Suara.com - Ribuan petani yang diorganisir oleh Serikat Petani Indonesia dan Partai Buruh bersama organisasi Serikat Buruh bakal menggelar aksi unjuk rasa di area sekitar Istana Merdeka, Sabtu (24/9/2022).
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut kalau aksi tersebut sengaja digelar pada 24 September lantaran bertepatan dengan Hari Tani Nasional.
“Tanggal 24 September dipilih, karena pada hari itu bertepatan dengan Hari Tani Nasional,” kata Said Iqbal.
Adapun tuntutan yang diusung dalam aksi tersebut adalah mendesak reforma agraria. Dalam kaitan dengan itu, Partai Buruh mendesak pemerintah untuk membagikan tanah untuk petani.
Dengan demikian, tidak ada lagi petani yang tidak memiliki tanah.
“Reforma agraria yang dimaksud oleh Partai Buruh adalah memastikan petani memiliki tanah,” tegasnya.
Berkaitan dengan itu, buruh mendukung perjuangan petani dalam mewujudkan reforma agraria. Partai Buruh meminta pemerintah Indonesia mengembalikan tanah-tanah rakyat yang diambil dan dikuasai oleh korporasi.
Termasuk meminta tidak ada kriminalisasi terhadap petani ketika mereka berjuang untuk mewujudkan reforma agraria.
Selain itu, terdapat tuntutan lain yang akan disuarakan dalam aksi tanggal 24 September adalah menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Mereka menganggap kalau omnibus law tidak hanya merugikan kaum buruh, tetapi juga berdampak buruk bagi petani.
Baca Juga: Meskipun Hujan, Massa di Patung Kuda Masih Bertahan dan Salat Berjamaah
Kemudian, dalam aksi nanti juga akan disuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM telah membuat harga-harga melambung tinggi yang menyebabkan daya beli masyarakat merosot tajam.
Partai Buru memandang, kebijakan menaikkan harga BBM tidak tepat. Terlebih lagi saat ini harga minyak dunia sedang turun. Terlebih lagi, di beberapa negara, BBM dengan ron yang lebih baik dibandingkan dengan pertalite dan solar bisa dijual dengan harga lebih murah.
“Oleh karena itulah, dalam aksi para petani di Istana, kami juga akan tegas menolak kenaikan harga BBM,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Oktan Pertalite Tetap Ron 90, Pertamina Pastikan Tidak Berubah
-
Kecewa Pemkot Bandung Tak Responsif saat Rakyat Kesusahan akibat Harga BBM Naik, Cipayung Plus Geruduk Balkot
-
Karena BBM, Tarif Angkot di Balikpapan Juga Ikut Naik, Ditetapkan Secara Resmi Berdasarkan SK
-
Meskipun Hujan, Massa di Patung Kuda Masih Bertahan dan Salat Berjamaah
-
Massa GNPR Bubar Jalan, Kapolda Metro Jaya Pastikan Situasi Aman
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah