Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat diberitakan akan mempertimbangkan untuk mendukung atau "endorse" Prabowo Subianto sebagai suksesornya pada Pilpres 2024. Berita ini ditulis oleh sebuah surat kabar yang berbasis di Singapura.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, pemberitaan mengenai Presiden Jokowi bakal meng-endorse Ketua Umum Partai Gerindra itu pun mendapatkan respons dari organisasi masyarakat pendukung Anies Baswedan, Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI).
Loyalis Anies ini menegur Presiden Jokowi yang masih menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia. Menurut SKI, Presiden Jokowi seharusnya menghindari melakukan kegiatan politik praktis karena bisa berdampak buruk.
“Tidak mungkin memisahkan diri pribadi Jokowi sebagai individu dan sebagai pejabat publik," ujar Sekjen SKI Raharja Waluya Jati dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/9/2022).
"Karena itu, beliau hendaknya menghindari sejauh mungkin kegiatan politik praktis yang dapat menjadi preseden buruk bagi praktik demokrasi di masa mendatang,” tegurnya.
Jati menyebut Presiden Jokowi sebagai pribadi memang berhak mengambil sikap politik. Tak terkecuali mengenai mendukung atau tidak mendukung calon maupun partai politik tertentu dalam Pemilu.
Namun, sebagai pejabat publik, dukungan atau ‘endorsement’ tersebut tentu tidak sepantasnya untuk dilakukan oleh seorang pemimpin negara.
Jati juga mengingatkan, Presiden Jokowi beserta wakilnya, Ma'ruf Amin, seharusnya fokus bekerja untuk rakyat di tahun-tahun terakhir jabatan mereka.
Terlebih, lanjut Jati, masyarakat berhak untuk terus mendapatkan pelayanan terbaik dari pejabat publik, meskipun pejabat tersebut telah memasuki tahun-tahun politik.
Baca Juga: Emil Dardak Sebut Ada Dorongan Akar Rumput Demokrat Jatim untuk AHY-Anies untuk Maju Pilpres 2024
“Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke depan dapat berjalan fair jika ada komitmen para pejabat publik untuk setia pada konstitusi dan tidak tergoda untuk menggunakan kekuasaan," pesan Jati.
"Sumber daya negara yang dikelola para pejabat publik tidak boleh disalahgunakan melalui tindakan yang berlawan dengan kepentingan umum,” sambungnya.
Dalam kesempatan ini, SKI turut mengapresiasi kekompakan tiga partai yang disebut-sebut sebagai caloan koalisi pengusung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Partai yang dimaksud adalah Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ini setelah beredarnya tiga ketua umum partai tersebut, yakni Surya Paloh, Agus Harimurti Yudhoyono, Ahmad Syaikhu, bersama dengan Anies Baswedan dan Jusuf Kalla dalam satu frame. Foro itu dinilai sebagai tanda positif adanya koalisi.
“Meskipun hanya bertemu di dalam resepsi pernikahan, mereka seperti mengirimkan pesan kepada publik tentang kehendak untuk ‘membentuk keluarga baru’ dengan meminang Anies,” ujar Jati.
SKI turut menyadari tidak mudah bagi ketiga parpol itu untuk menyatukan kepentingan yang ada, mengingat kokohnya karakter yang dimiliki masing-masing.
Tag
Berita Terkait
-
Emil Dardak Sebut Ada Dorongan Akar Rumput Demokrat Jatim untuk AHY-Anies untuk Maju Pilpres 2024
-
Anies Ultimatum Pedagang dan Pengelola Pasar: Jangan Cari Keuntungan Terlalu Banyak
-
Anies Wanti-Wanti Manajemen Pasar Jaya: Malulah Kalian Jika Perkaya Diri Sendiri
-
HIPMI Kenalkan Tiga Calon Ketum di Istana, Jokowi Minta Harus Bisa Menggairahkan Perekonomian
-
Fadli Zon: Cawapres Prabowo Tentu Harus Komplementer, Sosok Agamis dari Kalangan Sipil
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah