Suara.com - Oknum polisi wanita atau polwan berinisial Brigadir IR menjadi tersangka penganiayaan. Ini buntut aksinya menganiaya hingga menyekap sosok perempuan yang merupakan pacar adiknya sendiri.
Kasus ini terungkap setelah Brigadir IR dilaporkan ke Polda Riau atas dugaan penganiayaan. Polwan yang bertugas di BNN Provinsi Riau itu melakukan penganiayaan lantaran tidak setuju hubungan asmara adiknya yang telah terjalin selama tiga tahun.
Penganiayaan berawal saat IR dan ibunya tiba-tiba mendatangi kontrakan korban yang bernama Riri pada Rabu (21/9/2022) sekitar pukul 20.00 WIB. Keduanya langsung mengeluarkan kata-kata tak menyenangkan.
Ibu dan anak tersebut juga tega memukuli Riri di kamar dengan membabi-buta. Tak sampai di situ, korban juga dibawa ke parkiran kantor BNNP Pekanbaru oleh rekan IR dan kembali dipukuli di dalam mobil.
Walau rekannya sempat menghentikan, namun IR masih terus memukul Riri dengan membabi buta. Penganiayaan yang dilakukan si oknum polwan itu membuat korban mengalami memar di beberapa titik di tubuhnya serta bengkak di kepalanya.
Atas perbuatannya, Brigadir IR dijatuhi sanksi demosi selama dua tahun dalam sidang kode etik oleh Bidang Propam Polda Riau pada Kamis (13/10/2022). Ia terbukti bersalah terlibat dalam kasus penganiayaan.
Hukuman itu telah dikonfirmasi oleh Kabid Propam Polda Riau Kombes Johanes Setiawan. Ia menjelaskan saat Brigadir IR dijatuhi sanksi administrasi dan sanksi etika atas penganiayaan yang dilakukannya.
"Hasil putusan, yang bersangkutan dimutasi bersifat demosi selama dua tahun. Dalam dua tahun tersebut, kenaikan pangkatnya juga ditunda," kata Johanes.
Demosi sendiri merupakan pemindahan anggota Pori dari hierarki yang ditempati sekarang ke jabatan yang lebih rendah.
Baca Juga: Polwan Aniaya Wanita di Pekanbaru Dihukum Demosi 2 Tahun
Demosi juga diartikan mutasi yang bersifat hukuman berupa pelepasan jabatan dan penurunan eselon serta pemindahan tugas ke jabatan, fungsi, atau wilayah yang berbeda.
Sanksi demosi tercantum dalam Pasal 1 angka 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Selain demosi, Brigadir IR juga dikenakan sanksi etik. Ia wajib meminta maaf secara lisan saat sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dan menulis permintaan maaf kepada pimpinan Polri.
"Yang bersangkutan juga diwajibkan untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama sebulan," jelas Johanes.
Sanksi itu dijatuhkan setelah Brigadir IR berserta ibunuya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan itu berdasarkan proses penyidikan dan gelar perkara, Minggu (25//2022) lalu.
Meski melakukan penganiayaan, namun si oknum polwan tidak ditahan karena dinilai kooperatif selama menjalani proses pemeriksaan.
Berita Terkait
-
Polwan Aniaya Wanita di Pekanbaru Dihukum Demosi 2 Tahun
-
Tak Percaya Rizky Billar KDRT, Farhat Abbas Malah Singgung Fisik Lesti Kejora Tidak Cantik
-
Terbukti Bersalah, Oknum Polwan Keroyok Wanita Pekanbaru Disanksi Demosi
-
Hotma Sitompul Ibaratkan Kasus KDRT Lesti Kejora dengan Perang Dunia
-
Hasil Investigasi LPSK: Aparat Halangi hingga Aniaya Tim Medis saat Tolong Korban Tragedi Kanjuruhan
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Apa itu Whip Pink? Tabung Whipped Cream yang Disebut 'Laughing Gas' Jika Disalahgunakan
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!
-
Macet Parah di RE Martadinata, Sebagian Rute Transjakarta 10H Dialihkan via JIS
-
Komisi II DPR Tetapkan 9 Anggota Ombudsman RI 2026-2031, Hery Susanto Jadi Ketua
-
Ketua Banggar DPR Bela Pencalonan Thomas Djiwandono: Ini Soal Kemampuan, Bukan Nepotisme