Suara.com - Hasil pemungutan suara parsial pertama dari empat wilayah Ukraina yang diduduki Rusia menunjukkan lebih dari 96 persen warga mendukung untuk bergabung dengan Rusia.
Kantor berita Rusia, RIA, mengumumkan hasil voting tersebut pada Selasa (27/9).
Langkah pemungutan suara yang disebut referendum itu dicela oleh pemerintah Ukraina dan negara-negara Barat serta dianggap sebagai tipuan.
Pemungutan suara yang diatur dengan tergesa-gesa itu telah berlangsung selama lima hari di empat wilayah di Ukraina (Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia dan Kherson) yang membentuk sekitar 15 persen wilayah Ukraina.
Para petugas yang ditempatkan pemerintah Rusia mengambil kotak suara dari rumah ke rumah dalam pemungutan suara yang disebut Ukraina dan Barat sebagai pemaksaan yang tidak sah untuk menciptakan dalih hukum bagi Rusia untuk mencaplok empat wilayah Ukraina itu.
Dengan demikian, Presiden Vladimir Putin kemudian dapat menggambarkan setiap upaya Ukraina untuk merebut kembali keempat wilayah itu sebagai serangan terhadap Rusia, seperti dilaporkan Reuters.
Putin pekan lalu mengatakan bahwa dia bersedia menggunakan senjata nuklir untuk mempertahankan "integritas teritorial" Rusia.
Ukraina telah berulang kali memperingatkan bahwa pencaplokan wilayah tambahan oleh Rusia akan menghancurkan setiap peluang pembicaraan damai, tujuh bulan setelah Moskow melancarkan invasi ke negara itu.
RIA melaporkan penghitungan awal menunjukkan mayoritas suara (yang memilih bergabung dengan Rusia) mulai dari 96,97 persen di wilayah Kherson, berdasarkan 14 persen total suara yang telah dihitung, hingga 98,19 persen di Zaporizhzhia berdasarkan 18 persen suara yang telah dihitung.
Mayoritas suara di wilayah yang disebut republik rakyat Donetsk dan Luhansk hanya sedikit di bawah 98 persen, dengan 14 persen dan 13 persen dari total suara yang telah dihitung di masing-masing wilayah tersebut.
Rusia mengatakan menyerahkan kepada para warga di empat wilayah tersebut untuk memutuskan sendiri apakah mereka ingin berada di bawah kekuasaan Moskow.
Menjelang pemungutan suara, pemerintah Rusia mengambil langkah untuk "meng-Rusiakan" wilayah-wilayah pendudukan, termasuk dengan mengeluarkan paspor Rusia untuk warga Ukraina dan menulis ulang kurikulum sekolah.
Ketua majelis tinggi parlemen Rusia Valentina Matviyenko mengatakan bahwa jika hasil referendum menguntungkan, Moskow dapat mempertimbangkan penggabungan empat wilayah Ukraina itu ke Rusia pada 4 Oktober 2022. [Antara]
Tag
Berita Terkait
-
Mobilisasi Tentara Cadangan Rusia yang Berperang di Ukraina: Kami Hanya Diberi 2 Pilihan
-
PBB Sebut Situasi HAM di Ukraina "Mengerikan"
-
Warga Rusia Melarikan Diri ke Mongolia karena Tak Ingin Wajib Militer
-
Toyota Stop Produksi di Rusia, Hanya Sisakan Layanan Purnajual
-
Diplomat Jepang Diusir dari Rusia atas Tuduhan Spionase
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung
-
Wamendiktisaintek Soroti Peran Investasi Manusia dan Inovasi untuk Kejar Indonesia Emas 2045