Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai tidak ada yang istimewa dari keputusan DPC PPP se-Jakarta yang merekomendasikan Anies Baswedan menjadi calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.
Menurutnya, hal tersebut wajar karena nama yang diajukan tersebut baru sebatas rekomendasi.
"Menurut kami itu keputusan yang biasa saja. Keputusan hal yang wajar saja sebagai sebuah organisasi partai dewan pimpinan cabang merekomendasikan nama, itu hal yang biasa, hal yang lumrah, tidak ada yang istimewa," kata Baidowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/9/2022).
Baidowi menjelaskan, rekomendasi Anies untuk menjadi capres menjadi hal biasa dan tidak istimewa. Sebabnya, DPC PPP di wilayah lain juga merekomendasikan nama lain.
"Karena DPC DPC yang lain di luar DKI Jakarta juga menyampaikan usulan nama-nama yang berbeda dengan DKI Jakarta," kata Baidowi.
Apalagi, kata Awiek, hal itu masih berupa rekomendasi. Sedangkan, PPP belum secara resmi mengusulkan capres. Nantinya, keputusan itu baru akan ditentukan melaui mukernas atau rapimnas.
"Itu baru usulan di tingkat cabang. Sementara cabang kita di Indonesia ada 514 cabang yang bersuara. Kemarin itu baru enam cabang karena kebetulan ada di DKI Jakarta sehingga mudah diakses informasinya oleh publik seolah-olah PPP telah memutuskan," kata Baidowi.
Sebelumnya, PPP tidak menyoal usulan kader yang merekomendasikan sejumlah tokoh untuk menjadi calon presiden. Menirit Waketum PPP Arsul Sani hal itu sah-sah saja dilakukan. Lantaran dalam konteks sebagai partai, PPP belum secara resmi mengusulkan nama pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung.
"Tetapi PPP sebagai partai yang bottom up. Artinya, kami memberikan ruang kepada para kader, pengurus mulai dari tingkat bawah sampai ke atas itu untuk menyampaikan usulan dan mengekspresikan dukungannya itu silakan saja," kata Arsul acara Musyawarah Kerja ke-1 PPP DPC Jakarta, dikutip Senin (26/9/2022).
Karena itu, Arsul menegaskan bahwa PPP tidak melarang para pengurus maupun kader dibawah untuk mengundang siapapun tokohnya. Termasuk Anies Baswedan yang diundang DPC PPP Jakarta untuk hadir di acara Musyawarah Kerja ke-1.
"Mau mengundang siapa saja tokoh, bahkan yang disebut-sebut sebagai capres itu tidak kita larang, itu boleh-boleh saja, nggak kita larang," kata Arsul.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan tanggapan setelah direkomendasikan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se-Jakarta untuk menjadi Calon Presiden (Capres) pada Pilpres 2024 mendatang.
Ia menilai hal itu merupakan suatu kehormatan. Karena itu, ia berterima kasih kepada kader PPP dari tingkat DPC yang telah mendukungnya menjadi Capres.
"Saya ingin sampaikan itu adalah sebuah kehormatan. Terima kasih kepada cabang-cabang yang menyampaikan dukungannya," ujar Anies di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Minggu (25/9/2022).
Kendati demikian, Anies tak mau bicara panjang lebar soal menjadi Capres. Ia mengaku masih fokus menjalankan tugasnya sebagai Gubernur sampai 16 Oktober mendatang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 7 Sepatu Nike Tanpa Tali yang Praktis dan Super Nyaman untuk Lansia
Pilihan
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
Terkini
-
Perkuat Perlindungan Pekerja Migran, Menteri Mukhtarudin Gandeng Kapolri Berantas Jalur Ilegal
-
Penutupan Berkepanjangan Bandung Zoo Dinilai Picu Kebocoran PAD dan Praktik Tak Resmi
-
Registrasi Akun SNPMB 2026 Kapan Ditutup? Ini Batas Waktu Krusial dan Risikonya
-
Cuaca Buruk Hambat Evakuasi ABK KM Bintang Laut, Tim SAR Fokus Selamatkan Korban di Perairan Arafura
-
Kuasa Hukum Ungkap Kejanggalan dalam Kasus Dugaan Kesaksian Palsu Direktur PT WKM
-
Kejagung Masih Dalami Dugaan Tindak Pidana 28 Perusahaan yang Izinnya Dicabut Buntut Banjir Sumatra
-
Soroti Tata Kelola Aset dan Karier Jaksa Daerah, DPR Minta Kejagung Lakukan Pembenahan Menyeluruh
-
Berdiri di Atas Tanah Kemenhan, Nusron Wahid Cabut HGU Raksasa Gula Sugar Group Companies
-
Akhirnya Diperbaiki, 'Jebakan Batman' Jalan Juanda Depok yang Bikin Celaka Pengendara
-
Fadli Zon Sebut Pemerintah Tak Intervensi Urusan Keraton Solo: Fokus Kami Hanya Cagar Budaya