Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai Indonesia tidak diganjar sanksi FIFA pasca Tragedi Kanjuruhan merupakan pandangan yang prematur.
"Menurut kami ini sebuah statement yang prematur," ujar Anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Masyarakat Sipil Nurcholis Hidayat dalam siaran YouTube Kontras, Rabu (12/10/2022).
Pasalnya, keterangan mengenai tidak dikenakannya sanksi terhadap Indonesia bukan merupakan pernyataan resmi dari FIFA. Jokowi disebut Nurcholis telah membuat pernyataan sepihak mengenai hal tersebut.
"Itu bukan berangkat dari FIFA tapi datang dari otoritas Indonesia dalam hal ini pemerintah. Maka pernyataan dari Jokowi yang menyatakan Indonesia Alhamdulillah tidak dikenakan sanksi oleh FIFA adalah pernyataan sepihak," ujar Nurcholis.
Selain itu, Tragedi Kanjuruhan dinilai Nurcholis merupakan sebuah insiden kemanusian. Dalam hal ini FIFA berkewajiban untuk melakukan penyelidikan secara independen serta memulihkan hak-hak korban terdampak.
"Karena FIFA harus menempuh upaya seperti ini, mereka harus membentuk komite independen penyelidik tersendiri untuk memastikan siapa yang harus bertanggung jawab termasuk dalam hal ini menjatuhkan sanksi kepada pemerintah dan PSSI."
Sebelumnya, Jokowi memberikan kabar gembira bagi pecinta sepak bola di Tanah Air. Pasalnya, Jokowi memberitahukan bahwa Indonesia tidak akan dikenakan sanksi oleh FIFA terkait dengan tragedi di Kanjuruhan, Malang, Sabtu (1/10/2022).
"FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut," ujar Presiden Jokowi dalam pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 7 Oktober 2022.
Baca Juga: Indosiar Trending, Warganet Kecam Aksi Saling Lempar Tanggung Jawab
Selain itu, dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA terkait tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, pada 1 Oktober 2022 lalu.
"Berdasarkan surat tersebut, Alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA," imbuh Presiden Jokowi.
Berita Terkait
-
Indosiar Trending, Warganet Kecam Aksi Saling Lempar Tanggung Jawab
-
Fakta Terbaru Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM Pastikan Seluruh Pintu Stadion Terbuka
-
Berani Sumpah Serapah Tagih Bayaran ke Jokowi, Siapa Ki Sabdo Jagad Royo?
-
Sidang Gugatan Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Digelar PN Jakarta Pusat 18 Oktober
Terpopuler
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
- Terpopuler: 7 HP Layar Super Amoled, Samsung Galaxy A07 5G Rilis di Indonesia
Pilihan
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
Terkini
-
Geger Data Militer Israel, 1 Tentara IDF Disebut Berstatus WNI di Tengah 50 Ribu Personel Asing
-
Anggota DPR Dorong 630 Ribu Guru Madrasah Diangkat PPPK Demi Keadilan Pendidikan
-
Pandu Negeri Soroti Kesejahteraan Guru dari Rumah Masa Kecil Ki Hadjar Dewantara
-
Siapa Aipda Dianita Agustina? Polwan yang Terseret Skandal Koper Narkoba AKBP Didik Putra Kuncoro
-
ICW Sebut Wacana Jokowi Kembalikan UU KPK 2019 sebagai Upaya 'Cuci Tangan'
-
Gus Falah Bongkar Standar Ganda Jokowi Soal UU KPK: Wujud 'Cuci Tangan'
-
BPBD DKI Jakarta Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, Warga Diminta Siaga 1620 Februari
-
Jokowi Setuju UU KPK Kembali ke Versi Lama, ICW: Upaya Cuci Tangan dari Kesalahan Lama
-
DPRD DKI Dorong Penertiban Manusia Gerobak: Tidak Hanya Digusur, Tapi Diberi Pelatihan Agar Mandiri
-
Jokowi Mau UU KPK Kembali ke Versi Lama, Eks Penyidik: Publik Tak Butuh Gimick