Namun, ia juga meminta publik tidak kaget jika ketiga parpol itu melebur demi kepentingan politik.
"Jangan kaget kalau tiga parpol tersebut bisa melebur. Sebab, politik kita masih transaksional, pragmatis, dan oportunis," ujar Adib seperti dikutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Rabu (21/9/2022).
Namun, Adib mengatakan isu-isu tentang adanya koalisi di antara ketiga partai tersebut justru berpotensi memberikan dampak negatif kepada partai NasDem.
Sedangkan mengenai tokoh yang akan diusung, disebut tentu tidak akan jauh dari figur partai tersebut, yakni Anies Baswedan atau Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Selain itu, ketiga partai tersebut juga tidak akan jauh-jauh dari figur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)," ujar Adib.
Padahal, lanjut Adib, pendukung Partai NasDem banyak yang tidak cocok dengan sosok Anies Baswedan. Maka dari itu, Adib menilai ketiga partai tersebut sebenarnya sulit untuk disatukan menjadi satu koalisi.
Baca Juga: KPK Bantah Anies Baswedan Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Formula E
"Jadi, sebenarnya koalisi tersebut sulit disatukan. Akan tetapi, elite partainya justru gampang melebur," jelas Adib.
Adib melanjutkan, koalisi ketiga partai tersebut akan memengaruhi pemilih akar rumput, alias loyalis setia partai yang setia mendukung.
"Terbukti dari hasil survei elektabilitas Partai NasDem itu turun drastis setelah ada isu mengusung Anies dan berkoalisi dengan dua partai tersebut," tandas Adib.
Berita Terkait
-
KPK Bantah Anies Baswedan Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Formula E
-
KPK Bahas Kasus Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Formula E
-
Bukan Cuma Masjid, Pedagang Ceritakan Saat Tabloid Anies Baswedan Disebarkan di Pasar di Kota Malang
-
Pengamat Politik Sebut NasDem, Demokrat, PKS Bisa Usung Tokoh Lain Selain Anies Baswedan di Pilpres, Ini Alasannya
-
Legislator PSI Ungkap Ada Lurah Tarik Sumbangan Warga Dengan Target Rp 143 juta: Ternyata Perintah Anies
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan