Suara.com - Perdana Menteri Justin Trudeau mengumumkan Kanada akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia terkait referendum "palsu" di empat wilayah pendudukan di Ukraina.
PM menuturkan bahwa Kanada tidak akan pernah mengakui hasil referendum atau upaya pencaplokan ilegal wilayah Ukraina oleh Rusia.
"Kami berniat menjatuhkan sanksi baru terhadap individu dan lembaga yang terseret dalam upaya terbaru untuk merusak prinsip-prinsip kedaulatan negara dan berbagi tanggung jawab atas pertumpahan darah yang tak logis dan yang kini sedang berlangsung di seluruh Ukraina," kata Trudeau dalam sebuah pernyataan.
Pejabat Rusia di empat wilayah pendudukan di Ukraina melaporkan bahwa mayoritas suara pada Selasa mendukung menjadi bagian dari Rusia setelah lima hari pemungutan suara.
Menurut PM, Kanada sedang terlibat dengan mitra dan sekutu internasional untuk bersama-sama menolak "pemungutan suara tidak sah tersebut".
Sebelumnya, kantor berita Rusia, RIA, mengumumkan bahwa hasil pemungutan suara parsial pertama dari empat wilayah Ukraina yang diduduki Rusia menunjukkan lebih dari 96 persen warga mendukung untuk bergabung dengan Rusia.
Pemungutan suara yang diatur dengan tergesa-gesa itu telah berlangsung selama lima hari di empat wilayah di Ukraina (Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson) yang membentuk sekitar 15 persen wilayah Ukraina.
Para petugas yang ditempatkan pemerintah Rusia mengambil kotak suara dari rumah ke rumah dalam pemungutan suara yang disebut Ukraina dan Barat sebagai pemaksaan yang tidak sah untuk menciptakan dalih hukum bagi Rusia untuk mencaplok empat wilayah Ukraina itu.
Dengan demikian, Presiden Vladimir Putin kemudian dapat menggambarkan setiap upaya Ukraina untuk merebut kembali keempat wilayah itu sebagai serangan terhadap Rusia, seperti dilaporkan Reuters. [Antara]
Berita Terkait
-
Kantor Berita Rusia Sebut 4 Wilayah di Ukraina Ingin Gabung Negara Beruang Merah
-
PBB Sebut Situasi HAM di Ukraina "Mengerikan"
-
Perang Ukraina: "Saya Disiksa karena Menolak Mengajarkan Bahasa Rusia"
-
Surat Wasiat Bule Kanada yang Tenggelamkan Diri di Seminyak Karena Parkinson
-
Hancur Lebur Wilayah Timur Kanada Usai Diamuk Keganasan Badai Fiona
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO