Suara.com - Hasil pemungutan suara parsial pertama dari empat wilayah Ukraina yang diduduki Rusia menunjukkan lebih dari 96 persen warga mendukung untuk bergabung dengan Rusia.
Kantor berita Rusia, RIA, mengumumkan hasil voting tersebut pada Selasa (27/9).
Langkah pemungutan suara yang disebut referendum itu dicela oleh pemerintah Ukraina dan negara-negara Barat serta dianggap sebagai tipuan.
Pemungutan suara yang diatur dengan tergesa-gesa itu telah berlangsung selama lima hari di empat wilayah di Ukraina (Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia dan Kherson) yang membentuk sekitar 15 persen wilayah Ukraina.
Para petugas yang ditempatkan pemerintah Rusia mengambil kotak suara dari rumah ke rumah dalam pemungutan suara yang disebut Ukraina dan Barat sebagai pemaksaan yang tidak sah untuk menciptakan dalih hukum bagi Rusia untuk mencaplok empat wilayah Ukraina itu.
Dengan demikian, Presiden Vladimir Putin kemudian dapat menggambarkan setiap upaya Ukraina untuk merebut kembali keempat wilayah itu sebagai serangan terhadap Rusia, seperti dilaporkan Reuters.
Putin pekan lalu mengatakan bahwa dia bersedia menggunakan senjata nuklir untuk mempertahankan "integritas teritorial" Rusia.
Ukraina telah berulang kali memperingatkan bahwa pencaplokan wilayah tambahan oleh Rusia akan menghancurkan setiap peluang pembicaraan damai, tujuh bulan setelah Moskow melancarkan invasi ke negara itu.
RIA melaporkan penghitungan awal menunjukkan mayoritas suara (yang memilih bergabung dengan Rusia) mulai dari 96,97 persen di wilayah Kherson, berdasarkan 14 persen total suara yang telah dihitung, hingga 98,19 persen di Zaporizhzhia berdasarkan 18 persen suara yang telah dihitung.
Mayoritas suara di wilayah yang disebut republik rakyat Donetsk dan Luhansk hanya sedikit di bawah 98 persen, dengan 14 persen dan 13 persen dari total suara yang telah dihitung di masing-masing wilayah tersebut.
Rusia mengatakan menyerahkan kepada para warga di empat wilayah tersebut untuk memutuskan sendiri apakah mereka ingin berada di bawah kekuasaan Moskow.
Menjelang pemungutan suara, pemerintah Rusia mengambil langkah untuk "meng-Rusiakan" wilayah-wilayah pendudukan, termasuk dengan mengeluarkan paspor Rusia untuk warga Ukraina dan menulis ulang kurikulum sekolah.
Ketua majelis tinggi parlemen Rusia Valentina Matviyenko mengatakan bahwa jika hasil referendum menguntungkan, Moskow dapat mempertimbangkan penggabungan empat wilayah Ukraina itu ke Rusia pada 4 Oktober 2022. [Antara]
Tag
Berita Terkait
-
Mobilisasi Tentara Cadangan Rusia yang Berperang di Ukraina: Kami Hanya Diberi 2 Pilihan
-
PBB Sebut Situasi HAM di Ukraina "Mengerikan"
-
Warga Rusia Melarikan Diri ke Mongolia karena Tak Ingin Wajib Militer
-
Toyota Stop Produksi di Rusia, Hanya Sisakan Layanan Purnajual
-
Diplomat Jepang Diusir dari Rusia atas Tuduhan Spionase
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?