Warga Australia Berusaha Ganti Dokumen Bukti Identitas Setelah Data Pribadi Bocor

Lembaga yang memonitor penipuan online di Australia, 'Scamwatch' juga mendesak warga untuk mengganti 'password' mereka dan mengaktifkan fitur 'multi-factor authentication' untuk kegiatan perbankan online.

Antrian panjang untuk mengganti SIM

Di Australia tidak ada sistem seperti KTP yang berlaku di Indonesia, sehingga Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah salah satu dokumen utama untuk membuktikan identitas.

Dengan adanya risiko data-data pribadi dibocorkan, warga di negara bagian New South Wales mulai berusaha mengganti SIM mereka.

Hari Rabu (28/09), antrean panjang warga yang ingin mengganti SIM sudah terlihat di sejumlah kantor Service NSW, lembaga yang mengurus urusan dokumen lalu lintas.

Bridget Kennedy, salah satunya, mengaku sudah mengantre di kantor Service NSW cabang Chatswood Sydney sejak pagi.

"Saya mendapat keterangan yang berbeda-beda. Saya merasa kasihan dengan petugas sebenarnya yang harus mengurusi ini," katanya.

Menteri Urusan Digital NSW, Victor Dominello, mengatakan warga yang mengganti SIM tidak harus membayar biaya penggantian dan Optus akan menanggung biayanya.

"Biaya penggantian adalah $29 [hampir Rp290 ribu] dan Optus yang akan membayar," katanya.

Sementara itu di Perth, ibu kota Australia Barat, Menteri utama Mark Gowan mengatakan warga yang menjadi korban peretasan data Optus dapat mengganti SIM mereka dengan yang baru.

Baca Juga: Marak Data Pribadi Bocor, Pakar: Pengelola Cuma Malu, Pemilik Data Babak Belur

Sebelumnya, Australia Barat menjadi satu-satunya negara bagian di Australia yang memberlakukan SIM seumur hidup karena keterbatasan teknologi. Namun kini sistem diperbaiki agar warga yang datanya diretas bisa membuat SIM baru.

Optus sudah menyetujui untuk menanggung biaya pembuatan SIM baru bagi warga di sejumlah negara bagian, jika mereka membutuhkannya.

Optus diminta tanggung biaya pergantian paspor

Pemerintah Federal Australia juga telah meminta Optus untuk membayar biaya pembuatan paspor baru bagi warga Australia yang terkena dampaknya.

Menteri Luar Negeri Penny Wong sudah mengirimkan surat permohonan ini kepada Chief Executive Optus, Kelly Bayer Rosmarin.

Penny mengatakan "insiden serius" ini berisiko data paspor warga akan jadi sasaran eksploitasi oleh pelaku kriminal.

"Tidak ada pembenaran bagi warga Australia, atau pembayar pajak, untuk menanggung biaya mendapatkan paspor baru," ujarnya.