Suara.com - Komisi X DPR RI meminta pemerintah segera membuat standar operasional prosedur (SOP) baru terkait pertandingan sepak bola. Permintaan ini tak lepas dari peristiwa tragedi Kanjuruhan yang berujung banyaknya korban jiwa usai laga Arema melawan Persebaya.
"Paling tidak pemerintah mengeluarkan SOP baru terhadap penyelenggaraan semua event dan kompetisi," kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda saat konferensi pers di Gedung DPR RI, Senin (3/10/2022).
Menurut Saiful, permintaan kepada Pemerintah ini karena hingga kini belum ada SOP tetap yang disepakati oleh sejumlah pihak. Komisi X dalam hal ini memberikan perhatian khusus dalam sistem pengamanan perlu diatur sesuai dengan standar penanganan kerusuhan dalam ajang olahraga.
"Termasuk didalamnya terkait pengamanan yang harus sepenuhnya sesuai standar pengamanan khusus event olahraga. Karena berbeda antara menangani kerusuhan olahraga, kejadian olahraga dengan kejadian yang lainnya," ungkap Saiful
Pihaknya, kata Saiful, segera cepat mengurus permasalahan tersebut. Bertujuan agar tercapai kesepakatan bersama.
"Kami minta dipercepat supaya secepatnya, jadi kesepakatan bersama dan ada perubahan,"imbuhnya
Desak Pemerintah Susun RUU Suporter
Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) tentang suporter dan kejuaraan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan pasca tragedi Kanjuruhan di Malang.
"Mendesak untuk segera menerbitkan peraturan turunan dari Undang-Undang tersebut terkait penyelenggaraan kejuaraan dan suporter," kata Ketua Komisi X Syaiful Huda saat konferensi pers di Gedung DPR RI, Senin (3/10/2022).
Baca Juga: Tragedi Kanjuruhan, LPSK: Negara Harus Hadir dan Bertanggung Jawab
Komisi X juga mendesak PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB agar menjamin asuransi hak-hak korban yang terdampak dalam tragedi tersebut.
Selain itu, Komisi X DPR RI akan menjadwalkan pemanggilan pihak-pihak terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Pemanggilan itu dilakukan dalam rapat kerja gabungan atau rapat dengar pendapat.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda membeberkan pihak - pihak yang akan dipanggil dalam rapat nantinya Kemenpora RI; Kepolisian; PSSI dan PT. Liga Indonesia.
"Perwakilan Suporter, Panitia Pelaksana, serta Indosiar," kata Huda dalam konferensi pers di Komisi X DPR RI, Senin (3/10/2022).
Huda memastikan rapat akan tetap digelar meski DPR kini tengah memasuki masa reses. Seperti diketahui, Selasa besok, DPR menggelar rapat paripurna penutupan masa sidang.
Berita Terkait
-
Tragedi Kanjuruhan: Ombudsman Sebut Adanya Potensi Maladministrasi di Laga Liga 1 Arema Kontra Persebaya
-
Soroti Penonton yang Kena Kungfu, Komnas HAM Temukan Indikasi Pelanggaran HAM di Tragedi Kanjuruhan
-
PDIP Ingatkan Pemerintah Tak Hanya Sekadar 'Ngoceh' Evaluasi tapi TGIPF Kanjuruhan Hasilnya Tidak Jelas
-
Jokowi Perintahkan Aktivitas Sepak Bola Dihentikan, Netizen Sarankan Soroti Polisi
-
Heboh Tragedi Kanjuruhan Terjadi Akibat Bentrokan Suporter Arema dan Persebaya, Begini Faktanya
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Tak Boleh Kurang, DPRD DKI Wanti-wanti Janji Pramono: Harus Ada 258 Sekolah Swasta Gratis 2026
-
Raja Abdullah II Anugerahkan Prabowo Tanda Kehormatan Bejeweled Grand Cordon Al-Nahda, Ini Maknanya
-
Bawaslu Ungkap Upaya Digitalisasi Pengawasan Pemilu di Tengah Keterbatasan Anggaran
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker