Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, turut berkomentar soal Politisi NasDem Zulfan Lindan yang dinonaktifkan oleh Partai NasDem. Hasto mengaku enggan mencari urusan internal partai lain.
Namun ia menduga Zulfan dinonaktifkan karena telah mengumbar hal yang seharusnya sifatnya rahasia, kemudian NasDem memberikan sanksi.
"Ya masalah aktif nonaktif itu kan kedaulatan setiap partai. Ya mungkin ada rahasia yang terdalam yang kemudian diungkapkan jadi akhirnya menerima sanksi. Kita gak tahu," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (13/10/2022).
Saat ditanya apakah PDIP sempat berkomunikasi dengan NasDem sebelum Zulfan dinonaktifkan, Hasto tak menjawabnya secara jelas.
Ia hanya menegaskan, soal komunikasi sesama partai politik PDIP memang terus melakukannya. Hal itu dilakukan dari berbagai tingkatan pengurus partai.
"Komunikasi kan sebenarnya PDIP ini kan membuka berbagai ya multi level, multi aproach of political communication yah. Ada di jajaran DPP, ada di jajaran fraksi, ada jajaran grassroot. Komunikasi selalu dibuka karena kita partai musyawarah," tuturnya.
Zulfan Dinonaktifkan
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali menyampaikan salah satu pernyataan paling tidak produktif dari Zulfan Lindan yang mengakibatkan penonaktifan Zulfan dari kepengurusan. Zulfan Lindan dinonaktifkan dari kepengurusan partai yang diketuai Surya Paloh.
Adapun pernyataan yang berbuntut penonaktifan itu ialah terkait ucapan "Anies Baswedan antitesis Jokowi". Adapun kata Ali, jabatan terakhir Zulfan ialah sebagai Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Sumatra I, meliputi Aceh dan Sumatra Utara.
Baca Juga: Hasto Puji Jokowi Beri Sinyal Rombak Kabinet: Karena Pak Jokowi Perlu Menteri Loyal dan Solid
"Ya kan memang terakhir itu. Jadi beberapa kali pernyataan-pernyataan kemudian kita merapatkan itu, kemudian mencoba masing-masing pendapat tentang kalimat tesa dan antitesa. Artinya kalau si a kiri, si b kanan," tutur Ali kepada wartawan, Kamis (12/10/2022).
Menurut NasDem pernyataan terakhir Zulfan itu tidak mencerminkan NasDem, justru sebaliknya.
Ia juga menyebut pernyataan itu menyinggung Presiden Jokowi, di mana NasDem sebagai partai koalisi sudah berkomitmen mengawal Jokowi hingga pemerintahannya usai.
"Padahal di sisi lain NasDem itu komit jaga pemerintahan sampai selesai dan memikirkan kelanjutan pembangunan yang sedang dilaksanakan ke depannya," kata Ali.
Partai NasDem menonaktifkan Zulfan Lindan dari kepengurusan DPP NasDem. Penonaktifan itu bunut dari pernyataan-pernyataan Zulfan beberapa waktu terakhir.
Dalam keterangan rilis yang bertanda Ketua Umum Surya Paloh, NasDem menilai pernyataan-pernyataan Zulfan di media massa tidak produktif dan jauh dari semangat, dan jati diri Partai NasDem, yaitu mengedepankan politik gagasan.
Berdasarkan hal itu, DPP Partai NasDem kemudian memberikan peringatan keras kepada saudara Zulfan Lindan. Peringatan keras itu diberikan sebagai tanggung jawab dari NasDem.
Berita Terkait
-
Koar-koar Sebut Era SBY Rakyat Lebih Sejahtera, Sindiran Telak Hasto PDIP: Klaim AHY Biar Dijawab Ketua DPC Kami
-
Pantas Tak Ngegas Usung Capres 2024, PDIP Ternyata Satu-satunya Partai dengan Empat Kekuatan Super Ini
-
Sambut Positif Wacana Reshuffle, Hasto PDIP: Pak Jokowi Perlu Menteri yang Loyal
-
Hasto Puji Jokowi Beri Sinyal Rombak Kabinet: Karena Pak Jokowi Perlu Menteri Loyal dan Solid
-
PDIP Soroti 5 Tahun Kepemimpinan Anies di Jakarta: Dari 23 Janji Kampanye Cuma 5 yang Layak Diapresiasi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
Urai Penumpukan Roster CPMI Korea Selatan, Menteri Mukhtarudin Siapkan Langkah Strategis
-
KPK Kecolongan, Apa yang Dibocorkan Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji?