Sentil Pemerintah soal Infrastruktur hingga Pembangunan Manusia, AHY: Utang Kita Bagaimana Bapak-Ibu Sekalian?

Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, menegaskan jika partainya mengalami langkah menjadi oposisi. Kekinian menurutnya, Demokrat ingin terus mengkritisi program-program pemerintah yang tak pro rakyat.

Hal itu disampaikan AHY dalam sambutannya di acara pelantikan secara serentak untuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) se-Jakarta, di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (11/10/2022).

"Demokrat sebagai partai oposisi hari ini harus menunjukkan warnanya, warna kita biru, tapi kami harus menunjukkan bukan hanya berbeda dibandingkan yang lain, tapi karena kami ingin mengkritisi program-program yang tidak pro rakyat," kata AHY.

Menurutnya, Demokrat ingin menyadarkan kolektif masyarakat terhadap hal yang terjadi kekinian, salah satunya soal pembangunan. Ia menilai pembangunan seharusnya ditujukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk sebaliknya.

"Pembangunan infrastruktur itu penting, tetapi jangan sampai melupakan pembangunan manusianya. Faktanya, harga bagaimana? mahal? BBM gimana? sembako gimana? daya beli gimana?" tuturnya.

Belum lagi, kata AHY, masalah yang dihadapi oleh masyarakat kini adalah ekonomi yang tidak semakin membaik.

"Yang pertama adalah ekonomi yang tadi semakin tidak baik. Utang kita gimana bapak-ibu sekalian? Banyak warga yang mengutang? UMKM kita bagaimana UMKM? Guru honorer gimana? Buruh kita gimana, buruh kita?" tuturnya.

Untuk itu, kata dia, semua kader harus menyatukan energi turun ke bawah untuk bisa mengantarkan kemenangan bagi Partai Demokrat.

"Oleh karena itu bapak ibu sekalian, kita sekali lagi satukan energi kita, dan saya bisa merasakan dari GOR Ciracas ini kami menyatukan energi bukan hanya visi, dan Insya Allah setelah ini kita bergerak sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 nanti. Siap semuanya? Siap memenangkan Partai Demokrat? Bangun elektabilitas kita."

Baca Juga: AHY: Ada Peluang yang Baik untuk Partai Demokrat