Suara.com - Fadli Zon, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, menegaskan harus segera ada pihak yang bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. Salah satunya adalah Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta.
Fadli menilai wajar apabila Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Nico. Fadli justru menyarankan hal itu segera dilakukan, sebagaimana desakan banyak pihak.
"Harus ada yang bertanggung jawab. Kalau saya lihat sih kapolda juga diganti saja, kan itu aspirasi masyarakat juga," ujar Fadli di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022).
Sebelum menunggu pencopotan resmi dari Polri, menurut Fadli, seharusnya Nico juga dapat lebih sensitif menanggapi desakan mundur dirinya. Nico diharapkan dapat memilih di antara dua pilihan, mundur atau tunggu pencopotan.
Tetapi Fadli menyarankan bahwa sebaiknya Nico secara sadar mundur sebagai Kapolda Jatim
"Jadi harus sensitif lah melihat, misalkan, kalau di luar negeri itu bukan dicopot, mundur. Jadi masih revolusi mentalnya jalan, mereka mengundurkan diri baik itu kapolres, kapolda," kata Fadli.
Sebelumnya, Fadli tegas menyatakan kunci dari munculnya tragedi Kanjuruhan, Malang adalah gas air mata yang ditembakkan polisi.
Diketahui asap dari gas air mata yang menyesakkan itu diduga menjadi penyebab terbesar jatuhnya korban nyawa hingga lebih dari 100 orang.
Baca Juga: Data Jumlah Anak yang Terdampak Tragedi Kanjuruhan, KPAI Akan Beri Pendampingan Psikis
"Menurut saya kuncinya jelas di situ gas air mata. Penerapan gas air mata di lapangan yang kabarnya itu tidak diperbolehkan oleh FIFA sendiri jelas," kata Fadli.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen ini mempertanyakan aparat kepolisian, mengapa tidak melakukan penanganan dengan cara lain, tanpa gas air mata.
"Kenapa, misalnya kalau untuk mempersiapkan, mengantisipasi itu water cannon. Tentu enggak akan banyak korban, apalagi sampai meninggal," kata Fadli.
Karena itu, menurut dia, seharusnya investigasi tragedi Kanjuruhan tidak bertele-tele lantaran sudah diketahui pasti sebab dan akibatnya, yakni gas air mata. Pihak yang bertanggung jawab sudah seharusnya segera ditetapkan.
"Seharusnya bisa secara cepat, paling tidak siapa yang bertanggung jawab supaya ini tidak terulang lagi. Kalau muter-muter kemudian tidak jelas atau dicari kambing hitam, salah menyalahkan," ujar Fadli.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI berharap langkah Kapolri Listyo Sigit tidak hanya terhenti atau sebatas mencopot Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat, buntut dari tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.
Berita Terkait
-
Data Jumlah Anak yang Terdampak Tragedi Kanjuruhan, KPAI Akan Beri Pendampingan Psikis
-
Begini Rasanya Terkena Tembakan Gas Air Mata, Netizen: Nggak Sanggup Hati Ngebayangin di Stadion Kanjuruhan yang Tertutup
-
Aksi Kekerasan Oknum Anggota TNI di Stadion Kanjuruhan, Jenderal Dudung Beri Tanggapan Berbeda
-
Presiden Jokowi Kunjungi Korban Tragedi Kanjuruhan,129 Keluarga Korban Dapat Santunan
-
Pintu 13 Kanjuruhan yang Telan Banyak Korban Jadi Sorotan, Presiden Jokowi Turun Tangan Minta Diaudit
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- 5 HP RAM 8 GB Paling Murah Cocok untuk Gamer dan Multitasking Berat
Pilihan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
-
Saham BBRI Dekati Level 4.000 Usai Rilis Laba Bersih Rp41,23 Triliun
-
Harga Emas Turun Tiga Hari Beruntun: Emas Jadi Cuma 2,3 Jutaan di Pegadaian
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
Terkini
-
M Bloc Space Comeback: Sekarang Wajahnya Beda, Energinya Juga Lebih Seru!
-
Apa itu Prabowonomics? Viral usai Jadi Jihad Budiman Sudjatmiko
-
Geger Kereta Cepat Whoosh: Dugaan Konspirasi Jahat Disebut Bikin Negara Tekor Rp75 Triliun
-
Sidak Dedi Mulyadi Ungkap Dugaan Aliran Dana Janggal Aqua ke PDAM Senilai Rp600 Juta Per Bulan!
-
Dukung PPPK Jadi PNS, Anggota Komisi II DPR Sebut Usulan Terbuka Diakomodir Lewat Revisi UU ASN
-
Uji Lab Tuntas! Pertamina Jawab Keluhan Pertalite Bikin Brebet di Jatim: Sesuai Spesifikasi
-
PAM Jaya Matikan Sementara IPA Pulogadung, Gangguan Layanan Bisa Terasa Sampai 48 Jam
-
Geger Dugaan Mark Up Proyek Whoosh, KPK Bidik Petinggi KCIC?
-
Skandal Korupsi Whoosh: KPK Usut Mark Up Gila-gilaan, Tapi Ajak Publik Tetap Naik Kereta
-
Dugaan Kerugian Negara Rp75 T di Proyek KCJB, Pemufakatan Jahat Pemilihan Penawar China Jadi Sorotan