Muncul Seruan Sikat Pelaku Politik Identitas Sebelum 'Pecicilan' di Pilpres 2024

Suara.com - Pemilu 2024 memang masih dua tahun lagi. Namun, kini sejumlah partai politik sudah mulai bergerak dalam berkoalisi hingga menyiapkan calon presiden atau capres yang ingin mereka usung.

Ramainya persiapan Pilpres 2024 pun ditanggapi oleh Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi. Ia mengamini jika pergerakan menuju pesta demokrasi terbesar sudah berjalan on the track.

Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Teddy menilai pergerakan politik mempersiapkan Pemilu 2024 sejauh ini berjalan baik. Ini karena tidak terlihat adanya kelompok yang memainkan politik identitas.

"Ini menggembirakan, karena sampai saat ini belum terlihat kelompok yang memainkan politik identitas mengotori proses demokrasi," sentil Teddy seperti dalam keterangan persnya.

Karena itu, Teddy mengingatkan agar jangan membiarkan kelompok pengusung politik identitas muncul dan bermain. Ia juga mengingatkan bahwa UU Pemilu belum bisa dipakai untuk menghukum pelaku politik identitas.

Karena itu, masyarakat diminta tidak menunggu atau hanya mengandalkan UU Pemilu. Hal tersebut ditakutkan akan membuat pelaku politik identitas terlanjur bergerak.

"Jika menunggu gunakan UU Pemilu, maka sia-sia nantinya, karena kelompok itu sudah terlanjur menyatu dalam strategi pemenangan," pesannya.

Aturan terkait politik identitas memang tidak ada di UU Pemilu. Namun, Teddy menyebut kelompok yang menjual politik identitas bisa dibersihkan.

"Langsung dibersihkan! Aturan sudah ada tinggal eksekusi. Tidak perlu terbebani oleh kelompok yang mengatasnamakan rakyat, umat dan lainnya. Bersihkan segera," desaknya.

Baca Juga: Puan Maharani Sebut PDIP Masih Menunggu Momentum Umumkan Capres untuk 2024

Teddy menjelaskan mengapa memberantas politik identitas sulit jika suatu kelompok sudah mengakar dan bahkan sudah menyatu dengan strategi pemenangan.

Pasalnya saat akan memberi sanksi, sudah ada pembelaan besar-besaran yang mengarah pada kerusuhan. Hal itu membuat aparat sulit untuk menerapkan sanksi, karena banyak pertimbangan.

"Makanya sebelum mereka menyatu dalam pergerakan politik, hentikan sejak dini, baik untuk Pemilu maupun Pilkada 2024. Jangan biarkan kelompok-kelompok ini merusak demokrasi dalam Pemilu maupun Pilkada," tandasnya.