Suara.com - Pengamat politik sekaligus akademis, Rocky Gerung, menilai bahwa Presiden Joko Widodo kurang berempati atas Tragedi Kanjuruhan. Hal tersebut lantaran hingga kini Jokowi belum menyampaikan permintaan maaf secara langsung atas tragedi yang menewaskan nyawa ratusan orang tersebut.
Hal tersebut ia sampaikan melalui kanal YouTube miliknya Rocky Gerung Official pada Kamis (6/10/22).
Berbincang-bincang dengan jurnalis senior Hersubeno Arief, Rocky mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi hanya terpaku pada hal kecil dan tidak bisa melihat akar permasalahan dari insiden tersebut.
"Pak Jokowi nggak bisa lihat problem besarnya karena terpaku pada pada hal-hal remeh-temeh itu. Kunci digembok segala macam. Kan semua bermula karena kepanikan. Datangnya kepanikan karena ada gas air mata," kata Rokcy.
"Jadi hal semacam ini, menunjukkan juga pemahaman beliau tentang akar persoalan kurang sekali itu," imbuh Rocky.
Tampak geram, Rocky lantas menyebut bahwa akar permasalahan dari Tragedi Kanjuruhan bukan hanya karena pintu seperti yang dikatakan oleh Jokowi.
Ia juga menyinggung sikap Jokowi yang hingga sampai saat ini belum memberikan permintaan maaf kepada para korban Tragedi Kanjuruhan.
Menurutnya, dalam menyikapi tragedi ini, Jokowi kurang memperlihatkan rasa empati kepada para korban.
"Minta maaf dulu lah. Baru kita ngomong tentang bagaimana cara memperbaiki. Karena rasa empati pada korban itu kurang diperlihatkan. Langsung ya nanti kita usut segala macam. Nggak ada semacam pendalaman batin atas peristiwa itu. Itu masalahnya," ujar Rocky.
Aremania Somasi Presiden Joko Widodo
Tragedi Kanjuruhan pada Sabtu (1/10) lalu hingga kini masih berbuntut panjang. Peristiwa itu dikecam banyak pihak akibat represi aparat yang dinilai terlalu berlebihan terhadap Aremania.
Buntut dari peristiwa tersebut, Aremania melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo.
Aremania menuntut permintaan maaf presiden atas Tragedi Kanjuruhan.
Suporter Arema FC mengancam akan menempuh jalur hukum jika dalam waktu tiga kali 24 jam pemerintah tidak memenuhi sembilan tuntutan tersebut.
Sembilan poin yang dituntut oleh Aremania kepada pemerintah adalah sebagai berikut.
Tag
Berita Terkait
-
Kisah Anak Buruh Tani Korban Tragedi Kanjuruhan, Terpaksa Cari Utangan untuk Biaya Rawat Jalan karena RS Penuh
-
Cuitan Pandji Pragiwaksono Bikin Heboh, Tulis 'Presiden Pasang Badan untuk Kepolisian' Pakai Tanda Ceklis
-
Ketua Panpel Arema Pernah Disanksi Komdis PSSI 20 Tahun pada 2010, Kok Bisa ke Lapangan Lagi Sebelum Waktunya?
-
Fix! Data Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Jadi 130 per 6 Oktober, Ini Penyebab Data Berkurang
-
Anak yang Orang Tuanya Meninggal dalam Tragedi Kanjuruhan Butuh Sosok Pengganti
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO